TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Sinergi dan Optimalisasi Peran Fungsional dalam Sistem Pendidikan Islam


Krisis pendidikan tak kunjung terselesaikan. Tiap tahun permasalahan dunia pendidikan menjadi semakin kompleks terlebih setelah pandemi Covid-19 melanda berbagai negeri, tak terkecuali di Nusantara. Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diberlakukan selama pandemi menjadi problem baru dunia pendidikan. Setidaknya ada empat permasalahan yang paling menonjol dan hampir merata dirasakan oleh masyarakat khususnya para peserta didik, guru dan orang tua.

Pertama, tugas yang menumpuk memicu stress pada anak dan menurunnya kualitas belajar anak. Tercatat 77 persen siswa mengakui kesulitan tertinggi adalah tugas menumpuk (liputan6.com,13/5/2020). Menurut Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, depresi pada siswa terjadi karena padatnya tugas daring dan minimnya sarana prasarana. Hal ini meningkatkan tekanan pada diri siswa, sampai-sampai mereka memilih putus sekolah (sulsel.suara.com, 19/10/2020). 

Kedua, kesulitan tenaga pendidik mengontrol proses pembelajaran yang dilakukan terhadap anak didik. Ada tekanan dari sistem sekolah (sistem pendidikan), di mana para guru dikejar target menyelesaikan pelajaran sesuai kurikulum. Dengan kurikulum yang cukup padat, membuat tugas berjejalan silih berganti, sementara waktu dan sarana prasarananya tak memadai. Hal ini semakin menambah kesulitan para guru mengontrol proses pembelajaran selama PJJ. Disamping itu, tidak semua guru memiliki kemampuan terkait penggunaan gawai atau laptop. Bagi guru-guru di daerah terpencil biasanya kesulitan menguasai pemberian tugas pada siswa atau menyiapkan berbagai laporan-laporan secara daring yang dibutuhkan sekolah selama PJJ.

Ketiga, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari orang tua akibat luapan emosional dalam membersamai anak menjalani proses pembelajaran di rumah. Beberapa kasus terjadi selama PJJ. Ada siswa SD dianiaya orang tuanya diduga sulit diajari saat PJJ, rumitnya persoalan hidup karena faktor kemiskinan hingga tak mampu memenuhi kebutuhan anak sekolah daring, tidak mampu menyediakan gawai atau laptop, bahkan membeli kuota internet.  Belum lagi peningkatan kasusu perceraian yang terjadi selama pandemi yang diawali dengan cekcok antara suami-istri. Semua hal tersebut menambah tekanan bagi orang tua selama pandemi sehingga memicu peningkatan emosional dan tidak sedikit orang tua yang akhirnya melampiaskannya kepada anak.

Keempat, sarana dan prasarana yang tidak 100% disediakan oleh negara justrualah melibatkan pihak swasta/kapital. Tercatat hanya sekitar 30 persen anak saja yang terlayani daring karena tidak ada pemetaan daerah mana yang butuh penguat sinyal untuk dibelikan alat daring. Banyak anak-anak miskin di daerah yang dapat kuota belajar tapi jaringan internet bermasalah hingga tidak bisa melakukan PJJ. Padahal, alokasi dana pendidikan yang dicanangkan pemerintah mencapai 492,5 T. Sementara baru 20% saja yang terealisasi.

Jika kita mau berpikir sejenak, sejatinya permasalahan pendidikan ini tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan permasalahan sistem di berbagai bidang. Semua permasalahan yang diuraikan di atas hanyalah permasalahan cabang yang timbul dari kerusakan mendasar, yakni sistem sekuler-kapitalis. Penerapan sistem sekuler-kapitalis di dalam kehidupan bernegara telah menyebabkan krisis multidimensi. Sekulerisasi secara struktural berlangsung secara intensif di ranah pendidikan formal, dimana sejak awal negeri ini memisahkan jalur pendidikan Islam dengan jalur pendidikan umum di bawah dua kementrian yang berbeda. Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, dan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, ini berlaku untuk semua jenjang dari dasar hingga tinggi.

Dalam masyarakat yang bertumpu pada ideologi sekularisme-kapitalisme, misalnya, sistem pendidikan hanya akan menghasilkan sumber daya manusia (peserta didik) yang berpikir profit oriented dan individualistik. Hal ini tercermin pada kurikulum yang lahir dari sistem sekuler-kapitalis ini. Kurikulum 2013 misalnya. Kurikulum ini tidak mampu menghasilkan orang-orang yang mampu mengarungi kehidupan ini sebagai pengendali perekonomian bangsa. Karena sistem perekonomian yang diterapkan tetap kapitalis dan dikendalikan para kapitalis global, sehingga output kurikulum 2013 hanya siap pada tingkat pekerja. Sebagaimana diungkapkan Mendikbud periode sebelumnya, pentingnya penerapan kurikulum 2013 yaitu: bonus demografi- jumlah penduduk yang meledak harus bisa terserap pasar. Artinya salah satu tujuan kurikulum 2013 adalah menciptakan buruh-buruh pabrik – pasar tenaga kerja sistem kapitalisme. 

Solusi fundamental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis pendidikan tidak lain adalah dengan menerapkan sistem pendidikan alternatif yakni sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang dimana asasanya adalah aqidah Islam. Sementara tujuan/arah pendidikannya adalah untuk membentuk kepribadian islami (pola pikir & pola sikap islami), penguasaan tsaqofah Islam, dan penguasaan ilmu terapan kehidupan baik sains dan IT. Asas dan tujuan ini kemudian dituangkan dalam kurikulum berbasis Islam dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Dengan asas aqidah Islam, output-outpun pendidikan yang lahir ialah output yang memahami visi dan misi penciptaanya yakni sebagai hamba Allah dan Khalifah di muka bumi yang memiliki kecerdasan dan juga skill dalam mengarungi kehidupan. Disamping itu orientasi output pendidikan di dalam Islam tidak sekedar mengejar perolehan materi namun guna mengabdi penuh kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan untuk kemaslahatan umat atas dasar lillahi ta'ala.

Semua hal itu dapat terwujud manakala terwujudnya sinergi dan optimalisasi berbagai peran fungsional yakni keluarga, sekolah, masyarakat, ormas/partai politik Islam dan negara. Keluarga sebagai institusi awal pendidikan anak. Seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga disertai bekal ilmu yang dimilikinya dan seorang ayah adalah kepala sekolah di rumah yang bertugas merancang dan mengendalikan pendidikan bagi anak. Sekolah berperan sebagai institusi pendidikan formal dengan segala muatan aspek pendidikan yang dibutuhkan anak. Masyarakat, adalah institusi yang akan melahirkan generasi pemimpin. Di sinilah pentingnya membamgun suasana lingkungan yang islami dengan menghidupkan amar makruf nahi munkar agar generasi terjaga kepribadiannya dan terlindungi dari kemaksiatan.

Kemudian ormas/partai politik Islam yang berperan sebagai pemimpin perubahan umat sekaligus pencetak kader pemimpin. Terakhir peran negara, dimana negara berperan sebagai institusi utama penyelenggara pendidikan mulai dari penyediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dibutuhkan bagi kelangsungan proses pendidikan generasi hingga pengaturan dana alokasi pendidikan dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA secara mandiri dimana keuntungannya dikembalikan kepada umat. Seluruh pembiayaan pendidikan di negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah. Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan.

Walhasil, inilah solusi terbaik bagi negeri yang mengharapkan pendidikan dengan kualitas terbaik. Sinergi dan optimalisasi berbagai peran fungsional dalam pendidikan hanya akan terwujud dalam sebuah negara yang menerapkan sistem Islam secara kaaffah. Wallahu'alam bish shawwab.[]

Oleh: Kartika Linggawati, S. Pd
(Aktivis Muslimah dan Pemerhati Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar