Petani vs Pandemi: Bagaimana Kondisi Pertanian Indonesia Saat Ini?




Wabah Covid-19 yang masih melanda, makin menimbulkan kekhawatiran terhadap jaminan ketahanan pangan. Salah langkah pemerintah mengatasi wabah, menimbulkan dampak yang meluas ke berbagai sektor, termasuk pangan yang merupakan kebutuhan dasar. Meskipun begitu menurut warga Kabupaten Sumedang, sejumlah petani padi di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong mengakui adanya peningkatan panen dibandingkan panen sebelumnya. 

“Musim panen sekarang, para petani padi merasa lega karena hasil panennya meningkat dari sebelumnya. Musim panen sebelumnya sangat menurun, bahkan mengalami kerugian,” Ujar seorang petani (sumedangekspres.com). Selain itu, bukan hanya petani padi bahkan para petani yang lainpun sama merasakan meningkatnya panen yang sekarang. Menerut Angoota Komisi 1V DPR RI Nevi Zuairina, sektor pertanian termasuk sektor yang tahan terhadap dampak pandemi. 

Walaupun begitu memburuknya kondisi perekonomian tetap menimbulkan masalah di tingkat hulu dalam hal penyediaan pangan. Petani sulit menjual produk pertanian karena minimnya permintaan serta hambatan distribusi. Penerapan PSBB yang tidak sinkron antardaerah menyebabkan pengiriman bahan pangan dari sentra produksi ke pasar terhambat. Akhirnya, sebagian hasil panen tidak terjual. Sementara di tingkat distribusi, tidak ada jaminan harga stabil. Petani kerap merugi karena harga anjlok, konsumen menjerit sebab harga yang melambung. Hal ini makin memiskinkan petani dan konsumen yang tidak mampu.

Indonesia dan dunia memasuki krisis multidimensi akibat wabah Covid-19. Ironisnya, di tengah bertambahnya penderitaan rakyat, pemerintah tetap menggulirkan kebijakan pertanian yang makin kapitalistik. Berbagai subsidi untuk petani pun jauh dari standar bantuan yang dibutuhkan. Subsidi KUR atau subsidi bunga kredit tidak menyasar langsung kepada petani, namun lebih menguntungkan perbankan. 

Tak ketinggalan, UU Cipta Kerja yang baru disahkan, makin menunjukkan keberpihakan rezim pada korporasi bahkan korporasi asing. Penerapan UU ini makin mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan dengan semakin diperlebarnya impor pangan dan kemudahan penguasaan lahan demi kepentingan investasi, termasuk mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian. 

Persoalan distribusi juga tidak mendapat solusi tuntas dari pemerintah. Kebijakan digitalisasi penjualan produk pertanian jelas tidak otomatis menyelesaikan masalah. Sebab, persoalan mendasarnya adalah ketimpangan harga akibat konsep kebebasan berusaha kapitalisme neoliberal. Minimnya pengaturan pemerintah menyebabkan kendali harga berada di tangan korporasi besar dan merugikan petani serta rakyat kecil.

 Di sinilah urgensitas negara untuk mengambil kebijakan ekonomi pertanian secara tepat sasaran. Hendaklah negara aktif ambil peran untuk mengelaborasi segala bentuk pengurusan urusan rakyat dengan mendetail dan langkah terbaik. Karenanya, berharap pada sistem kapitalisme neoliberal yang sudah keropos ini hanyalah kesia-siaan semata. Alih-alih memberikan solusi jitu bagi persoalan rakyat, justru rakyat makin terjerumus pada kesulitan hidup yang bertambah parah. 

Mari berkaca bagaima Daulah Khilafah mengurus lahan pertanian sesuai dengan Syari'at. Khilafah akan mengambil kebijakan, pertama, menjalankan hukum pertanahan Islam. Islam memandang asas dari pertanian adalah lahan. Ketika lahan dikelola dengan hukum yang sahih, maka semua problem seputar tanah akan terselesaikan. Islam menetapkan kepemilikan lahan pertanian sejalan dengan pengelolaannya. Bagi siapa saja yang mampu mengelolanya, maka dia berhak memiliki seluas apa pun. Namun bagi yang tidak mampu, lemah, dan malas memproduktifkannya, maka hilanglah kepemilikannya. 

Hal ini terlihat pada tiga hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Islam menetapkan setiap tanah mati –tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang dan tidak ada tanda-tanda pengelolaan di atasnya–, apabila dihidupkan seseorang maka menjadi miliknya. Kemudian semuanya di bawah pengaturan Khilafah dan anggarannya ditanggung baitulmal. 

Produk yang dihasilkan akan ditujukan bagi kemaslahatan petani, bahkan untuk petani yang tidak mampu bisa dibagikan secara gratis. Peran BUMN dalam Khilafah layaknya perpanjangan tangan negara. Tidak diperbolehkan membisniskan layanan, namun sepenuhnya melayani hajat rakyat. 

Aktivitas di tingkat produksi, distribusi, ataupun di tingkat konsumsi seluruhnya berupa pelayanan bukan komersialisasi. Sedang anggaran bagi kinerja BUMN seluruhnya diambil dari baitulmal kaum muslimin. Seperti BUMN benih, pupuk, pestisida, akan menghasilkan produk terbaik untuk melayani kebutuhan petani. Bukan hanya menjamin tersedianya bahan pangan, Khilafah juga akan mengirimkan bahan pangan sampai ke seluruh rumah rakyatnya yang sedang dikarantina, tanpa mengharuskan mereka keluar dari daerahnya. 

Untuk saat ini yang dibutuhkan petani adalah pengaturan yang adil untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka. Lebih dari, pada itu sistem Khilafah terdapat syariat Allah SWT yang diwajibkan pada kita semua. Mari terus berjuang agar Daulah Islam bisa diterapkan kembali di muka bumi ini dan membawa kesejahteraan kepada seluruh umat manusia.[]

Oleh: Ziyan Saffana Erhaff (Mahasiswi Sumedang)

Posting Komentar

0 Komentar