Pilkada Demokrasi, Menyuburkan Korupsi


Pandemi Covid-19 sudah menyebar di seluruh negeri dan banyak jumlah kasus meningkat setiap harinya. Meskipun demikian nampaknya tetap tak mampu menghentikan pemilihan Pilkada pada 9 Desember 2020. Bukannya fokus kepada penanganan pandemi ini, pemerintah justru sibuk menggelar agenda lima tahun sekali ini, sekalipun harus mengorbankan jutaan nyawa rakyat yang saat ini masih dihantui oleh pandemi Covid-19. 

Seperti kita ketahui dalam demokrasi rakyat memilih calon-calon pemimpin legislatif dan eksekutif. Agar terpilih, mereka membujuk dan merayu rakyat melalui program kampanye yang sangat mahal. Kebutuhan dana kampanye yang besar inilah yang kemudian jadi sumber persoalan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia juga mengatakan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk mengikuti pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih. (tribunnews.com 20/10/2020). 

Mahalnya biaya kampanye tidak hanya dirasakaan oleh Pemerintah selaku penyelenggara, melainkan bakal calon kepada daerah harus mengeluarkan biaya yang sangat dalam. Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan salah satu persoalan dalam pilkada adalah tingginya biaya politik yang harus disiapkan oleh para calon kepala daerah.  Berdasarkan penelitian KPK, dana yang harus disiapkan untuk mancalonkan diri sebagai kepala daerah adalah sebesar Rp 5-10 miliar. Bahkan jika ingin dipastikan menang dalam pilkada, dana yang harus disiapkan sekitar Rp 65 miliar, (news.detik.com 21/10/2020).

Maka tidak mengherankan ketika menjabat mereka lebih sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan modal kampanye yang sudah dikeluarkan, daripada memikirkan bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini terjadi karena ada kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Penguasa memberikan proyek-proyek besar kepada pengusaha, sebagai imbalannya pengusaha memberikan fee kepada penguasa tadi.

Sungguh sangat mengerikan. Hal tersebut menandakah bahwa Korupsi sudah menjadi kebiasaan dalam Demokrasi yang tidak bisa dipisahkan. Praktik Korupsi yang masif menunjukkan kegagalan Rezim dalam menjalankan amanah dan menciptakan kebersihan praktik korupsi di lingkungan pemerintah. Tidak ada yag bisa diharapkan dari Rezim yang Korup. Pemerintahan yang tidak akan memberikan kemaslahatan kepada rakyat karena mereka lebih sibuk untuk memikirkan keuntungan diri mereka sendiri daripada memikirkan kesejahteraan rakyat.

Berbeda halnya dengan islam, dalam sistem politik islam tidak ada lembaga legislatif seperti DPR, karena peraturan perundang-undangan tinggal digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga lebih efisien dan mengurangi terjadinya praktik Korupsi. Tidak adanya lembaga legislatif juga menutup jalan intervensi asing yang masuk lewat program kerja sama penyusunan draft UU.

Pengadaan pemilu di dalam sistem Islam dilaksanakan dengan biaya sangat murah. Adapun seluruh wali (gubernur) dan amil (walikota) tidak dipilih oleh rakyat, tapi ditunjuk langsung oleh Khalifah. Hal ini tentu akan menghemat biaya Pemilu ratusan triliun rupiah. Dengan demikian sistem politik islam lebih fokus menyejahterakan rakyat, dan mencegah intervensi asing. 

Dalam sistem politik islam, para pemimpin menjalankan amanahnya dengan tujuan mengurusi kepentingan rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan kepentingan rakyat sudah tertera jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak mudah diselewengkan seperti yang terjadi pada sistem demokrasi saat ini. Yang niatnya berpihak kepada rakyat tapi prakteknya berpihak kepada konglomerat.[]

Oleh: Robby Vidiansyah Prasetio
(Pegiat Majelis Gaul)

Posting Komentar

0 Komentar