Prof. Suteki: Penegakan Hukum Belum Merdeka dan Cenderung Suka-Suka




TintaSiyasi.com-- Guru Besar dan Pakar Hukum Unversitas Diponegoro (UNDIP) Prof.Dr. Suteki, S.H., M.Hum menyoroti kondisi penegakan hukum setahun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin. 

“Dalam konteks hukum, baik perancangan hukum dan perundangan juga penerapannya, rasanya dengan sangat menyesal saya katakan bahwa Indonesia belum merdeka. Infiltrasi kekuatan asing terutama kelompok pemodal dalam dunia politik, menyebabkan pruduk legislasi tak berorientasi merdeka untuk melayani rakyat, namun terpenjara untuk melayani kepentingan asing, kepentingan kaum pemodal,” tuturnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk Kekuasaan dan Perubahan, Ahad (22/11/2020) di kanal Youtube Rayah TV.

Menurutnya, hukum di era rezim Jokowi ini tak memiliki standar yang jelas. Bahkan, ia menyebut bahwa hukum bisa dibilang suka suka polisi. Sebagai contoh yang telah disebutkannya yaitu polisi menangkap dan membiarkan laporan jika mereka suka. 

"Polisi juga menangguhkan jika mereka berkehendak, mengabaikan permohonan penangguhan jika mereka tak berkehendak. Tak ada ukuran objektif, polisi suka suka memperlakukan tersangka, meskipun sama-sama mengajukan penangguhan dan sama-sama dijamin," terangnya.

Ia memberikan contoh fakta dari bagaimana ngototnya DPR membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penentangan rakyat. “Hal itu menjadi penanda bahwa pengelolaan hukum dan pemerintahan belum merdeka, terbebas dari belenggu asing. Produk legislasi tak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan kaum pemodal (kapitalisme global)," tandasnya.

Contoh lain ia mengatakan yaitu dari kasus Joko S Tjandra yang sempat menjadi buron, meskipun pada akhirnya berhasil ditangkap. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di negeri ini belum merdeka. "Kuasa uang dan harta, mampu menjadi 'Komando Utama' yang dapat mengatur penegakan hukum di negeri ini," bebernya.

Profesor produktif ini memaparkan, kemajuan penegakan hukum yang baik hanya terwujud jika Indonesia mampu menerapkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan bebas dari pengaruh asing dan aseng. "Independensi di bidang hukum dan pemerintahan, menjadi parameter penting apakah suatu negara berdaulat atau masih terjajah," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang memperlakukan sama untuk kasus yang sama (sejenis). "Memperlakukan berbeda untuk kasus yang beda. Jadi mesti ada equality before the law, jika tidak maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum yang ambyar," pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar