Solusi Teknis dan Sistemik Atasi Rapor Merah PJJ




Pandemi Covid-19 masih memberikan sederet problem bagi rakyat Indonesia. Khususnya dunia pendidikan yang hingga kini penuh masalah dan masih melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Indonesia belum sepenuhnya mampu mengendalikan pandemi Covid-19 hingga saat ini. Sehingga, kebijakan PJJ diyakini sebagai salah satu cara untuk mencegah sekolah agar tidak menjadi klaster Covid-19 di masa pandemi ini.

Sayangnya, kebijakan PJJ ini mendapat rapor merah dari Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti. Pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Mukarim [1]. Penilaian tersebut dikeluarkan dalam rangka menyoroti kinerja Nadiem Makarim dalam setahun menjadi Mendikbud sejak dilantik 23 Oktober 2019 lalu.

FSGI menetapkan kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 75. Sementara, kinerja Mendikbud mendapat nilai 55. Alasannya adalah kebijakan PJJ tidak didukung dengan data yang komprehensif dan didasarkan pada kondisi daerah yang berbeda-beda, bahkan memakan korban.

Seperti jaringan yang sulit sehingga menyebabkan sekitar 30 persen anak saja yang terlayani daring. Dengan demikian, bantuan kuota internet pun menjadi tidak berguna. Retno menyebutkan bahwa di wilayah Banten hanya 30 persen yang bisa mendapat sinyal. 70 persen tidak dan PJJ masih diberlakukan. Ada siswa SD yang dianiaya orangtuanya karena diduga sulit diajari saat PJJ daring dan siswi SMA di Gowa yang bunuh diri juga karena diduga depresi dengan tugas-tugas sekolah.

Hal serupa juga disampaikan Komisioner KPAI Retno Listyarti bahwa wafatnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara berinisial AN (15) diduga melakukan bunuh diri. Insiden itu diduga dipicu dari banyaknya tugas sekolah secara daring yang belum dikerjakan korban sejak tahun ajaran baru. Hal itu kemudian membuat dirinya tak dapat mengikuti ujian akhir semester. [2]

Demikian pula, kinerja Mendikbud pun mendapatkan komentar dari Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Bengkulu, Nihan pun mengomentari bahwa menurutnya kinerja 1 tahun Mendikbud Nadiem Makarim tersebut ada lebih dan kurangnya [3].

Nihan menjelaskan bahwa lebihnya ada bantuan kuota belajar bagi anak-anak. Namun, ia menilai program ini tidak semuanya bisa dirasakan manfaatnya, terutama untuk para anak miskin di daerah. Dia berdalih banyak anak dari keluarga miskin di daerah yang justru tidak mendapatkan kuota belajar dari pemerintah.

Sebenarnya selama PJJ, banyak metode dan model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, siswa dan orang tua. Namun sebelum melakukan metode dan model pembelajaran tersebut, ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu:

Pertama, Dinas Pendidikan masing-masing daerah dan sekolah-sekolah harus membuat tim khusus selama PJJ, seperti kepanitian pembelajaran darurat selama pandemi. Kepanitian bisa dibagi 2, seperti tim daring yang menangani sistem dan teknis pembelajaran secara daring; tim luring yang menangani sistem dan teknis pembelajaran secara tatap muka.

Setelah itu, masing-masing tim bisa segera merancang program kerja tahunan. Namun sebelum merancang program kerja, harus perhatikan hal yang kedua.

Kedua, tim khusus tersebut harus melakukan pemetaan. Lakukan survey dan kelompokkan sesuai kondisi peserta didik dan orang tuanya. Kelompokan masing-masing mana yang tidak punya smartphone dan mana yang memiliki smartphone, mana daerah yang sulit jaringan internet dan mana daerah yang ada jaringannya. Kelompokkan juga orang tua yang tidak bisa mendampingi anak belajar dan yang bisa mendampingi. Selain itu, petakan juga wilayah sesuai kondisi zona pandemi.

Jika sudah terpetakan maka, kelompok daring bisa menggunakan metode dan model belajar seperti daring method, flipped classroom, blended learning dengan blog, self organized learning environments (sole), integrated curriculum, atau melalui platform yang mendukung pembelajaran daring, dll.

Untuk tim daring, dalam pembuatan video pembelajaran yang berkualitas sebaiknya difasilitasi oleh pemerintah, agar tidak terlalu berat dalam biaya dan proses pembuatannya. Siswa ataupun guru tidak diminta bayaran dalam mengakses video-video tersebut. Namun, video pembelajaran gratis juga ada di internet, karena masih ada orang-orang baik yang mau berbagi ilmunya secara gratis.

Untuk kelompok luring bisa menggunakan metode dan model belajar seperti luring method, project based learning, home visit method, integrated curriculum, berbasis gim/permainan, discovery-inquiry, dll. Namun, wajib menerapkan protokol kesehatan saat tatap muka dan jumlah kelompok belajar dibatasi sekitar 3-5 siswa dalam satu kelompok. Guru memegang beberapa kelompok belajar dan atur jadwal kunjungan ke kelompok belajar.

Orang tua yang memiliki kemampuan mendampingi anak belajar bisa dilibatkan sebagai partner sekolah khususnya untuk mendampingi anaknya belajar. Karena banyak ibu-ibu lulusan universitas memilih resign dari pekerjaannya demi mengurus anaknya di rumah. Yang tidak bisa mendampingi atau mengajari anak belajar, jangan dipaksakan, nanti ibunya stres, orang tua yang seperti ini sebaiknya anaknya dikelompokkan sebagi siswa luring.

Ketiga, penyederhanaan kurikulum. Kurikulum hanya alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Panitia pembelajaran darurat selama pandemi perlu kreatif dan inovatif dalam merancang serta meramu kurikulum untuk pembelajaran saat ini. Bisa dengan penyederhanaan waktu, materi ajar, dan tugas yang diberikan. Pembelajaran haruslah menyenangkan bagi siswa. Penggabungan beberapa materi pelajaran dalam satu project atau research bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menggunakan waktu dan pemberian tugas pada siswa.

Teknis pembelajaran haruslah lebih fleksibel. Karena yang terpenting, keberadaan pendidikan yang hakiki adalah sebagai proses memanusiakan manusia. Sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya ‘Ulum Ad-Din, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia [4]. Artinya pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk generasi yang berkarakter dan memajukan peradaban. 

Namun realitanya baik sebelum maupun saat pandemi, tujuan pendidikan yang demikian tidak mampu diraih dalam sistem pendidikan sekuler. Sebab sistem sekuler memang memisahkan agama dari kehidupan. Wajar jika tujuan pendidikan tak terwujud. Oleh karena itu, butuh sistem komprehensif untuk wujudkan tujuan sisdiknas. Tujuan tersebut mampu terwujud jika menerapkan sistem Islam secara keseluruhan dalam naungan khilafah. 


Oleh: Sri Wahyu Indawati, M.Pd
(Inspirator Smart Parents, Founder Smart Islamic Parenting, Penulis)

Posting Komentar

0 Komentar