No Peace, No Justice without Khilafah



Kini, umat muslim di Prancis merupakan populasi muslim terbesar di Eropa. (republika, 10/10/2020). Bahkan secara kuantitas mencapai 7 juta jiwa di tahun 2020. Meski mulanya Prancis adalah negara Katolik, namun pada 1907 Prancis mengambil Lacite, yaitu memisahkan antara agama dan kehidupan sebagai prinsip negara.

Seiring dengan itu pertumbuhan populasi kaum muslim di sana semakin besar. Ribuan muslim bermigrasi besar-besaran. Begitupun dengan warga Prancis banyak yang menjadi mualaf tersebab ajaran Islam yang memuaskan akal, sesuai fitrah, menciptakan ketenangan, serta merubah perspektif masyarakat Prancis yang sekuler menjadi Islam.

Tetapi naif. Karena di negeri ini merebak Islamofobia. Penandanya begitu kentara sejak 02/09/2020 saat Majalah Charlie Hebdo menerbitkan kembali karikatur yang menghina Nabi saw dan ajarannya. Meski mendapat banyak kecaman namun pemerintah Prancis mendukung aksi keji majalah tersebut. Terlebih lagi setelah tewasnya guru sejarah di salah satu sekolah di Paris pada 16/10/2020, Samuel Paty pasca ia menggelar diskusi di kelas dan menampilkan kartun Muhammad saw.

Presiden Prancis langsung memanfaatkan momen dengan menyebutnya sebagai bentuk serangan dari teroris Islam. Al hasil warga Prancis mengutuk kejadian tersebut, dan menutup mata terhadap sumber tragedi ini yakni penghinaan atas Nabi saw. Pernyataan Presiden prancis, Emmanuel Macron yang menyebut Islam dan komunitas Muslim sebagai saparatisme telah mengundang amarah umat Islam. Bahkan dengan bernyali ia mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia.

Dampaknya lahir aksi protes dari muslim di berbagai penjuru dunia, seperti Bangladesh, Mesir, Lebanon, tak terkecuali Indonesia. Mereka juga mengumandangkan seruan boikot terhadap produk-produk Prancis di seluruh dunia.

Di satu sisi respon umat Islam ini wajib disyukuri. Sebagai bukti kebenaran sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Nu’man bin Basyir,
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur tubuh akan merasakan panas dan demam.” (HR Muslim) 

Namun di sisi lain ada hal mendasar yang semestinya disadari oleh umat Islam. Bahwa sistem sekuler yang dianut oleh Prancis adalah biang dari Islam phobia, yang menjadikan urusan negara terpisah dari agama. Disinilah inti perbedaan dengan Islam yang anti sekulerisme. Maka ibarat air dan minyak kedua prinsip politik ini pasti terpisah selamanya. Jika dalam Islam, terdapat jaminan kehidupan masyarakat yang memiliki keluhuran akhlak, ketinggian moral, hingga umatnya dilarang saling memaki dan mengolok, sebenci apapun umatnya terhadap agama lain dilarang menghina sesembahan-sesembahannya. Bahkan Rasul saw mengajarkan tentang ekspresi publik yang semestinya dilakukan kaum muslim agar tercermin gambaran kualitas Islam, melalui sabdanya,

“(orang Islam yang paling utama adalah) orang yang orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hal ini bertolak belakang dengan sistem sekuler, pemuja kebebasan, yang tidak menghendaki eksistensi syariah Islam sebagai pengatur kehidupan. Demikian pula dengan Rasulullah saw sebagai pembawa risalah Islam sangat ditentang dan mudah dihinakan dengan dalih kebebasan berekspresi yang dijamin negara. Sifat hipokrit kaum sekuler juga tak bisa diingkari, apalagi jika slogan kebebasan berekspresi yang mereka banggakan menghantam muka sendiri. Seperti sikap kedutaan besar Prancis di Mauritania yang membatalkan kontrak kerjanya dengan kartunis Mauritania terkemuka, Khaled Ould Moulay Idriss, dengan alasan menghina simbol Republik Prancis dengan menerbitkan kartun yang mengejek Presiden Prancis, Emmanuel Marcon.

Maka jika umat muslim, menghendaki boikot produk Prancis, sesungguhnya sekulerisme, sebagai produk politik mereka-lah yang paling pantas diboikot terlebih dulu. Tetapi sayang, umat Islam belum mampu melakukannya. Sebab saat ini Islam nihil dari institusi yang memiliki power kelas dunia, menandingi kapitalis sekuler yang diusung oleh negara-negara barat adidaya. 

Dengan demikian, tragedi penghinaan Nabi saw dan ajarannya yang berulang di bulan Rabi’ul awal bertepatan dengan kelahiran Nabi saw 1500 tahun lalu, sesungguhnya menjadi indikasi kuat bagi umat Islam agar meneladani beliau, bukan hanya seputar masalah tauhid, keimanan, ibadah, hingga akhlak tetapi juga  dari aspek perjuangan beliau dalam menyatukan umat Islam menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan dunia. Sehingga tercatat dalam sejarah, sebagaimana dikatakan Imam Taqiyudin An Nabhani, 

“Maka Nabi Muhammad saw dahulu memegang kedudukan kenabian dan kerasulan, dan pada waktu yang sama Nabi saw memegang kedudukan kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam” (Nidzamul hukmi fil Islam, h.116-117).

Artinya bahwa Nabi saw bukan hanya seorang Nabi yang menyampaikan wahyu namun juga sekaligus kepala negara yang menerapkan hukum Allah kepada masyarakat. (Taqiyudin An Nabhani, Nidzamul hukmi fil Islam, h.118). Tugas kenabian ini berakhir dengan wafatnya beliau pada 12 Rabi’ul awal tahun 11 H. Namun tugas kepemimpinan negara tidak berakhir, melainkan dilanjutkan oleh para khalifah sebagai kepala negara sepeninggal beliau. Nabi saw bersabda,

“Dahulu Bani Israil segala urusanya selalu dipimpin oeh para Nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, dia digantikan nabi lainnya. Dan sesungguhnya, tidak ada lagi nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah dan jumlah mereka banyak...” (HR Muslim).

Pada jejak kepemimpinan khalifah kaum muslim inilah kita temukan catatan sejarah yang mengagumkan. Ketika khalifah Abdul Hamid II berhasil menggagalkan rencana Prancis dan Inggris yang ingin menampilkan teater komedi yang berisi penghinaan atas Nabi saw hasil besutan Voltaire. Lantas khalifah membuat mereka bertekuk lutut, setelah memberi peringatan keras hingga ancaman serangan militer jika rencana itu tetap dilaksanakan. Inilah bukti kedigdayaan institusi umat Islam di masa kekhilafahan. Mampu menjadi perisai yang melindungi Nabi saw dan ajaran yang dibawanya, serta menjadi naungan bagi umat muslim seluruhnya.

Dengan demikian jika umat Islam masa kini menginginkan hal serupa terjadi, maka tak ada jalan lain kecuali harus adanya upaya secara sungguh-sungguh untuk menyatukan negeri-negeri Islam di bawah satu bendera, satu komando kepemimpinan yaitu khilafah Islam. Inilah solusi hakiki, jaminan bahwa penghinaan pada Nabi saw dan ajarannya tak mungkin terulang lagi.[]


Oleh: Azizah, S.PdI
Penyuluh Agama Islam

Posting Komentar

1 Komentar