Sekolah Tatap Muka, Bukti Pemerintah Tak Peka


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memberikan lampu hijau untuk menggelar sekolah tatap muka di tengah pandemi. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka di sekolah untuk semester genap tahun ajaran 2020/2021 akan digelar Januari 2021. Nadiem menegaskan kembalinya sekolah tatap muka kini dengan menerapkan beberapa protokol baru. Termasuk dengan memastikan kapasitas siswa di dalam kelas serta tidak diperkenankan memicu kerumunan. (detiknews.com)

Keputusan ini tentu membuat banyak pihak resah, terutama orang tua yang anak-anaknya duduk di bangku sekolah. Bagaimana tidak, di saat jumlah kasus harian yang semakin tinggi pemerintah justru mengambil keputusan untuk sekolah tatap muka. Padahal, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia anak-anak memiliki resiko tinggi tertular Covid-19. Bahkan, berdasarkan data, ada lebih dari 11,3 persen proposi anak-anak yang terinfeksi virus Corona di Indonesia, artinya 1 dari 9 atau 10 orang yang terinfeksi itu adalah anak atau di bawah 18 tahun. (Tribunnews.com) Angka tersebut tentu sangat mengkhawatirkan, terlebih anak-anak yang terinfeksi Covid-19 sebagian besar gejalanya ringan bahkan tanpa gejala. Hal itu tentu memperbesar risiko penularan karena anak yang terinfeksi akan tetap bermain dengan teman-temannya. 

Nadiem mengungkapkan bahwa dasar pengambilan keputusan tersebut adalah bila semakin lama pembelajaran tatap muka tidak dilakukan, kemungkinan dampak negatif pada anak bisa semakin besar. Ada risiko terjadi kendala tumbuh kembang, tekanan psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ancaman putus sekolah. 

Padahal, beberapa pihak menilai bahwa permasalahan-permasalah tersebut muncul karena dampak pandemi yang membuat ekonomi keluarga semakin sulit hingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Berdasarkan data dari BPS terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terkena dampak. Di antaranya 2,56 juta orang yang menjadi pengangguran, 760 ribu orang menjadi bukan angkatan kerja, kemudian 1,77 juta orang menjadi sementara tidak bekerja. Sementara mayoritas atau sebanyak 24,03 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja. Imbasnya mengharuskan para ibu berpikir keras mengelola keuangan, dan sebagainya. Ini semua berdampak pada relasi dalam keluarga, termasuk kepada anak-anak yang seringkali menjadi sasaran kekerasan.

Jika ditelisik lebih dalam, sejatinya kegagalan pemenuhan kebutuhan rakyat ini disebabkan bagaimana sistem yang dipakai untuk mengatur kehidupan adalah sistem kapitalisme yang rusak. Dalam sistem kapitalis, penguasa dan pemilik kebijakan mengatur roda kehidupan berdasarkan asas manfaat, sehingga tanggung jawab diabaikan. Tak mengherankan jika akhirnya kebutuhan dasar rakyat tidak dipenuhi dalam sistem rusak ini. Hal ini juga semakin mempertegas bahwa sistem politik, ekonomi dan kesehatan yang berjalan di berbagai negara (kapitalis) telah gagal dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pandemik covid19 ini.

Sesungguhnya jalan keluar untuk mengakhiri sederet permasalahan ini adalah dengan menyadari bahwa ada sistem shohih yang dapat menyelesaikan segala problematika ini, yakni dengan kembali kepada sistem yang dibuat oleh sang pencipta Allah SWT yakni sistem Islam. Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah saw untuk mengatur seluruh alam semesta. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual namun juga mengatur urusan kesehatan, ekonomi, politik dan seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam Islam, penyelesaian masalah pandemi ini adalah dengan melakukan lockdown. Namun kebijakan tersebut tidak berjalan sendiri, tetapi juga dibarengi kebijakan lain yang sesuai dengan hukum syara'. Terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan masalah asasi manusia. Karenanya, Islam mewajibkan Negara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak agar para kepala keluarga dapat bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Sehingga tidak ada anak yang terlantar; krisis ekonomi yang memicu kekerasan anak oleh orang tua yang stress bisa dihindari; para perempuan akan focus pada fungsi keibuannya (mengasuh, menjaga, dan mendidik anak) karena tidak dibebani tanggung jawab nafkah.

Selain itu, dalam sistem pendidikan Islam tidak berorientasi pada kemampuan intelektual saja, namun dipakai kurikulum pendidikan berdasarkan akidah Islam yang akan melahirkan individu bertakwa. Individu yang mampu melaksanakan seluruh kewajiban yang diberikan Allah dan terjaga dari kemaksiatan apapun yang dilarang Allah. Salah satu hasil dari pendidikan ini adalah kesiapan orang tua untuk menjalankan salah satu amanahnya yaitu merawat dan mendidik anak-anak, serta mengantarkan mereka ke gerbang kedewasaan.

Maka, keputusan untuk melakukan sekolah tatap muka sebenarnya bukan solusi untuk menyelesaikan problematika yang ada. Keputusan tersebut justru menjadikan anak sebagai tumbal penularan Covid-19. Sehingga satu-satunya solusi untuk problematika umat saat ini adalah menjadikan Islam sebagai ideologi (mabda) dalam naungan daulah khilafah. Hanya dengan Khilafah maka seluruh syariat Allah akan dapat dilaksanakan. Wallahua’lam bishowab.[]

Oleh: Kamila Azizah

Posting Komentar

0 Komentar