President of the IMLC Ungkap Tiga Alasan Perancis Langgar Hukum Internasional



TintaSiyasi.com-- Menanggapi sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron terhadap kasus penghinaan Nabi oleh majalah satire Charlie Hebdo, President of the IMLC (International Muslim Lawyers Community) dan Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, S.H., M.H., ungkap dugaan Perancis yang melakukan 3 (tiga) tindakan pelanggaran hukum internasional.

"Yaitu penghinaan simbol agama dengan membuat kartun dipersonifikasikan dengan Nabi Muhammad SAW, melakukan penutupan terhadap masjid dan menuduh Islam sebagai agama yang mengalami krisis," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (2/11/2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, ia akan mempertimbangkan upaya hukum internasional. "Termasuk, namun tidak terbatas pada pelaporan kepada Mahkamah Hukum Eropa (European Court of Justice, ECJ), Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court) dan UN," tambahnya.

Selanjutnya, ia membeberkan dalih tiga alasan pelanggaran Perancis sebagai berikut.

Pertama, tindakan diskriminatif yaitu penutupan masjid. "Penutupan masjid adalah tindakan diskriminatif dan melanggar hak beragama," tegasnya.

Ia menjelaskan, jaminan atas beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam instrumen-instrumen atau dokumen-dokumen internasional di antaranya Universal Declaration of Human Rights (UDHR/ Deklarasi Universal HAM-DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)

"Di dalam ICCPR, kebebasan beragama termasuk dalam klasifikasi non-derogable, hak tersebut mutlak tidak dapat diganggu gugat, bahkan dalam keadaan genting sekalipun," ujarnya.

Ia menyampaikan, hal ini bisa diperhatikan pada Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights (UDHR/ Deklarasi Universal HAM-DUHAM).

Kedua, penghinaan terhadap simbol agama. "Bahwa penghinaan terhadap simbol dan ajara agama adalah tindakan yang diluar kebebasan berekspresi. Semestinya Perancis belajar pada kasus seorang warga Austria yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai fedofil. Akhirnya divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding hingga Mahkamah Hukum Eropa," tandasnya.

Ketiga, tuduhan Islam agama yang mengalami krisis. "Pernyataan ini adalah pernyataan rasial, yang dapat saja memicu tindakan diskriminatif terhadap muslim di Perancis secara sistematik dan meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil," jelasnya.

Ia mencontohkan, seperti kasus penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama.  

"Apabila hal itu terjadi, maka saya berpendapat dapat dinilai pelanggaran Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma  (The Rome Statute of the International Criminal Court )," sanggahnya.

Sebelumnya, ia juga pernah menempuh upaya hukum internasional terkait Palestina, Suriah, Rohingya, dan Uyghur.

"Demikian penjelasan singkat, untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam dokumen yang akan kami kirim," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar