Sekolah Tatap Muka di 2021, Yakin Aman?


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) Nadiem Makarim menjabarkan 3 poin penting dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait dengan berlakukan sekolah tatap muka 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Pertama, keputusan membuka sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka harus mendapatkan keputusan tak hanya dari Pemda, tapi juga Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang dalam hal ini adalah perwakilan orang tua. Kedua, orang tua tak harus khawatir, sekolah tak bisa memaksa jika orang tua tidak mengizinkan.

Poin berikutnya adalah sekolah yang sudah dibuka, kondisinya akan sangat berbeda dari kondisi sebelum adanya pandemi. Misalnya, kapasitas murid hanya 50% atau 18 siswa per kelas. Secara otomatis, sekolah harus menerapkan sistem belajar mengajar bergantian dan wajib menerapkan protokol kesehatan. (cnbcindonesia.com, 25/11/2020)

Tidak bisa dipungkiri, pembelajaran tatap muka merupakan metode pembelajaran utama. Dengan metode ini para guru tak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga mampu mendidik dan membentuk karakter siswa.

Sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan terutama di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak bisa berjalan efektif dikarenakan minimnya sarana prasarana pendukung seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata. Bahkan mereka ada yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya atau terpaksa harus membantu orang tua bekerja.

Banyaknya masalah dalam sistem pendidikan saat ini baik sebelum pandemi maupun dikala pandemi merupakan bukti buruknya layanan pendidikan yang ada sekaligus mengkonfirmasi buruknya penanganan wabah oleh rezim sistem kapitalisme.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal negeri ini berkiblat pada negara adidaya Amerika atas nama gerakan penanggulangan pandemi global. Padahal nyatanya negara adidaya dengan sistem kapitalisme yang dianutnya telah gagal merespon dalam melakukan intervensi bagi pemutusan rantai penularan secara efektif. Sebab, sejak awal sistem kapitalisme yang berorientasi materi tidak segera mengambil kebijakan memisahkan antara yang sakit dan yang sehat. 

Di tengah kondisi ini Pemerintah mengambil kebijakan PSBB dan pemberlakuan new normal. Meski ada instruksi untuk memperhatikan protokol kesehatan namun hingga November 2020 jumlah infeksi penularan tak bisa dibendung. Dilansir dari liputan6.com, (25/11/2020) memberitakan bahwa Pasien positif Corona Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur bertambah 31 orang pada Rabu, 25 November 2020. Total kasus positif COVID-19 di Surabaya menjadi 16.734 orang.

Hal inilah yang menjadikan dilema pendidikan negeri ini di satu sisi orang tua murid protes dan memandang pemberlakuan PJJ tidak menjamin kualitas pendidikan karena sulitnya akses internet terutama di daerah, kurangnya fasilitas seperti laptop, gadget dan lain-lain. Namun disisi lain pembukaan sekolah membuat mereka khawatir terhadap penularan virus Corona.

Padahal jika Pemerintah serius dan mampu memisahkan masyarakat yang sehat dan yang sakit sejak awal, tentu karantina akan efektif dilakukan pada masyarakat yang berada di daerah terkena wabah. Sedangkan pada masyarakat sehat dan masyarakat yang berada pada zona aman atau tidak terkena wabah aktivitas pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

Inilah wajah rezim kapitalisme yang nyata-nyata meremehkan penularan penyakit dan keselamatan nyawa rakyat.

Solusi Islam Menghadapi Wabah

Berbeda dengan Islam sebagai ideologi. Islam telah meletakkan paradigma kepemimpinan yang dipenuhi kebaikan dan keberkahan serta bentuk-bentuk pengaturan sistem kehidupan yang solutif sepanjang zaman. Institusi ini tidak lain adalah Daulah Khilafah Islamiyah.

Jika terjadi pandemi maka sejak awal khalifah atau pemimpin akan memisahkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Berupaya keras agar penyakit yang berada di wilayah sumber awal tidak meluas ke wilayah lain. Sebab diantara tujuan syariah adalah menjaga jiwa Rasulullah Saw bersabda, 

Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. ( HR. an-Nasa'i dan at-Tirmidzi)

Dengan demikian dalam pandangan Islam manusia harus diutamakan melebihi ekonomi ataupun lainnya. Karena itu, ketika terjadi wabah seperti wabah Corona saat ini, khilafah akan melakukan tes rapid ataupun swab tes dengan cepat dan gratis. Hal ini penting sekali. Karena kelambanan dalam melakukan tes berarti membiarkan masyarakat lebih banyak terkena wabah dan semakin banyak masyarakat yang meninggal.

Khilafah akan menjaga wilayah lain yang tidak masuk zona merah tetap produktif. Di sinilah pentingnya negara memiliki peta yang jelas, mana daerah merah, kuning dan hijau. Pada daerah yang merah diisolasi sampai batas serendah-rendahnya. 

Daerah lain yang tidak terkena wabah tetap dijaga produktivitasnya di berbagai sektor termasuk pendidikan. Alhasil pendidikan dapat berjalan dengan normal tanpa khawatir ditemukan cluster penularan baru di sektor ini. Meskipun statusnya berzona hijau, tak bisa menutup kemungkinan penularan dari daerah lainnya. Maka dari itu diperlukan sebuah kebijakan disandarkan pada keselamatan dan keamanan masyarakat yaitu melarang penduduk dari zona merah memasuki zona hijau sebelum benar-benar dinyatakan sehat.

Namun jika keberadaan pandemi mengharuskan sampai adanya pembatasan di wilayah terinfeksi sehingga semua aktivitas publik termasuk pendidikan harus dijalankan secara daring, maka khalifah akan memastikan kegiatan belajar mengajar tersebut tetap efektif dilakukan.

Materi pembelajaran dipastikan tidak akan membuat siswa dan guru stres dan menjamin kualitas pendidikan tidak berbeda dengan yang dijalankan secara offline. Karena itu, Daulah Khilafah akan menjamin sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran tersebut seperti pengadaan gadget yang layak bagi siswa maupun guru yang belum memiliki, pengadaan kuota gratis bagi peserta didik maupun pengajar, membangun jaringan internet di seluruh pelosok negeri dan mengadakan pelatihan bagi para pengajar untuk mengawal proses pendidikan terjadi.

Semua pelayanan pendidikan secara daring maupun tidak akan diperoleh peserta didik secara gratis dan memadai serta tidak membedakan kaya atau miskin, pintar atau biasa, muslim atau non-muslim.

Begitulah Islam mengatur pendidikan dengan sangat sempurna. Karena Islam memandang pentingnya proses pendidikan yaitu sebagai sarana mencetak generasi unggul penerus bangsa. Maka, pendidikan layak dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar