Papua dalam Cengkeraman Asing


Greenpeace International dan Forensic Architecture telah merilis video investigasi pada hari Kamis (12/11) yang menunjukkan terjadinya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di hutan Papua menggunakan api. Pembakaran ini berada di konsesi anak perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korindo Group, yaitu PT. Dongin Parabhawa. Samaneh Moafi, peneliti Forensic Architecture menyampaikan bahwa munculnya titik-titik api sangat sesuai dengan arah, pola, kecepatan pembukaan lahan di area konsesi, sehingga menjadi bukti telah terjadi kebakaran lahan yang sengaja dilakukan.

Hasil investigasi kebakaran di hutan Papua oleh Greenpeace International dan Forensic Architecture ini menjadikan Komisi IV memanggil dan meminta penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK menjawab dengan memberi penjelasan bahwa video investigasi tersebut pada tahun 2013, seharusnya Greenpeace melaporkan bukti tersebut kepada pihak terkait pada periode 2009-2014 dan apabila ada bukti laporan seharusnya segera dilaporkan. Lanjutnya, KLHK memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan menindak tegas kepada perusahaan-perusahaan negara manapun yang terbukti melakukan pelanggaran.
 
Hasil investigasi tersebut dibantah oleh perusahaan Korindo Group. Pihaknya menyatakan bahwa tuduhan pembakaran hutan tahun 2011-2016 melalui temuan The Forest Stewardship Council yang melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017 menyatakan tidak benar, yang juga diperkuat adanya investigasi sebelumnya oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 tanggal 24 Agustus 2016 bahwa pembukaan lahan tanpa bakar dan secara mekanis, serta adanya surat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) KLHK Republik Indonesia Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 bahwa anak perusahaan Korindo Group tidak melakukan illegal deforestation dan memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK. (news.detik.com, 14/11).

Permasalahan dan polemik hasil investigasi yang menunjukkan kebakaran hutan di Papua ini menambah jumlah bukti ketidakmampuan negara sistem demokrasi ini untuk melindungi rakyat dan hak rakyatnya atas Sumber Daya Alam (SDA) yang ada terhadap campur tangan dan perusakan yang dilakukan asing. Perusahan asing tampak ingin memperoleh SDA yang dimiliki di Papua dengan melakukan perusakan. Campur tangan asing ini muncul dari adanya izin yang telah diberikan negara kepada asing untuk pelepasan kawasan hutan. Hal ini memberikan dampak bagi masyarakat adat Papua kehilangan tempat tinggal, warisan nenek moyang alam Papua yang indah, maupun bahan makanan pokok yang semakin tergusur, sehingga tampak hak dan perlindungan dari negara kepada rakyat atas SDA yang dimiliki tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain dari adanya kerugian pada aspek ekonomi dan lingkungan hidup, kerugian negara dalam pembakaran hutan oleh perusahaan korea yang sengaja untuk membuka lahan juga perlu dilihat dari simbolisasi kepentingan asing yang semakin mencengkeram situasi politik dan ekonomi Papua. Dilansir dari news.detik.com, Papua memiliki kekayaan alam yang terdapat lebih dari 60 persen keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadikan asing semakin ingin menguasainya. Izin dari negara untuk asing kelola memberikan hasil keuntungan yang lebih dimanfaatkan bagi asing, menjadikan pemanfaatan kekayaan alam Papua ini-pun tidak berbanding lurus terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menjadikan kelompok separatisme di Papua semakin menginginkan kemerdekaan bagi Papua, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga negara -pun sejak tahun 2001 memberlakukan otonomi khusus bagi Papua.

Semakin menguatnya situasi politik dan tuntutan otonomi khusus di Papua tidak terlepas dari leluasanya kepentingan ekonomi dan politik yang dimainkan oleh asing. Berbagai permasalahan di Papua berupa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), status politik yang bermasalah, permasalahan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya dimanfaatkan oleh asing demi memperoleh kepentingannya. Hal ini menjadikan campur tangan asing dengan kelompok separatisme di Papua agar dapat lebih memperoleh wilayah kekayaan alam Papua. Peran negara menjaga Papua dalam kedaulatan NKRI, salah satunya melalui otonomi khusus yang dituntut seharusnya menjadi solusi berbagai permasalahan di Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 43 bahwa pemerintah provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Namun, kenyataannya asing mampu mencengkeram Papua demi kepentingannya, sehingga tampak negara demokrasi lemah dalam menjaga kedaulatan negaranya.

Sistem Islam dalam Menghadapi Campur Tangan Asing

Sistem islam yang mengatur negara didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah memberikan beberapa syarat bagi asing dalam campur tanganya berinvestasi kepada negara. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14, “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” Maka, tidak boleh asing berinvestasi pada bidang strategis atau vital negara, bidang yang membahayakan akhlaq dan diri seseorang. Hal ini dikarenakan orang kafir asing dapat menjadikan investasinya tersebut sebagai cara untuk menguasai kaum muslim.

Selain itu, harta rakyat berupa kepemilikan umum juga tidak diperbolehkan asing berinvestasi didalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, hutan, dan energi.” Tanah merupakan salah satu bagian dari harta kepemilikan umum yang merupakan hak rakyat, tidak untuk asing. 

Individu rakyat pada sistem Islam yang memiliki tanah diharuskan untuk mengelola tanahnya, apabila tidak mampu maka diberikan kepada saudaranya, serta tanah juga dilarang disewa untuk ditanami. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dikarenakan apabila lebih dari tiga tahun tanah tidak dikelola, maka hak kepemilikan individu tersebut akan hilang. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para petani di Irak mendapatkan bantuan pengolahan pertaniannya. Hal ini menjadikan tanah-tanah pada negara Khilafah mampu dimanfaatkan dan dikelola bagi rakyatnya, sehingga khilafah tidak akan membiarkan asing ikut campur tangan didalam pengelolaan tanah rakyatnya.[]

Oleh: Andhari

Posting Komentar

0 Komentar