Papua dan Ilusi Kesejahteraan





Pulau Papua merupakan pulau yang terletak di ujung timur Indonesia. Pulau yang memiliki luas wilayah 786.000 km persegi ini, memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Mulai dari bahan tambang, kekayaan laut dan hutan alam, hingga potensi pariwisata. 

Hutan alam di Papua memiliki luasan terbesar jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Namun sayangnya, Yayasan Pusaka menemukan bahwa telah terjadi pengalihan 1.389.956 hektar hutan alam milik masyarakat adat, yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan besar sawit. Mudahnya peralihan ini didukung regulasi yang tidak melindungi hak-hak masyarakat adat dan keterlibatan banyak pihak. Lihat saja Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nomor 2/1999 yang memperbolehkan sebuah perusahaan mendapat Izin Usaha hingga mencapai 40.000 hektar untuk wilayah Papua. Angka ini lebih luas dua kali dari provinsi lain yang dibatasi 20.000 hektar (www.mongabay.co.id, 15/06/2020).

Penguasaan lahan hutan yang dilakukan oleh perusahaan asing, juga seringkali tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebuah investigasi visual yang dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan (PT Korindo Group) "secara sengaja" menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit (www.bbc.com, 12/11/2020). Namun, pihak Korindo Group membantah telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit di Papua.

PT Korindo Group sendiri menguasai lahan seluas 148.637 hektar di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Selain itu, masih ada grup perusahaan lainnya, diantaranya PT Menara Group memiliki hak penguasaan lahan 270.095 hektar di Kabupaten Boven Digoel, ANJ Group memiliki lahan hampir mencapai 82.468 hektar di Kabupaten Sorong Selatan diluar kepemilikan lahan lain yang berada di sumatera. Hampir di semua areal konsesi tersebut, terjadi sengketa dengan masyarakat adat.

Jamak diketahui hutan merupakan kekayaan alam milik umum. Hutan yang seharusnya dikelola oleh negara namun justru diserahkan kepada pihak swasta dan asing. Rezim yang berkuasa memegang hak konsensi untuk diberikan kepada para korporasi yang ingin menguasai lahan. Apakah mereka memperhatikan bagaimana kebutuhan rakyat terhadap hutan? Bagaimana pula dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penguasaan lahan?

Dilansir dari CNN Indonesia, di tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 52 area konsesi perusahaan yang diduga menyebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla). Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan dari angka itu sebanyak 14 perusahaan diketahui kepemilikan asing.

Tidak hanya penguasaan lahan hutan, perusahaan asing di Papua juga telah berhasil menguasai bahan tambang, seperti emas, batu bara, dan migas. Mudahnya akses perusahaan asing dalam menguasai kekayaan alam Papua tidak diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakatnya. Bahkan saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan dan meningkatnya eskalasi konflik.

Semua ini terjadi akibat lemahnya tanggungjawab negara dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Pemerintah sendiri mengakui salah urus dalam mengelola potensi tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo pada waktu itu, mengakui kesuksesan ekspor kekayaan alam Indonesia belum menyejahterakan rakyat.

Ditambah lagi, dengan disahkannya UU Cipta Karya akan menambah bencana ekologis di negeri ini. Walaupun Papua telah memiliki UU Otonomi Khusus (UU Otsus), namun kehadiran berbagai UU sektoral dan omnibus law kedepannya bakal melumpuhkan penerapan UU Otsus.

Inilah yang terjadi jika pemerintah sebagai pembuat regulasi justru berpihak pada pihak swasta maupun asing dalam pengelolaan SDA di Indonesia. 

Hal ini berbanding terbalik dengan sistem Islam. Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing dari kepemilikan itu telah diatur dengan jelas oleh Syariat Islam.

Hutan merupakan milik umum, yang dikelola negara untuk kepentingan rakyatnya. Rasulullah SAW. Bersabda “Kaum Muslim bersekutu (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal air, padang, dan rumput”. Sehingga negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola hutan dan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.

Negara akan menindak tegas bagi para pelaku pelanggaran hutan, misalnya pelaku pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar, dan perilaku lainnya yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan. Sanksinya dapat berupa cambuk, denda, bahkan sampai pada hukuman mati. Sanksi diberikan tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Negara yang menerapkan sistem Islam, akan menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung pada pihak asing. Realisasinya, negara akan berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan menutup celah bagi penguasaan yang dilakukan oleh pihak swasta atau asing. Tentu saja hal ini dilakukan semata demi menjamin kesejahteraan rakyat dan menjaga negara dari segala bentuk penjajahan. 

Untuk itu, sudah saatnya umat (masyarakat) menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap setiap permasalahan kehidupan. Mengambil Islam sebagai sebuah sistem yang diterapkan oleh negara. Tak hanya kesejahteraan yang akan dirasakan, kekayaan alam negara pun akan terjaga kelestariannya.

Waallahu a'lam bishowwab.[]

Oleh: Rany Setiani, S.KM.
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar