Pemimpin Perempuan Mampukah Menyelesaikan Masalah Perempuan?



 
Laki-laki dan perempuan itu sama. Jika laki-laki bisa menjadi pempimpin, mengapa perempuan tidak? Perempuan juga mampu kok berkontribusi membangun bangsa. Tidak sedikit perempuan yang memiliki keahlian dan prestasi di berbagai bidang sebagaimana laki-laki. Sekilas mungkin tidak ada yang salah dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Adalah sesuatu yang wajar, manusiawi, bisa diterima logika, bahkan sebuah tujuan mulia. 

Apalagi melihat kondisi perempuan hari ini yang memang masih belum lepas dari beragam perlakuan tidak menyenangkan, rentan menjadi korban eksploitasi, pelecehan seksual, kekerasan, hingga pembunuhan. Semangat ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan agar lebih dihargai sekaligus diberi kesempatan berkarya sama dengan laki-laki, membuat mereka gigih bersuara terlibat dalam banyak aktivitas publik, termasuk dalam ranah politik. 

Antusiasme perempuan dalam konstelasi politik terlihat pada penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (pilkada) tahun ini. Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) Dewi Asmara mengatakan, tingkat partisipasi calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020 meningkat 10,6 persen dari Pilkada 2018. Dari 1.486 calon Pilkada yang berpartisipasi, tercatat ada 157 calon perempuan, 5 orang maju dalam Pilgub, 125 orang maju dalam Pilbup, dan 25 orang maju dalam Pilwalkot. (Detik.com/27/09/2020)

Bau Masita Pengurus DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menuliskan, perempuan sebagai kepala daerah diharapkan lebih memahami persoalan perempuan, anak, dan keluarga. Karena itu, dapat berkontribusi menekan angka kematian ibu (AKI), menurunkan tingkat kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, atau memastikan adanya dukungan terhadap perempuan pelaku ekonomi (mediaindonesia.com/29/7/2020)

Keterwakilan perempuan di kancah politik sudah mendapat dukungan PBB lewat konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Konvensi ini berlaku sejak 1981 dan telah diratifikasi 20 negara, isinya antara lain menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama untuk menikmati hak sipil dan politiknya.
"Perempuan harus diwakili karena keterwakilan perempuan dalam dunia politik membuat berbagai masalah kemanusiaan terungkap, apalagi saat ini perempuan semakin berkapasitas dan setara dengan laki-laki," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Prof Darmayanti Lubis, pada 2019. (Kompas.com/28/03//2019)

Pemaparan-pemaparan di atas sadar atau tidak menggiring logika kita untuk menerima dan mendukungnya sebagai sebuah kebenaran yang memang harus diperjuangkan. Namun benarkah demikian? Apakah keterpurukan yang dialami perempuan hari ini disebabkan karena kurangnya pemimpin perempuan? Apakah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah di tengah publik serta merta akan mengangkat harkat dan derajatnya? Benarkah kemuliaan perempuan itu dilihat dari harta dan jabatan? 

Faktanya, beberapa negara yang angka keterwakilan perempuan di pemerintahan tinggi, tidak membuat nasib perempuan di negara tersebut menjadi lebih baik. Dalam bukunya Mengkritik Feminisme, dr. Nazreeen Nawaz memaparkan di Rwanda, 56% anggota parlemen adalah perempuan, di Afrika Selatan, 42% dari perwakilan Majelis Nasional adalah perempuan, namun, kasus kemiskinan, kekerasan dan pemerkosaan justru mendominasi. Mozambik, Tanzania dan Uganda adalah di antara 20 negara teratas dengan jumlah keterwakilan perempuan tinggi, namun tingkat kemiskinan, penindasan pada perempuan sangat menyedihkan.

Bahkan ketika diperintah oleh perdana menteri atau presiden perempuan, seperti di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Turki, kondisi kehidupan perempuan biasa (bukan elit) tidaklah membaik. Di bawah Benazir Bhutto, bukan perempuan Pakistan yang diuntungkan, melainkan Benazir sendiri dan keluarganya yang berhasil menngumpulkan aset $1,5 miliar kekayaan negara selama menjabat. (Mengkritik Feminisme, hal: 194)

Bertolak belakang dengan Islam yang dengan tegas mengatur bahwa kepemimpinan diserahkan kepada laki-laki. Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita”

Selanjutnya, keterlibatan perempuan di tengah publik dengan segudang prestasi dan materi, secara kasat mata memang terkesan mampu mengangkat harkat dan martabat mereka. Namun, jika dilihat dari kaca mata syariat Islam justru sebaliknya. Karena kondisi tersebut membuat peran utamanya sebagai ibu dan istri, kurang optimal. Mereka menjadi lebih senang berkarir dari pada berkutat di dapur. Lebih bangga bekerja dari pada repot dengan seabrek pekerjaan rumah tangga. Disini kita tertipu, menggadaikan balasan terbaik dari Allah demi penghargaan semu dari manusia.

Dampaknya, kehidupan rumah tangga terganggu, anak-anak kehilangan masa pengasuhan dan hak pendidikan dari seorang ibu. Padahal di dalam Islam, keluarga adalah benteng pertama penanaman kepribadian pada anak, agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Ulama-ulama besar yang nama dan karyanya masih kita nikmati hingga hari ini adalah hasil didikan seorang ibu yang maksimal menjalankan perannya.

Mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, apalagi hanya demi mengejar prestasi dan pertise yang justru bisa menjerumuskan kepada maksiat. Konsekueksinya tidaklah ringan, karena masa depan negeri ini ada dipundak para pemuda, anak-anak kita. 

Ini semua adalah dampak dari sistem sekulerisme. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya untuk mengurus hubungan manusia dengan Tuhannya. Sementara urusan dunia menggunakan aturan hasil akal manusia. Lahirlah paham-paham feminisme, liberalisme, kapitalisme yang sadar atau tidak, mempengaruhi kehidupan kita hari ini. 

Feminisme menyuarakan ide kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, hingga menabrak fitrah yang telah Allah tetapkan. Larangan perempuan menjadi pemimpin pun tak diindahkan. Islam jelas mengatur peran laki-laki dan perempuan dengan begitu adil. Perempuan begitu dimuliakan tanpa harus berteriak menuntut kesetaraan. Allah berfirman: “…Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS Al Hujurat: 13)

Liberalisme menjunjung tinggi kebebasan dalam bertindak atas nama hak asasi dan kebebasan berekspresi. Paham ini membuat kita tidak lagi punya rasa takut kepada Allah, tidak khawatir semua yang kita lakukan akan dipertanggunigjawabkan di hadapan Allah. Kita bisa melihat bagaimana kondisi moral generasi muda hari ini. Kasus seks bebas, hubungan sesama jenis hingga aborsi hampir terjadi setiap hari. Narkoba dan kenakalan remaja seolah sudah menjadi berita biasa. Padahal di dalam Islam, segala perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Semua di atur begitu rinci, mana wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 

Kapitalisme menggiring kita menjadikan materi dan jabatan sebagai tolok ukur kesuksesan. Semakin banyak harta dan semakin tinggi jabatan, maka penghargaan masyarakat pun akan semakin besar. Maka itu pulalah yang kemudian dikejar, tak peduli apakah mendatangkan pahala atau justru berbuah dosa.

Jadi, tak bisa dibantah lagi, bahwa semua keterpurukan, termasuk pada perempuan yang terjadi hari ini bukan karena kurangnya pemimpin perempuan. Tetapi karena dampak sistemik. Penindasan, eksploitasi dan kemiskinan yang dialami kaum perempuan di seluruh dunia, terjadi di bawah sistem sekulerisme. Sekulerisme melahirkan aturan-aturan yang terbukti mendiskreditkan perempuan dalam segala aspek kehidupan. 

Sekularisme menjebak kita menjadikan logika (akal) manusia sebagai standar kebenaran. Manusia merasa mampu membuat aturan hidupnya sendiri. Padahal sebagai manusia yang serba lemah dan terbatas, pastilah hasil pikirnya pun jauh dari sempurna. Aturannya bersifat relatif. Dampaknya muncullah konflik kepentingan, perselisihan dan perpecahan, mulai dari ranah individu, keluarga, masyarakat hingga negara. 

Sungguh, karena meninggalkan aturan Islamlah, kerusakan demi kerusakan ini terjadi. Oleh karena itu, tidak ada solusi tuntas lain, selain kembali kepada Islam. Dengan Islam, hak-hak setiap jiwa, laki-laki maupun perempuan akan terpenuhi tanpa harus dituntut dan diperjuangkan, apalagi sampai harus menabrak dan menentang syariatNya. Justru dengan menegakkan syariatNya, Allah memberikan jaminan kehidupan yang penuh keberkahan, keselamatan dan ampunan dunia dan akhirat. Wallahu’alam bishawab.[]

Oleh: Anita Rachman – Pemerhati Sosial Politik

Posting Komentar

0 Komentar