RUU Minol, Hilangnya Batas Halal dan Haram



RUU pelarangan minuman beralkohol terus menuai pro dan kontra di tengah anggota DPR. Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar mengisyaratkan akan menolak Rancangan Undang-undang Minuman Beralkohol. Ketua Kelompok Fraksi Golkar di Baleg, Firman Soebagyo, menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol akan mempersoalkan keberagaman. Senada, Ketua Kelompok Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan meminta pengusul jeli dalam memperhatikan keberagaman di Indonesia. (Tempo.co)

Sementara, penerimaan terhadap cukai Minuman Mengandung Etik Alkohol (MMEA) sampai akhir Juli lalu sebesar Rp. 2,64 triliun. (Dikutip dari Kontan). Penurunan angka tersebut disebabkan oleh banyaknya tempat yang ditutup akibat Pandemi Covid 19. Secara umum per 31 Juni 2020, penerimaan cukai sebesar Rp. 88,82 T atau 51,35 persen dari target. Terdiri atas cukai Hasil Tembakau, Minuman Mengandung Etik Alkohol, dan Etik Alkohol. 

Masuknya pendapatan negara terhadap cukai Minuman Beralkohol tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. Banyak nya korban berjatuhan akibat minuman keras yang beredar mudah. Mulai dari kalangan muda hingga tua. Dilema yang lain ikut menjadi pertanyaan, bila supermarket ataupun tempat pembelanjaan lain berhenti menjual minol. Akan mungkin terjadi minuman oplosan makin marak diproduksi.

Di sisi lain, adanya pertentangan dari beberapa pejabat negeri karena bertentangan dengan pilar pengusung demokrasi. Dimana kebebasan menjadi tolak ukur sebuah negara menjadi demokratis atau tidak. Bila Rancangan Undang-undang ini disahkan maka dalam demokrasi dianggap kemunduran. Bahkan, negara Arab sekalipun tidak melakukan pelarangan terhadap Minol. Justru Indonesia yang notabenenya adalah negara berasas Demokrasi mengharamkan Minol beredar bebas. 

Tidak dipungkiri bahwa sebagai negara mayoritas muslim terbesar, Indonesia memiliki pangsa pasar pembelian Minol yang cukup tinggi. Yang mana dalam Islam khamr atau sesuatu yang memabukkan telah diharamkan bagi umat muslim. Selain itu, berdampak pada tingkat kejahatan dan perusakan generasi yang semakin meluas akibat konsumsi Minol. Meskipun fakta itu menjadi rahasia umum di masyarakat, para pemimpin negeri memilih abai dan berusaha mencari untuk di penjualan Minol.

Hidup berada dalam sistem kapitalisme dengan turunannya demokrasi memustahilkan penerapan aturan berdasarkan Syariat Islam. Yang mana penerapan aturan akan dilegitimasi berdasar pada sistem Kapitalisme-Demokrasi itu sendiri. Atas nama pemasukan negara maka semua aturan Allah akan dilanggar. Keharaman akan menjadi sesuatu yang halal bila aturan itu disaring dengan kacamata kapitalisme. Meski dampak pengrusakan terhadap generasi kedepan telah nampak didepan mata mereka.

Meski menjadi mayoritas negara Muslim terbesar di dunia, nyatanya Indonesia menerapkan aturan kehidupan yang bukan dari Islam. Terlihat dari banyaknya Undang-Undang yang dibuat justru menyalahi aturan Islam. Tidak mungkin syariat Islam akan dilaksanakan secara keseluruhan bila mekanisme sistem aturan masih menggunakan legitimasi dari sistem kapitalisme-demokrasi. Sudah seharusnya sebagai umat Muslim yang menjadi Islam sebagai agama dalam kehidupan, kita membuang sistem buruk ini.

Kemaslahatan dan gemilangnya negara akan terjadi bila sebuah negara menerapkan aturan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang mana sistem Islam telah mampu membangkitkan dan memnjadikan gemilang peradaban hingga 12 abad lamanya. Maju dalam peradabannya, sains, teknologi dan ilmu pengetahuan semata karena berpegang teguh pada aturan Allah. Maka sudah seharusnya kaum muslimin kembali pada sistem Islam bukan yang lain. Wallahu A'lam.[]

Oleh: Lismawati-Mahasiswi dan Pendidik 

Posting Komentar

0 Komentar