Pilkada Semakin Dekat, Waspada Korupsi Meningkat


Sudah sekian banyak berita korupsi kita dengar di negeri ini baik di surat kabar maupun media elektronik. Sehingga persoalan korupsi ini seolah-olah menjelma sebagai budaya di Indonesia, korupsi sudah menjadi bagian dari budaya bangsa.

Dilansir dari detik.com, (3/11/2020) Lembaga Survei Indonesia atau LSI menemukan sebanyak 39,6% responden percaya bahwa korupsi meningkat 2 tahun terakhir. Masyarakat percaya korupsi semakin meningkat di masa pandemi Covid-19.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia juga mengatakan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk mengikuti pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.(okezone.com, 20/10/2020)

Tipikor (tindak pidana korupsi) tidak mungkin hilang dari bumi seribu pulau ini. Bagaimana bisa hilang bila negeri Ini masih mengadopsi sistem politik demokrasi? Sistem politik berbiaya mahal di mana suara rakyat dijualbelikan pada Parpol, Caleg, Cakada (calon kepala daerah) hingga Capres. Siapapun yang berani menggelontorkan banyak dana, semakin banyak uang yang beredar untuk keperluan promosi, mentraktir konstituen, memberi hadiah hingga amplop serangan fajar, harapan kemenangan calon ke kursi parlemen atau kursi kekuasaan diprediksi semakin besar. 

Pemenang disinyalir harus mengembalikan modal kepada cukong untuk mengganti pembiayaan yang digunakan pada saat pilkada. Lebih mirisnya lagi, beberapa calon kepala daerah di pilkada sebelumnya yang pernah tersandung kasus korupsi, kembali terpilih memenangkan kontestasi di wilayah yang sama.

Karena itu, tahun ini korupsi diprediksi bakal meningkat bersamaan dengan Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020. Padahal data menyebutkan tanpa Pemilu saja angka korupsi meroket tajam. Data Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebutkan jika pada semester 1 di tahun 2019 terdapat 500 perkara korupsi, maka pada semester 1 di tahun 2020 perkara korupsi meningkat dua kali lipat lebih yakni menjadi 1008 perkara yang melibatkan 1043 terdakwa. (Kompas.com, 11/10/2020)

Mengerikan bukan? Hal tersebut menandakan bahwa korupsi telah menjadi bahaya laten yang tidak bisa terbantahkan. Praktik korupsi yang massif terjadi, menunjukkan kegagalan pemimpin dalam menjalankan amanahnya dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Lantas apa yang bisa diharapkan dari rezim korup? Pemerintahan yang tidak berkah, tidak akan memberi kemaslahatan bagi rakyat karena mereka hanya sibuk memperkaya diri sendiri berikut para makelar politik yang mengantarkan para penguasa eksekutif dan legislatif serta cukong-cukong yang mendanainya. Apakah sistem rusak seperti ini masih akan dipertahankan?

Sekarang mari kita bandingkan dengan sistem pemerintahan khilafah. Pemilihan para pejabat di masa khilafah jelas bebas dari Tipikor. Karena selain bangunan IMTAQ (Iman dan Taqwa) yang mendasari seluruh aspek kehidupan, pemerintahan dalam khilafah amat akuntabel tanpa memerlukan biaya tinggi. Setiap orang yang diamanahi jabatan dalam struktur pemerintahan sadar diri bahwa jabatannya diemban untuk melayani rakyat bukan untuk mencari kekayaan. 

Pengawasan Allah melekat pada tindak tanduk mereka sebagaimana firman Allah Swt didalam alquran surat Al Hadid ayat 4

Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sekalipun begitu, Khalifah tetap mengangkat pengawas terhadap kekayaan para pejabat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab saat mengangkat Muhammad bin Maslamah. Selain itu, mereka tahu betul bahwa tidak boleh menerima sepeserpun harta yang bukan miliknya, karena ghulul yaitu pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya) itu tempatnya di neraka.

Terlebih lagi, syariat Islam tidak pernah menempatkan pejabat sebagai posisi yang lebih mulia dari rakyat jelata. Maka tidak akan ada ambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Karena kemuliaan itu hanya berlaku bagi Muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar