Polemik Regulasi Miras di Alam Demokrasi


Dari segi ushul, memang benar semua benda hukumnya boleh. Tapi jika diambil pengecualian sebab dalil Al-Qur'an dan Hadits yang melarang, alkohol termasuk sesuatu yang memabukkan (khamr) dan haram dikonsumsi. Sehingga apapun pertimbangannya, peredaran minuman keras beralkohol seharusnya dilarang.

Namun sayangnya, langkah preventif otoritas saat ini dalam mengatur produksi dan peredaran, justru memunculkan modus-modus baru terkait keilegalannya untuk sekedar menghindari pungutan ijin atau retribusi pajak. 

Artinya, sejauh ini penegak hukum belum mampu menindak maraknya peredaran minuman beralkohol kecuali dengan pasal keresahan di depan umum. Sedangkan untuk kegiatan produksi dan distribusi tetap diperbolehkan meski diatur di dalam koridor peraturan daerah (perda).

Padahal dengan melihat fakta yang sering terjadi, kalangan umum pun bisa merasakan (tanpa ikut mengonsumsi) betapa khamr bisa menjadikan si peminumnya berperilaku hingga melawan hukum sebab tak mampu mengendalikan diri. Tidak hanya tindak kriminalitas, bahkan penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilatarbelakangi pengaruh mabuk minuman keras pun kerap terjadi.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, seharusnya otoritas tidak boleh bersikap setengah hati di dalam melindungi setiap generasi. Tapi mengapa pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol (minol) terus mengalami penundaan sejak 2015? Tak ayal isu ini lantas memunculkan keraguan publik akan kapasitas otoritas memberantas minuman keras.

Jika memang mau jujur, tentu tidak ada satupun orang tua muslim yang rela anggota keluarganya menjadi peminum, apalagi pemabuk khamr. Tetapi jika dilihat dari segi keuntungan materi, komoditas ini sungguh amat menjanjikan bagi para kapitalis jahat.

Maka dari itu, dimunculkanlah oleh mereka pengecualian-pengecualian sebagaimana termuat di dalam pasal 8 RUU minol. Dengan ketentuan, minuman beralkohol diperbolehkan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalih halus tersebut acap digunakan oleh kalangan kapitalis sekuler untuk meredam gejolak penolakan di tengah masyarakat. Sedangkan bumi pertiwi ini terkenal sebagai negeri timur dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Maksudnya, seraya mengabaikan keluhuran akhlak bangsa, regulasi tersebut memang dibuat dengan masih mengakomodir kepentingan bisnis para kapitalis. Akibatnya peluang untuk peredaran barang setan ini tetap terbuka lebar.

Sehingga patut dipertanyakan keimanan seorang muslim yang justru mendiamkan tatkala kemuliaan ajaran agamanya yang sudah jelas mengharamkan khamr dikangkangi oleh kepentingan duniawi (materi) dari segelintir pengusaha culas minuman keras.

Padahal di sisi lain, Rasulullah ﷺ melaknat hingga sepuluh golongan tentang khamr, yaitu yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang mengantarkannya, yang minta diantarinya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, dan yang minta dibelikannya. (HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313).

Dari hadits tersebut pun semakin tak terbantahkan bahwa segala yang berkaitan dengan minuman keras beralkohol adalah haram. Dan perlu diketahui, keharaman tersebut adalah semata-mata untuk kebaikan umat juga, yakni menjaga akal manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah ﷻ.

Kemudian jika memang otoritas berkeinginan mendapatkan pendapatan negara dari sektor cukai atau retribusi pajak minuman keras, alangkah sehatnya jika pikiran tersebut dihilangkan dan beralih fokus ke pengaturan tata kelola sumber daya alam milik umum yang depositnya sangat melimpah dengan memakai cara Islam. Meski penguasaan di tangan negara namun kepemilikannya haram diserahkan kepada individu atau kelompok.

Tapi tampaknya saat ini otoritas masih merasa nyaman dengan konsep bernegaranya. Terbukti manajemennya tetap berasaskan manfaat (untung/rugi), sebagaimana skema suatu perusahaan. Apalagi jika bukan sistem ala kapitalisme sebutannya. Yang demi profitas, memanfaatkan segala cara walau harus mendzalimi sesama sekalipun. Dan yang lebih jahat lagi adalah segalanya dilakukan atas nama undang-undang hasil kesepakatan berdemokrasi.

Jadi kalau saja ada kesediaan menggunakan perspektif Islam pada masing-masing kebijakannya, niscaya segala kebutuhan bernegara akan dicukupkan oleh Allah ﷻ berikut segala sesuatu terkait keperluannya. Dengan kata lain, parameter agar bisa digenapkan keridhaan-Nya atas segala sesuatu adalah senantiasa bersikap ikhlas menjalankan titah semisal menjaga akal segenap umat dan menjauhi segala larangan-Nya termasuk tidak meregulasi bolehkan minuman keras.

Itulah yang dinamakan taqwa. Kata sederhana yang sangat familiar di telinga jama'ah mukmin. Apalagi di setiap khutbah Jum'at, biasa disampaikan sebagai rukun khutbah itu sendiri.

Dengan demikian diharapkan tiap-tiap individu, keluarga, masyarakat hingga lingkup penguasa negeri untuk selalu mengedepankan taqwa demi turunnya berkah Allah ﷻ, sehingga keadaan 'baldatun thayyibatun warabbun ghafur' selalu mengiringi setiap langkah tumpah darah tercinta ini.

Sebagaimana fiman Allah ﷻ yang artinya, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya" (QS Al A'raf, 96).
Wallahu a'lam.[]

Oleh: Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar