Pakar Hukum Ini Sebut Oligarki Sumber Kerusakan



TintaSiyasi.com-- Guru Besar dan Pakar Hukum Unversitas Diponegoro (UNDIP) Prof.Dr. Suteki S.H., M.Hum mengungkapkan rusaknya kepercayaan (trust) dalam sistem demokrasi adalah adanya oligarki.

“Oligarki elit peng-peng (penguasa dan pengusaha) itu sumber perusak demokrasi yang menghendaki adanya partisipasi rakyat, oleh karena itu trust rakyat masih tinggi," tuturnya dalam Focus Group Discussion  FGD yang bertajuk Kekuasaan dan Perubahan, Ahad 22 November 2020 di kanal YouTube Rayah TV.

Ia mengatakan keterlibatan oligarki, khususnya cukong dalam kekuasaan tidak diragukan lagi. "Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Menkopolhukam, bahwa 92% pilkada didanai oleh cukong. Akhirnya demi kelangsungan usaha dan kuasa sangat mungkin mereka bertindak secara otoriter yang sebenarnya membunuh demokrasi itu sendiri," terangnya.

Namun menurutnya, kalau dikatakan trust rakyat itu di titik nadir tentu tidak untuk keseluruhan. Kalau trust dari golongan oposisi, pasti titik nadir menyentuh angka 0. Ia mengajak untuk membayangkan, kasus RUU KPK, RUU HIP, RUU BPIP, RUU Covid, RUU Omnibus Law Cipta Kerja begitu banyak penolakan rakyat, tetapi rezim legislator tetap saja menjadikan RUU Prioritas Prolegnas 2020, bahkan melenggang untuk disahkan menjadi UU.

"Di sisi lain, untuk pendukung rezim, pasti akan berdallih berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa kepercayaan (trust) rakyat masih tinggi. Benarkah?," tandasnya.

Prof. Suteki kemudian memberikan data yang dapat dipakai oleh pendukung rezim misalnya dari hasil survei Indo Barometer. Survei itu menunjukkan bahwa ada sejumlah lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi. 

"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), Presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kutip Prof. Suteki dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (24/2/2020). 

"Jadi, titik nadir atau pun tingginya trust  rakyat terhadap pemerintah, sangat tergantung dari sudut pandang yang digunakan," pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar