Pembelajaran Tatap Muka, Antara Solusi atau Lepas Tanggung Jawab?


Pada Januari 2021, pemerintah berencana membuka sekolah dan memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melalui kanal YouTube Mendikbud (20/11/20).

Pembukaan sekolah ini dilatar belakangi oleh Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di beberapa daerah dianggap kurang optimal. (m.cnnindonesia.com) Banyak siswa di daerah, terutama daerah terpencil,  yang kesulitan dalam proses PJJ ini. Kendala yang mereka hadapi antara lain tidak memiliki alat yang memadai untuk daring seperti HP atau laptop, kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit sehingga tidak sanggup untuk membeli kuota bahkan tidak sedikit beberapa siswa harus ikut bekerja untuk bisa membeli kuota. Materi pelajaran juga dirasa lebih sulit diterima saat PJJ dibandingkan saat tatap muka, serta banyaknya tugas yang diberikan dari sekolah membuat mereka merasa tertekan. Akibatnya banyak siswa yang putus sekolah karena akses internet yang kurang baik, tidak memiliki gadget dan kuota. Bahkan salah satu siswa di Tarakan, Kalimantan Timur bunuh diri karena merasa tertekan dengan banyaknya tugas yang diberikan. (manado.tribunnews.com)

Banyaknya kesulitan ini membuat beberapa pihak mendesak agar sekolah kembali dibuka. Salah satunya dari ketua komisi X DPR, Huda. Menurut Huda, apabila PJJ diterapkan secara berkepanjangan, siswa akan kehilangan masa belajar dan kehilangan kompetensi di usia muda. (m.liputan6.com)

Sementara itu, di sisi lain berdasarkan hasil pengamatan KPAI didapatkan bahwa masih banyak sekolah di daerah yang belum siap untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Banyak sekolah tidak mampu menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan yang memadai. Kendala utamanya adalah tidak adanya anggaran untuk itu. Alih-alih memberikan fasilitas, pemerintah pusat justru menyerahkan tanggungjawab kepada pemerintah daerah. (Kompas.com) Menyerahkan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, merupakan bentuk lepas tanggung jawab. Retno mengaku tidak setuju beban menyiapkan infrastruktur pembelajaran tatap muka di sekolah hanya diserahkan ke Pemda. Menurut dia, selain pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus fokus pada upaya penyiapan infrastruktur, sosialisasi protokol kesehatan, dan kerja sama dinas pendidikan dan satuan tugas Covid-19. Kondisi ini tentu membuat  banyak orang tua khawatir untuk mengizinkan anaknya bersekolah tatap muka karena wabah yang belum mereda dan penanganan yang belum optimal.

Lantas bagaimana pandangan Islam terkait hal demikian?

Sebagai agama yang memiliki aturan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, Islam mempunyai solusi dalam penanganan wabah. Jika terjadi wabah, khalifah sebagai kepala negara akan segera melakukan tindakan cepat dan tegas untuk memisahkan daerah mana yang terkena dan tidak terkena wabah. Berupaya keras agar wabah tidak menyebar ke daerah yang tidak terkena wabah dengan cara mengisolasi daerah yang terkena wabah dan melarang rakyat diluar daerah tersebut untuk masuk. Daerah yang terkena wabah, harus di jaga ketat agar wabah tidak meluas. Di sisi lain, daerah yang tidak terkena wabah dijaga agar tetap produktif.

Daerah yang di isolasi, harus diminimalkan kegiatannya, dijamin kehidupannya oleh negara. Agar masyarakat juga dapat hidup dengan layak seperti sebelum adanya wabah. Segala kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh negara, termasuk untuk pendidikan. Apabila harus dilakukan PJJ, maka segala fasilitas disediakan oleh negara, termasuk pemberian gawai kepada guru dan siswa yang tidak memilikinya, pengadaan kuota gratis selama PJJ, menyiapkan sistem pembelajaran yang sangat jelas, mengadakan pelatihan sistem pengajaran ditengah wabah untuk guru dan penyebaran jaringan internet di seluruh pelosok negeri. Bagaimana negara dapat menyediakan itu semua? Darimana sumber pembiayaannya?

Dalam sistem khilafah, negara menerapkan hukum sesuai dengan syara’. Dalam APBN Khilafah (APBN-K), sumber pendapat tetap negara yang menjadi hak kaum Muslim dan masuk ke Baitul Mal adalah: fai’ [anfal, ghanimah, khumus]; jizyah; kharaj; ‘usyur; harta milik umum yang dilindungi negara; harta haram pejabat dan pegawai negara; khumus rikaz dan tambang; harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; harta orang murtad. Syara’ telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos, yang ada atau tidak adanya harta di Baitul Mal tetap harus berjalan. Jika di Baitul Mal ada harta, maka dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab, jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya dharar bagi seluruh kaum Muslim. Salah satu pos yang harus dibiayai tersebut adalah biaya untuk penanggulangan bencana termasuk karena adanya wabah. Jadi, biaya untuk pelaksanaan pendidikan selama ada wabah adalah kewajiban negara untuk mengupayakannya. Dalam sistem khilafah, pemerintahan juga berjalan secara sentralisasi, jadi penanganan wabah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tidak terjadi lempar-lemparan tanggungjawab seperti yang terjadi saat ini hingga mengorbankan rakyat.

Demikianlah kebijakan khilafah dalam mengatasi problematika PJJ di masa pandemi. Sungguh satu-satunya sistem yang layak diadopsi hanyalah sistem Islam yang diterapkan dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishowab.[]

Oleh: Hanif Fika

Posting Komentar

0 Komentar