Pembelajaran Jarak Jauh, Makin Lama Makin Ruwet



Dewan pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listriyanti mengungkapakan alasan mengapa pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim. Penilaian tersebut dikeluarkan dalam rangka menyoroti kinerja Nadiem Makarim dalam setahun menjadi Mendikbud sejak dilantik 23 Oktober 2019 lalu. " Kami beri nilai 55 karena kami punya data data survei dan memiliki perwakilan berbagai daerah yang guru guru ini betul betul oelaku lapangan yang berhubungan dengan orang tua murid," kata Retno di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual minggu (25/10/2020).

Di satu sisi, kelebihan kebijakan PJJ adalah mencegah sekolah jadi klaster Covid-19 di masa pandemi ini. Namun, di sisi lain PJJ yang tidak didukung dengan data yang komprehensif dan didasarkan pada daerah yang berbeda beda. "Kami berharap PJJ fase 1 dan 2 ada perbaikan. Namun fase 2 yang hampir 1 semester, kamu tidak melihat ada progres lebih baik secara signifikan," ujar dia. Bahkan, pihaknya juga melihat bahwa PJJ baru baru ini telah memakan korban jiwa. Antara lain, siswa SD yang dianiaya orang tuanya kareba diduga sulit diajari saat PJJ daring dan siswa SMA di Gowa yang bunuh diri juga karena diduga depresi dengan tugas tugas sekolah.

Selain itu, kata Retno, tidak pernah ada pemetaan masalah PJJ yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) secara berjenjangdan menggunakan data terpilih. Apalagi setiap daerah bisa mempunyai problem yang beebeda beda.

FSGI sendiri menilau delapan poin atas kebijakan kebijakan Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Mendikbud dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 75. Dari delapan poin yang dinilai, sebagian besar nilai yang didapat Nadiem dibawah rata rata KKM yang ditetapkan FSGI sehingga ia pun mendapat rapor merah dari organisasi tersebut. (Kompas.com, 25/10/2020).

Kebijakan PJJ yang diterapkan pemerintah di masa pandemi ini di lain sisi memang kerap menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. PJJ yang terkesan prematur dan tidak terukur sesungguhnya bukan hanya karena faktor kelemahan personal menteri. 

Negara belum menyiapkan pendidikan via daring, walhasil banyak orang tua dan anak stres akibatnya. Orang tua yang tak hanya bertugas mencari nafkah untuk keluarga, juga dibebani untuk memenuhi fasilitas anaknya yang ikut PJJ. Keruwetan makin terlihat saat tak ada komunikasi yang jelas antara guru dan orang tua.

Sistem sekuler kapitalis adalah sumber permasalahan yang sesungguhnya. Karena ide kebebasan nya maka sangat mungkin mengesampingkan kepentingan umat dengan  ketidak adanya upaya dalam memberikan hak pendidikan pada generasi.

Orientasi sistem kapitalis ini juga dinilai sangat dominan dalam mengarahkan lahirnya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakannya pun tidak adil sehingga tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan utama pada umat, termasuk pendidikan. Serta mengabaikan aspek dasar untuk membentuk kepribadian generasi.

Pendidikan sempurna hanya akan terlahir dari sistem Islam. Dimana Islam menjadikan kepentingan umat menjadi prioritas utama. Pendidikan menjadi hal yang mudah diakses dan diterima oleh semua lapisan umat. Dan hanya Islam yang mampu mencetak generasi emas dengan kecemerlangan sistem pendidikannya. Terukir dengan tinta emas sepanjang Islam menguasai dunia selama puluhan abad. Allahu a'lam bisshowab.[]

Oleh: Ummu Nafeeza

Posting Komentar

0 Komentar