RUU Minol: Mimpi Memberantas Minol dalam Sistem Demokrasi


Tidak ada hujan tidak ada angin, DPR kembali mengusulkan pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol). RUU yang pernah dibahas pada tahun 2015 dan terputus ditengah jalan, kembali dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR pada 10 November 2020. (Liputan6.com, 19/11/20) Latar belakang dan dasar filosofis pentingnya RUU Larangan Minuman Beralkohol bahwa penggunaan alkohol yang berlebihan dapat merugikan bagi kesehatan dan bisa menyebabkan gangguan psikologis, serta konsekuensi sosial yang merugikan. Menurutnya, tujuan RUU ini melindungi masyarakat dari dampak negatif menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum. Pro kontra pun terjadi di masyarakat.

Salah satu fraksi menolak pembahasan RUU ini dengan menyatakan bahwa RUU ini tidak menghormati keberagaman masyarakat di Indonesia. Maka dalam draft RUU tersebut diusulkan untuk mengecualikan larangan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. (Kompas.com, 13/11/20) Beberapa pihak juga menganggap pembahasan RUU tersebut tidak diperlukan, karena selama ini menurut data Kementerian Keuangan menunjukkan cukai minuman keras berkontribusi pada perekonomian negara dengan nilai sekitar Rp7,3 triliun pada tahun 2019. Dari pihak importir pun meminta agar pemerintah hanya sekadar mengatur dan mengawasi minol bukan melarang.

Di lain pihak, Sekretaris Umum MUI Jatim, Ainul Yaqin mengungkapkan mendukung pembahasan RUU tersebut bila tujuannya melindungi konsumen, atau melindungi masyarakat dari dampak miras. Tapi kalau tujuannya mengilegalkan rumah produksi miras yang kecil, maka hasilnya akan sama dengan sebelumnya. (Detik.com) Ainul menyatakan, selama ini pemerintah khususnya legislatif DPR RI selalu membahas rencana UU soal miras. Namun, ujung-ujungnya selalu menyoalkan produk ilegal dan legal. Akhirnya yang untung tetap oligarki, yaitu perusahaan miras besar yang mampu membayar pajak tinggi untuk mendapatkan ijin produksi. Sedangkan perusahaan kecil secara perlahan akan hilang karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar.

Demikianlah watak asli dari sistem demokrasi. Aturan dibuat oleh manusia hanya berdasarkan pertimbangan asas manfaat saja, tidak memperdulikan halal haram dan mengutamakan kepentingan para kapitalis/pengusaha. Kepentingan dan keselamatan rakyat tidak dipikirkan lagi. Padahal banyak data menyatakan bahwa lebih dari 50% kejahatan bersumber dari konsumsi minuman beralkohol.

Kebalikan dari sistem demokrasi, sistem Islam menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan syara' dengan memperhatikan halal dan haram. Dalam Islam, hukum mengenai keharaman khamr sangat jelas, tidak ada perbedaan dikalangan ulama. Perbedaan dikalangan ulama hanya dalam masalah furu' (cabang) seperti kenajisan khamr atau alkohol. Dalil keharaman khamr didasarkan pada Al Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Indikasi keharaman khamr dapat dilihat dari berbagai penegasan didalam ayat tersebut, seperti minuman khamr disejajarkan dengan penyembahan berhala, khamr disebut rijsun (kotor dan menjijikkan; najis), meminumnya disebut perbuatan setan, ada perintah untuk menjauhinya, dan ada keberuntungan bagi yang menjauhinya. Selain itu khamr juga memiliki berbagai dampak buruk seperti menimbulkan kebencian dan permusuhan, serta dapat menghalang-halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, yang dijelaskan di ayat sesudahnya, yakni Surah Al Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Khamr juga tidak hanya haram diminum, tetapi juga haram dijual belikan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَاْلأََصْنَامِ 

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung." (Muttafaq ‘alaih)

Allah juga melaknat sepuluh orang karena khamr. Dari Anas bin Malik ra. ia berkata:
"Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya, dan yang minta dibelikan." (HR. Tirmidzi)

Maka dari itu khamr harus dibabat habis dari masyarakat. Kesepuluh pihak tersebut harus diberi sanksi yang bersifat tegas dan memberikan efek jera sesuai syariat. Peminum khamr –sedikit atau banyak– jika terbukti di pengadilan akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Dari Anas bin Malik ra. ia berkata:

"Nabi Muhammad ﷺ pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali." (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).
Ali bin Abi Thalib ra. juga berkata:
Rasulullah saw. pernah mencambuk (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai." (HR Muslim)

Adapun selain peminum khamr dikenakan sanksi ta'zir –hukuman yang bentuk dan kadarnya– diserahkan kepada Khalifah atau qadhi. Harusnya produsen dan pengedar khamr selayaknya dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminumnya karena keberadaan mereka lebih besar dan lebih luas bahayanya bagi masyarakat.

Ketegasan hukuman sesuai syariat hanya bisa dijalankan oleh Khalifah yang bertindak sebagai penjaga dan pelaksana hukum Allah dalam sistem Khilafah. Karena hanya dalam sistem Khilafah, syariat Islam diterapkan secara Kaffah. Maka sudah seharusnya kita hanya mengambil hukum Allah dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan. Karena hanya hukum Allah yang terbaik untuk makhluk-Nya. Tidak lain Allah mengharamkan khamr untuk menjaga keselamatan agama seorang muslim, akalnya, badannya dan hartanya.
Hadanallahu wa iyyakum jami'an.[]

Oleh: Wahidah Nur Hasanah

Posting Komentar

0 Komentar