Risiko Sekolah Dibuka Saat Wabah Corona Belum Tuntas, Sudah Siapkah?




Anak daring orang tua darting (darah tinggi) sepertinya ungkapan ini benar- benar dirasakan oleh mayoritas orang tua di negeri ini, bagaimana tidak? Sudah lebih delapan bulan semenjak pandemi anak- anak(siswa) melakukan pembelajaran dari rumah(daring).

Apalagi jika kedua orang tua harus bekerja di luar rumah tentu akan semakin kewalahan. Sudah menjadi keumuman bagi anak- anak ketika daring tanpa di dampingi orang tua akan bersikap malas-malasan dan semaunya. Sehingga tak jarang, desakan agar sekolah segera kembali di buka makin nyaring terdengar. Siswa dan orang tua mulai bosan dan jengah dengan pembelajaran daring, tingkat stres naik tak jarang berakhir dengan kekerasan hingga hilangnya nyawa. 

Beberapa waktu lalu publik di kagetkan dengan pemberitaan seorang ibu yang tega membunuh anaknya hanya gara- gara si anak tidak mau mengerjakan tugas daring dari sekolah. Ini hanya lah sekelumit kisah tragis yang terekspos oleh media, tentu yang terjadi di masyarakat lebih banyak lagi.

Berdasarkan surat keputusan bersama(SKB) empat menteri, yaitu Mendikbud, Mendagri, Menag dan Menkes, sekolah tatap muka di buka kembali pada januari 2021 mendatang. Pembelajaran tatap muka bisa di lakukan dengan memenuhi syarat yang di tetapkan.

Nadiem menyebut " pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa di lakukan serentak maupun bertahap. Tergantung kesiapan masing- masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.( Detik.com, 20/11/2020).

Keputusan pembukaan sekolah akan di berikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah( Kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.

Ia mengingatkan kepala daerah untuk mempertimbangkan sejumlah faktor apabila ingin memberikan izin sekolah tatap muka. Antara lain soal tingkat risiko penyebaran covid- 19. Kemudian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa serta akses terhadap sumber belajar.

Pada Agustus 2020 lalu, Nadiem terlebih dulu mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kala itu, kebijakan tersebut diambil karena Nadiem menilai PJJ disejumlah daerah dianggap tidak berjalan optimal. Tetapi tentu kebijakan tersebut menyisakan kekhawatiran.

Tentu kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat tingkat kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah misalnya dengan memakai masker, menjaga jarak serta sering mencuci tangan dengan sabun.

Komisi Perlindungan Anak( KPAI) menyatakan masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka. Hal senada juga di ungkapkan Kemenko PMK menurutnya baru 42,48 persen yang mengisi formulir daftar periksa ini artinya sebagian besar sekolah memang belum siap tatap muka. Lagi pula, angka penyebaran Covid- 19 belum menunjukan penurunan.

Hal ini tentu membuat rakyat semakin dilematis. Di satu sisi siswa dan orang tua sudah benar- benar bosan dengan pembelajaran daring tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran jika pembelajaran tatap muka di buka kembali. Karena kebolehan pembelajaran tatap muka oleh pemerintah tidak di iringi dengan kemajuan berarti dalam penanganan covid.

Inilah negara dalam paradigma kapitalis yang hanya berfungsi sebagai pengambil dan pengawas kebijakan. Sedangkan tanggung jawab sepenuhnya di serahkan kepada kepala daerah masing- masing. Tentu dana yang di perlukan daerah tidaklah sedikit dalam mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan. Jika semua kebijakan di bebankan kepada daerah lantas dimana tanggung jawab negara sebagai pengurus yang utama?. 

Tentu hal ini berbeda dengan paradigma negara di dalam sistem pemerintahan islam( Khilafah). Dengan seperangkat aturannya, khilafah memiliki langkah yang sistematis dalam mengatasi sekolah di masa pandemi.

Pertama, khilafah akan menyelesaikan wabahnya terlebih dahulu kemudian baru buka sekolahnya. Khilafah akan melakukan pemetaan wilayah tempat penyebaran wabah sehingga hal ini memudahkan pemisahan antara yang sakit dan yang sehat.

Kedua, khilafah melakukan edukasi dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan iman dan imun dalam menghadapi pandemi.

Ketiga, khilafah bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Baik kebutuhan dasar( sandang, pangan dan papan) maupun kebutuhan komunal ( pendidikan, kesehatan dan keamanan). Dalam hal pendidikan khilafah akan mengalokasikan dana yang cukup bersumber dari baitul maal untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk guru maupun siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

Keempat, tujuan pendidikan di dalam islam adalah untuk melahirkan generasi yang bersyaksiyah( berkepribadian ) islam, faqih fiddin serta menguasai ilmu terapan. Sehingga sistem kurikulum pendidikan berpijak di atas aqidah islam.

Itulah langkah- langkah yang di terapkan oleh khilafah sebagai ra'in( pengurus) dan junnah( pelindung) bagi seluruh rakyatnya. Wallahu a'lam bissyawab.[]


Oleh: Nisa Ummu Hilya

Posting Komentar

0 Komentar