Pendirian Rumah Ibadah Menurut UU Ciptaker




Naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo kembali menuai kontroversi. Sebab di dalam UU Ciptaker IMB dihapus dan digantikan dengan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maka dalam pembangunan rumah ibadah akan semakin mudah karena banyak perizinan yang dipangkas, diberitakan m.medcom.id (17/10/2020).

Jika dalam UU sebelumnya lokasi pembangunan rumah ibadah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, maka dalam UU Ciptaker akan dilimpahkan kepada pusat.

Selain itu, ada beberapa ketentuan yang dihapus, salah satunya terkait persyaratan administratif. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Diberitakan oleh m.bisnis.com, peneliti KPPOD Herman N. Suparman mengatakan urgensi keberadaan IMB adalah untuk memastikan tata kota dan penampilan bangunan selaras dengan tujuan dari kota tersebut. "Dengan dihapuskannya IMB, kontrol dan pengendalian pembangunan di daerah tidak bisa dilakukan," ujar Herman, Kamis (20/2/2020)

Namun jika kita perhatikan secara seksama, apabila ketentuan dan IMB dihapus maka akan membawa banyak dampak. Misalnya dari status hak atas tanah. Apaba status hak atas tanah tidak menjadi persyaratan untuk mendirikan bangunan, maka akan rawan terjadi persengketaan tanah. Karena status tanah tidak jelas kepemilikannya. Dan jika hal ini dibiarkan memungkinkan terjadinya pertikaian antar sesama.

Kemudian jika izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah dihapuskan, maka akan menyebabkan rasa terdzolimi dari pemegang hak tanah. Karena mungkin saja tanah tersebut sudah direncanakan kepemanfaatannya.

Selanjutnya jika Izin Mendirikan Bangunan(IMB) digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), ada beberapa poin yang dikemukakan oleh Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin. Pertama, pengawasan terhadap pendirian bangunan akan lebih sulit. Kedua, masyarakat tidak memiliki pedoman yang akan mereka gunakan bila IMB tidak ada lagi dan RDTT tidak ada. Ketiga, Pemda akan kehilangan pemasukan keuangan yang selama ini di dapatkan dari IMB. Bila pemasukan berkurang tentu saja proses pembangunan di daerah pun bisa terganggu. Zulfikar meminta pemerintah pusat harus lebih tegas kepada Pemda, untuk segera membuat RDTR di wilayahnya masing-masing, diberitakan didalam m.tribunnews.com (Kamis, 15 Oktober 2020)

Lantas bagaimana solusi untuk permasalahan ini, tentu dengan mengembalikannya pada hukum syara'. Yang dimana ketika ingin mendirikan masjid harus dipastikan status kepemilikan tanah yang akan dibangun masjid. Selain itu juga dipastikan adanya izin dari pemilik tanah, bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memberi peringatan untuk tidak melanjutkan pembangunan masjid yang dilakukan oleh gubernur mesir atas tanah orang Yahudi, karena tidak adanya keridhoan dari orang Yahudi tersebut.

Dari sini dapat kita lihat perbedaan yang sangat signifikan, jika kita mengambil hukum Islam dalam mengatur kehidupan maka keadilan akan terpenuhi. Lantas apa yang menghalangi kita untuk tidak menegakkan syariat Islam didalam kehidupan kita? Karena jika kita menginginkan perubahan yang terbaik, tentunya adalah dengan mengambil solusi dari Islam. Yang dimana satu-satunya cara adalah dengan menegakkan khilafah kembali. Bukan dengan cara-cara yang lainnya. Wallahu a'lam bi ash-shawab.[]

Oleh: Hanifah Dwi

Posting Komentar

0 Komentar