TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Realita Demokrasi


Tidak ikut di dalam kontestasi politik, bukan berarti tidak boleh berkontribusi membangun negeri menjadi lebih baik. Dengan meminjam istilah 'cek and balance', berarti juga tidak hanya lembaga tinggi negara saja yang berhak demikian. Tetapi sudah menjadi kewajiban setiap umat mengingatkan diri serta saudara- saudaranya, tatkala lisan maupun perbuatan memunculkan permasalahan sosial ataupun lingkungan.

Sebagaimana penanganan pasien sakit, analisa kondisi ketidaksehatan suatu komunitas atau bahkan level pemerintahan juga mengharuskan keakurasian diagnosa. Bila perlu, tindakan seperti operasi besar pun bisa diambil jika memang untuk kesembuhan total.

Begitu juga realita keadaan negeri tercinta ini yang sebenarnya juga sedang tidak baik-baik saja. Dilihat dari aspek distribusi kesejahteraan saja bisa dinilai belum berkeadilan sosial. Tapi oleh pemegang kekuasaan kerap dianggap sudah berjalan optimal. Sehingga sangat diperlukan lagi ketelitian serta ketepatan diagnosa penyebabnya, agar solusi terapi nantinya tidak sampai meleset dari titik sasaran permasalahan.

Namun sayang setelah sekian lama berganti rezim, demokrasi masih dianggap sebagai alat terapi pilihan yang tepat untuk bisa menyembuhkan ketidakberdayaan negeri. Alhasil, bukannya menghantarkan umat ke titik tujuan kesejahteraan yang berkeadilan, justru seakan jalan di tempat jika tidak mau dibilang suatu kemunduran.

Memang bukanlah demokrasi jika tidak mengharuskan segalanya yang berkaitan dengan urusan publik, diambil secara mufakat ataupun voting. Maka selama itu pula keberadaan Allah ﷻ telah diabaikan.

Lantas pada gilirannya benturan kepentingan pun terjadi akibat keterbatasan akal manusia. Oleh sebab itu apapun dalihnya, demokrasi yang demikian seharusnya patut tertolak atas nama aqidah.

Bagaimana tidak, keharaman riba' atau minuman beralkohol yang menjadi ranah Syara' bisa menjadi bagian dari bab musyawarah (syura) di parlemen. Selanjutnya atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, berubah menjadi kebolehan untuk diusahakan walau keberlangsungannya berada di tengah-tengah masyarakat muslim.

Begitupun tentang kebolehan poligami sudah menjadi hal yang tabu (dengan berbagai propagandanya). Dan ada juga kewajiban yang di dalam ajaran Islam seharusnya dilakukan negara, tapi fakta hukumnya kini seakan berubah menjadi sebatas kebolehan. Yakni penarikan zakat harta (maal). Sehingga umat cenderung apatis terhadap persoalan yang satu ini.

Pun demikian dengan sistem perekonomian, pengelolaan sumber daya alam hingga pelaksanaan hukum pidana oleh negara. Dimana seluruhnya di titik tumpukan pada azas manfaat (untung/ rugi), bukan lagi halal atau haram.

Lebih jauh pembahasan, sebenarnya demokrasi adalah ajaran dari barat (Yunani kuno) yang secara kekinian mengharuskan Islam tunduk didalamnya. Termasuk bagaimana demokrasi yang di motori Amerika serikat telah meluluh-lantakkan negeri-negeri sosialis yang dianggap lawan politiknya.

Dan kini dengan standart gandanya menempatkan Islam sebagai penjahat yang layak dijadikan target selanjutnya untuk diperangi setelah sosialis runtuh. Wajar jika tokoh-tokoh sentral gerakan Islam ideologis di dunia yang ingin melanjutkan kehidupan Islam, menjadikan Amerika dan sekutu gelisah.

Di sisi lain, sebagai negara kampiunnya demokrasi, justru sering bertindak tidak demokratis. Partai FIS di Aljazair (1991) dan HAMAS di Palestina (2006) yang menjadi pemenang pemilu secara demokratis, mereka tumbangkan hanya karena alasan sudut pandang.

Sama halnya partai Refah di Turki (1995). Meski memperoleh 23% suara, kalangan sekuler merasa ketakutan sebab partai tersebut dirasakan cenderung akomodatif terhadap aspirasi Islam. Malahan mereka melihatnya sebagai ancaman yang harus segera disingkirkan. Buntutnya partai tersebut harus diakhiri dengan alasan menjaga sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Namun mereka lupa bahwa sesungguhnya yang dihadapinya adalah sang empunya kekuasaan, Dialah Allah ﷻ. Sementara itu akan banyak dilahirkan pejuang lain dengan kecakapan lebih yang bersedia berjuang menghilangkan kedzaliman dan menggantinya dengan cahaya Islam.

"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya." (QS. Ash-Shaff: 8).

Maka, dengan senantiasa menjadikan Islam sebagai sudut pandang segala sesuatu, niscaya tujuan meninggikan Islam tidak akan tergeser oleh kebesaran suatu gerakan, organisasi atau partai politik sekalipun.

Dengan segala potensi yang dimiliki, para mukhlisin akan terus bergerak, berjuang dan berusaha melanjutkan kehidupan Islam yang dengannya, diakomodir segala problematika kekinian.

Selanjutnya, insya Allah tidak lama lagi demokrasi kapitalis ala Amerika akan bergidik ngeri menyaksikan peradabannya runtuh. Sedangkan di depan mereka telah bangkit peradaban yang pernah gemilang bersama ketegasan Umar bin Khattab, kewibawaan Salahudin Al Ayubi dan keperkasaan Muhammad Al Fatih.

Itulah Khilafah kedua. Sistem pemerintahan yang berideologikan Islam, yang telah dicontohkan sahabat empat. Satu replika negara yang telah terbukti mampu mengembalikan fitrah seluruh umat hingga masalah distribusi kesejahteraan pun berjalan penuh keadilan. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar