+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

RUU Minol, Akan Menciptakan Ketertiban atau Kebebasan Minol?



Kembali DPR mengusulkan pembahasan RUU minuman beralkohol yang sempat terbengkalai yakni, pertama kali diusung pada tahun 2009, tapi tak disahkan hingga dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019. RUU ini kembali dibahas dengan dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama, walaupun tidak ada data akademis yang menunjukkan jumlah kasus kriminalitas akibat minuman beralkohol. RUU tersebut mendapatkan sejumlah respon, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos. Minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dikenakan cukai. (dilansir bbc.com 13/12/2020).

Selain itu, 70 persen tindak kriminalitas di Sulawesi Utara terjadi akibat mabuk setelah mengonsumsi minuman keras. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Benny Bela di Manado “sekitar 15 persen kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman keras” (dilansir nasional.kompas.com 21/01/2011)

Maraknya aksi klitih atau penyerangan kepada orang tanpa sebab yang jelas di Yogyakarta tidak terlepas dengan peredaran minuman keras dan narkoba. Hal itu diungkapkan Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Soeprapto. Dalam penelitian dari 2008 hingga 2010, pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta selalu mengkonsumsi minuman keras dan narkoba sebelum beraksi. (dilansir yogyakarta.kompas.com 05/02/2020)

Akankah pengesahan RUU minol ini berpihak pada rakyat? Khususnya umat Islam yang menginginkan peredaran minol dimusnahkan. Dari fakta-fakta diatas sungguh mengerikan efek samping yang ditimbulkan minol. Kerusakan yang terjadi dimasyarakat salah satu penyebabnya, minol yang dijual bebas dimasyarakat. Sampai kapan masyarakat diresahkan kejahatan akibat minol?.

Pembahasan RUU ini diwarnai dengan berbagai penolakan dan sambutan baik. Disisi lain minol masih bisa dikonsumsi dalam beberapa kondisi seperti kegiatan keagamaan, pariwisara, tempat-tempat tertentu menunjukkan pemerintah masih memfasilitasi keberadaan minol di negeri ini. 

Keberadaan minol masih dapat dikonsumsi pada kondisi-kondisi tertentu merupakan kebijakan setengah hati dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Apalagi negara ini adalah penaung, pelindung para korporat yang tidak rela bisnis haramnya diamputasi. Dalam sistem kapitalisme minol adalah salah satu komoditas yang mendatangkan keuntungan besar, baik bagi produsen maupun oleh negara. Karena penjualan dari minol akan masuk kedalam kas negara.

Bisnis haram akan tumbuh subur selama sistem yang digunakan kapitalisme-demokrasi, salah satunya minol. Meski mendatangkan mudharat bagi rakyat namun menguntungkan bagi negara, bisnis ini akan tetap dilindungi oleh penguasa.
Inilah busuknya sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini. demokrasi tidak akan pernah memberikan ruang pada penerapan syariat Islam. Aturan dalam sistem demokrasi tidak mengizinkan supremasi agama untuk mengatur kehidupan warga negar. Akal dan pertimbangan materialistis yang harus menjadi pertimbangan utama saat akan menetapkan regulasi.

Selama negeri ini menganut sistem kapitalisme-demokrasi maka mustahil mampu menghentikan produksi hingga distribusi minol. Oleh karenanya masyarakat tidak akan bisa berharap pada sistem yang bathil ini. Sehingga kita membutuhkan sistem yang mampu memberikan perubahan secara hakiki.

Hanya dalam sistem khilafah yang akan menerapkan sistem Islam secara kaffah. Khalifah akan beperan sebagai junnah atau pelindung rakyat. Melindungi rakyat dari berbagai macamm bahaya. Didalam membuat aturan khalifah akan menerapkan standar pada halal dan haram. Khalifah tidak akan membuat peraturan yang haram sekalipun menguntungkan negara. Minol secara tegas diharamkan oleh Allah dalam firmannya Qs. Al Maidah : 90 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 

Dari Ibn Umar radhiallahu ‘Anhu Rasulullah SAW bersabda “setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram (HR Muslim) Karena itu, khalifah akan memberantas segala jenis khamr yang beredar di masyarakat.

Hukuman yang pantas bagi peminum khamr apabila terbukti didalam pengadilan akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Selain peminum khamr yakni penjual akan dikenai sanksi ta’zir yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada khalifah dan qadhi. 

Sanksi yang diberikan amatlah berat sehingga akan memberikan efek jera. Produsen dan pengedar khamr akan dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminumnya, karena keberadaan mereka telah jelas merusak bagi masyarakat. Demikian sanksi yang akan diberikan kepada pembuat, pengedar, penjual serta peminum khamr, tentu saja sanksi tersebut akan memberikan jera bagi pelakunya. 

Dalam sistem sekulerisme-kapitalis UU Minol menciptakan kebingungan dimasyarakat, disatu sisi mereka diminta untuk tidak meminum minol namun disisi lain pemerintah melonggarkan keberadaan minol dengan dalih pariwisata, kegiatan keagamaan. Sehingga masyarakat makin sulit untuk menjaga aqidah mereka supaya tidak terpengaruh sekulerisme namun pemerintah juga tidak ingin rugi, karena keberadaan minol salah satu penyumbang pemasukan negara. Masihkah kita percaya dengan sistem yang zalim ini? 


Oleh: Alfia Purwanti, S.M.

Posting Komentar

0 Komentar