RUU Minol Dihadang, Inikah Solusi Pancasila Terhadap Miras?


Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) kembali diperbincangkan di dunia maya dalam sepekan terakhir. Hal ini terjadi setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai lagi proses pembahasan dengan mendengar penjelasan dari pengusul pada tanggal 10 November 2020 lalu.

RUU Minol yang diusulkan beberapa anggota fraksi partai PKS, PPP dan Gerindra sedianya diajukan pada 20 Februari lalu, namun baru mendapat respons dengan dibahas di Baleg DPR pada 10 November 2020. Tujuan disodorkannya RUU ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minyman beralkohol. Sayangnya, tiga partai besar, yakni PDIP, Golkar dan Gerindra serempak menolak RUU Minol yang belakangan ini menimbulkan polemik. Mereka yang menolak pengesahan RUU Minol beralasan bahwa RUU ini dianggap mengancam sejumlah kepentingan bisnis seperti industri minuman keras, pariwisata dan perhotelan.

Mereka yang menolak RUU Minol berpendapat bahwa miras dapat menarik wisatawan luar negeri karena wisatawan luar negeri dipastikan mencari miras. Padahal untuk menarik wisatawan tidak harus dengan miras, tetapi dengan pembangunan infrasruktur pariwisata yang baik seperti transportasi yang nyaman atau kemudahan dalam mencapai destinasi.

Alasan-alasan absurd yang dikemukakan oleh penolak RUU Minol ini sebenarnya karena mereka ingin melindungi kepentingan dunianya dan abai terhadap keselamatan orang lain. Meskipun masalah sosial dan korban terus berjatuhan, namun mereka menutup mata, karena memang tabiat sistem buatan manusia ini hanya melahirkan pribadi individualis. Pribadi-pribadi yang tidak peduli dengan orang lain.

Lihat saja, peristiwa dua orang pemuda yakni FE (20) dan RH (19) yang sengaja mencekoki anak di bawah umur berinisial RB (3) untuk minum minuman beralkohol pada akhir Agustus 2020 di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahaya miras bagi peminum dan orang-orang di sekitarnya.

Keduanya dijerat dengan Pasal 77b junto Pasal 76b dan Pasal 89 ayat 2 junto pasal 76j ayat 2 UU Perlindungan Anak serta Pasal 45 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka pun terancam hingga maksimal 10 tahun penjara. 

Sayangnya, tak ada satupun pasal yang menjerat mereka karena minum miras. Karena memang dalam sistem hukum demokrasi Pancasila tidak ada larangan minum miras. 

Tidak ada hukuman bagi yang minum miras karena memang dalam sistem demokrasi Pancasila miras legal dan boleh diminum asal tidak mengganggu hak orang lain. Hukuman berlaku hanya bagi penjual dan ketika si peminum mabuk dan merugikan hak orang lain. 

Aturan hukum mengenai minuman keras yang berlaku di negeri yang menganut sistem demokrasi Pancasila ini antara lain:

Pasal 300 ayat 1e KUHP dijelaskan, barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Sedangkan pada Pasal 536 ayat 1 KUHP, dikatakan barangsiapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225.

Dari kedua pasal di atas (pasal 300 dan 536 KUHP), tidak atas satu pun ayat yang memberikan sanksi bagi peminum miras kecuali bagi penjual dan saat peminum mabuk kemudian mengganggu hak orang lain. Itu pun sangat ringan bagi penjual hanya dikenai denda Rp 4.500, sedangkan yang mabuk di jalan hanya dikenai denda Rp. 225.

Tidak adanya sanksi yang menimbulkan efek jera ini, mengakibatkan peminum miras semakin banyak. Akibatnya masalah sosial dan kriminalitas yang disebabkan oleh miras juga semakin meningkat.

Hal ini semakin menunjukkan rusaknya sistem demokrasi dari negeri yang berdasarkan Pancasila ini. Miras yang nyata-nyata haram dalam syariat Islam masih bisa dimusyawarahkan sehingga menjadi halal dalam sistem demokrasi Pancasila. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam dalam sistem demokrasi Pancasila suatu hal yang mustahil. Penerapan syariat tentang hukum miras saja sebegitu ruwetnya. Apalagi menerapkan syariah Islam secara kaffah.

Syariat Islam memandang bahwa meminum miras adalah perbuatan dosa besar. Karena miras hukumnya haram. Dalam syariah baik peminum akan dicambuk sementara produsen dan penjualnya akan mendapatkan sanksi ta'zir yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada Khalifah atau qadhi, sesuai ketentuan syariah. Tentu sanksi tersebut akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Miras dihukumi khamr karena sifatnya yang memabukkan. Khamr adalah haram. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang hal ini. Banyak ayat-ayat al-Quran maupun al-Hadist yang menunjukkan keharamannya.

Rasul Saw. menjelaskan bahwa semua minuman yang memabukkan adalah khamr dan khamr itu haram baik sedikit maupun banyak:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram (HR Muslim).

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

Apa saja (minuman/cairan) yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram (HR Ahmad dan Ashhâb as-Sunan).

Karena itu khamr harus dibabat habis dari masyarakat. Hal itu bisa dipahami dari laknat Rasulullah saw. terhadap 10 pihak terkait khamar:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمشْتَرِي لَهَا، وَالمشْتَرَاةُ لَهُ»

Rasulullah saw. telah melaknat dalam hal khamr sepuluh pihak: pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan (HR at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa kesepuluh pihak itu telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariah. Peminum khamr, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra. menuturkan:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ باِلجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِيْنَ»

Nabi Muhammad saw. pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Ali bin Abi Thalib ra. juga menuturkan:

«جَلَّدَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ، وَأبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وهَذَا أحَبُّ إِليَّ»

Rasulullah saw. pernah mencambuk (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai (HR Muslim).

Adapun pihak selain peminum khamr dikenai sanksi ta’zîr, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada Khalifah atau qâdhi, sesuai ketentuan syariah. Tentu sanksi itu harus memberikan efek jera. Produsen dan pengedar khamr layak dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminumnya karena keberadaan mereka lebih besar dan lebih luas bahayanya bagi masyarakat.

Dengan syariah seperti itu, masyarakat akan bisa diselamatkan dari ancaman yang timbul akibat khamr atau miras. Semua itu hanya akan terwujud jika syariah diterapkan secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di dalam sistem Khilafah Rasyidah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Saw., serta dipraktikkan oleh para sahabat dan generasi kaum Muslim setelah mereka.

Oleh: Achmad Mu'it, Analis Politik Islam

Posting Komentar

0 Komentar