Prof. Suteki: Syariat Islam Menuntun Revolusi Akhlak Negara




TintaSiyasi.com-- Menanggapi pernyataan Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam satu tausiyahnya tanggal 14 November 2020 terkait dengan revolusi akhlak, Guru Besar Universitas Negeri Diponegoro (UNDIP) Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., menilai bahwa revolusi akhlak negara hanya dapat dituntun dengan syariat Islam.

"Jadi, syariat Islamlah yang akan menuntun untuk dapat dilaksanakan revolusi akhlak negara, bukan yang lain," tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, revolusi akhlak tidak mungkin dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas, tegas dan komprehensif. "Jika dilakukan dengan hukum sebagian, maka cara dan hasilnya pun tidak lebih seperti orang melakukan tambal sulam bahkan sekedar cut and glue. Yang berakhlak bukan hanya pribadi, tetapi negara pun punya akhlak dalam pemenuhan tugas negara," ujarnya.

Ia menilai pemenuhan tugas negara ini juga harus didasarkan pada hukum yang menyeluruh, tegas dan jelas. "Dengan kata lain, hukum dan cara berhukumnya mesti
kaaffah," tegasnya.

Menurutnya, umat Islam lebih suka berhukum secara prasmanan. Artinya, ia menjelaskan bahwa berhukum syariat Islam itu sebatas yang   'mengenakkan', diambil yang dianggap menguntungkan, ditinggalkan yang dianggap merugikan. "Jadi kita berhukum itu sebatas anggapan manusia sendiri tanpa berkonsekuensi dengan 'apa maunya Allah'. Padahal kita tahu bahwa the end of sharia islam enforcement adalah tercapainya tujuan negara didirikan, yakni maslahah dhuroriyaat," ujarnya.

Penegakan Syariat Islam dalam Negara, menurutnya selain akan mencegah pelanggaran, mencegah kriminalitas, juga karena penegakannya diwajibkan oleh Pencipta. Ia mengutip yang dituliskan oleh Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya ‘Mafahim Islamiyah’ (2002), bahwa Islam akan mendatangkan ‘maslahah Dhoruriyaat’, kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi keharusan, yang diperlukan oleh kehidupan individu masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

"Jaminan ini menjadi akhlak negara terhadap rakyatnya karena negaralah yang menjadi pengurus (meriayah) pemenuhan kebutuhan rakyatnya," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar