Perempuan Berpolitik, Kejar Kekuasaankah?



"Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan." Demikian kata Puan pada pembukaan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta, Selasa (20/10). Ketua DPR RI ini meminta kaum perempuan jangan ragu terjun ke dunia politik. 

Dalam kongres yang digelar secara virtual itu, Puan mengatakan, kaca pembatas peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia sudah runtuh saat Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang dilantik sebagai Presiden. Dia memperkuat argumennya dengan bukti keterlibatan perempuan dalam badan legislatif saat ini mencapai 21 persen. Selain itu adanya perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah (Republika.com, 20/10/2020).

Puan tidak sendiri, pernyataan bernada sama telah sering digaungkan oleh aktivis perempuan. Mengusung kesetaraan gender, perempuan dimotivasi agar turut mengambil peran dalam kancah perpolitikan. Bersaing untuk menduduki jabatan strategis. Harapannya, dengan banyaknya perempuan memegang posisi strategis, permasalahan perempuan dapat terselesaikan. Mengingat posisi pengambil kebijakan cenderunf patriarki, yang menurut mereka, tidak memahami permasalahan perempuan sekaligus penyebab termarginalnya perempuan.

Demikian pemaknaan politik yang dipahami sekarang. Tersihir dengan mantra kesetaraan gender, perempuan pun berlomba-lomba untuk turut bersaing meraih kekuasaan. Ditambah aturan 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif, membuka peluang besar untuk itu. Namun apakah ini solutif? Faktanya, meski tampuk kekuasaan tertinggi sudah pernah dipegang oleh perempuan, kondisi perempuan tetap terpuruk. 

Omnibus Law UU Cipta Kerja, misalnya. Mendapat protes dari aktivis perempuan. Alasannya ada beberapa pasal yang merugikan perempuan. Padahal, lembaga yang mengesahkan UU ini dipimpin oleh seorang perempuan. Artinya tidak ada jaminan bahwa ketika perempuan berkuasa otomatis masalah perempuan terselesaikan. Kepekaan pengambil kebijakan terhadap permasalahan rakyat serta lahirnya sebuah aturan, dilandasi cara pandang yang digunakan bukan ditentukan jenis kelamin pengambil kebijakan. Inilah kekeliruan bepikir. 

Selain itu, alih-alih menjadi solusi, menjabatnya perempuan dalam kursi pemerintahan, malah menimbulkan masalah baru. Tidak sedikit perempuan yang kemudian malah terjebak dalam dilema antara karir, politik dan keluarga. Kekeliruan mindset ini tak lain akibat pengaruh sistem sekuler yang diterapkan saat ini.

Sementara, Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait politik. Politik dimaknakan sebagai mengurusi urusan umat. Segala hal yang berkaitan dengan bagaimana cara memenuhi urusan umat dikategorikan sebagai politik. Bukan hanya meraih kekuasaan seperti pandangan sempit demokrasi.

Demikian pula pandangan terhadap posisi laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah hamba Allah yang wajib tunduk dan taat pada perintahNya. Bukan rival yang saling bersaing dan bertarung merebut kekuasaan. Tetapi sebagai saudara yang berlomba dalam kebaikan meraih takwa sesuai fitrahnya masing-masing.

Islam mewajibakan agar keimanan menjadi landasan dalam berbuat. Maka ketika Allah dan RasulNya menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi penguasa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam  “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita.” (HR al-Bukhari), maka baik laki-laki maupun perempuan akan menerima segala ketetapanNya. Sebab aturan ini berasal dari Allah Ta'ala, Pencipta sekaligus Pengatur makhlukNya.

Demikian pula ketika Allah Ta’ala berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104).

Dalam ayat ini menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berkewajiban untuk beramar makruf nahi mungkar. Disini perempuan dapat aktif untuk berdakwah di tengah masyarakat termasuk mengoreksi penguasa. 

Sebagaimana pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Ketika itu Khalifah hendak membatasi jumlah mahar bagi wanita. Kebijakan ini ditentang oleh seorang wanita. Dengan berani dia tampil menjelaskan pendapatnya. Koreksinya ini diterima Khalifah dan keputusan pun dibatalkan.  

Dalam kondisi sekarang, ketika Islam tidak dijadikan tuntunan, maka penting bagi perempuan untuk turut melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan dorongan keimanan, medakwahkan Islam sebagai solusi kehidupan serta menyadarkan umat akan kewajiban mengambil Islam secara kafah. Inilah peran politik perempuan yang sesungguhnya. Wallahua'lam.[]

Oleh: Ahyani R. (Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar