Ngeyel Pilkades di Tengah Pandemi?



Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak untuk 88 desa se-Kabupaten Sumedang, kini tengah digodok. Hal ini, berkaitan dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan yang akan berlangsung di tengah pandemi, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2020 nanti.

Seperti disampaikan Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Teddy Mulyono, Senin 19 Oktober 2020. Pihaknya, sedang membahas Perbup Pilkades Serentak bersama Sekdiskominfosanditik, Dinas PMD, Dinkes, Tim Akselarasi Pembangunan, Kodim 0610 Sumedang dan polres Sumedang di Ruang Cakrabuana Setda Sumedang.

Dalam bahsan Perbup Pilkades ditengah pandemi itu, pihaknya membahas sejumlah poin penting. Seperti dalam penerapan protokol kesehatan dalam masa proses kampanye dan juga hari pelaksanaan pemilihan nanti. Sebab prokes ini, akan menjadi salahsatu kelancaran dari suksesnya pilkades serentak di Kabupaten Sumedang.

“Konsekwensinya, apabila prokes tidak dilakukan secara ketat, ini akan mengganggu terhadap hasil dari penyelenggaraan pilkades di desa tersebut. Misalnya, pas pemilihan masyarakat bergerombol, itu bisa diberhentikan,” katanya. (sumedang.online)

Ironis. Pertimbangan hasil pemilu lebih diutamakan dari pada keselamatan warga. Padahal banyak pihak memprediksi pilkada/pilkades akan memunculkan kluster baru penularan.

Bagaimanapun, data kasus Covid-19 menunjukkan, pandemi sama sekali belum bisa dikendalikan. Tren kasus masih meningkat. Berdasarkan data Satgas Covid-19, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 sejak 10 September rata-rata di atas 3.500 kasus baru perhari.

Apalagi secara aturan belum semua siap. Protokol pencegahan Covid banyak dilanggar. Umumnya terkait dengan kerumunan massa. Kepatuhan terhadap protokol, termasuk wajib pakai masker dan physical distancing, masih kedodoran. 

Dengan kondisi seperti itu, pelaksanaan Pilkada/Pilkades serentak pada bulan Desember nanti bukan tidak mungkin akan menjadi klaster baru dan benar-benar menjadi bom penyebaran Covid-19. Tentu semua pihak tidak mengharapkan hal itu terjadi. Namun, menilik kondisi yang ada, kekhawatiran itu sangat beralasan dan bukan hal yang berlebihan.

Karena itu Pilkada/Pilkades di tengah pandemi jelas bakal makin mengancam kesehatan, keselamatan dan kelangsungan kehidupan masyarakat.

Namun nampaknya pemerintah tetep ngotot untuk menyelenggarakan Pilkada/Pilkades serentak meski ditengah Pandemi. Ini menunjukkan secara jelas bahwa kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat tidak menjadi prioritas pemerintah. Yang lebih dikedepankan adalah kepentingan politik, kelompok, kekuasaan dan ekonomi.

Inilah kebijakan khas kapitalis. Sebaliknya, panduan Islam tidak diperhatikan sama sekali. Padahal jelas, solusinya hanyalah dengan kembali pada petunjuk Allah SWT, yakni dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah. 

Islam mewajibkan kepada pemimpin untuk melindungi rakyatnya. Bahwa kedaulatan di tangan Allah, menjadikan setiap kebijakan harus sesuai syariat. Bukan kebijakan yang zalim yang dibuat demi kepentingan segelintir elit.

Islam sangat menghargai nyawa manusia. Karena itu Islam sangat memperhatikan penjagaan nyawa manusia. Allah SWT berfirman:

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS al-Maidah [5]: 32)

Nabi saw. pun pernah bersabda:
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
Sungguh dunia ini hancur lebih ringan di sisi Allah daripada seorang Muslim yang terbunuh. (HR an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi)

Para ulama menempatkan upaya memelihara nyawa (hifzhu an-nafsi) sebagai salah satu tujuan syariah. Syariah mewujudkan hifzhu an-nafsi melalui berbagai hukum, semisal hukuman qishash atau diyat dalam pembunuhan, diyat dalam serangan terhadap organ dan sebagainya. Juga larangan atas segala hal yang menyebabkan dharar (bahaya) dan mengancam keselamatan baik bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat.

Islam juga menempatkan penjagaan atas harta (hifzhu al-mâl) pada posisi yang tinggi. Penjagaan terhadap harta kepemilikan bahkan disandingkan dengan penjagaan terhadap nyawa. Jika seseorang, demi mempertahankan hartanya, sampai menemui kematian, dia dinilai syahid akhirat.

Dalam keadaan normal, kedua maksud syariah itu, yakni penjagaan atas nyawa dan harta, bisa dilaksanakan secara berbarengan dan beriringan. Namun, dalam keadaan tertentu, yang satu harus diutamakan atas yang lain. Allah SWT berfirman,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Siapa saja yang terpaksa (memakan yang haram), sementara dia tidak ingin (memakan yang haram itu) dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi dirinya (TQS al-Baqarah [2]: 173).

Imam ath-Thabari di dalam kitab tafsirnya, Jâmi’ al-Bayân, menjelaskan, “Siapa saja yang tertimpa darurat kelaparan hingga terpaksa memakan apa yang diharamkan itu…maka tidak ada dosa bagi dirinya.”

Imam al-Qurthubi menyebutkan, jika orang yang tertimpa darurat itu menemukan bangkai dan makanan milik orang lain yang di dalamnya tidak ada penyakit, maka dia tidak halal makan bangkai, tetapi boleh memakan makanan milik orang lain itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini (Imam Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm).

Semua itu mengisyaratkan bahwa jika penjagaan atas nyawa dan penjagaan harta tidak bisa dilaksanakan sekaligus, maka penjagaan atas nyawa lebih dikedepankan daripada penjagaan atas harta.

Patokan itu berlaku dalam perkara individu maupun urusan masyarakat. Bahkan dalam urusan masyarakat mesti lebih diperhatikan lagi. Sebabnya, jika yang terancam adalah kelangsungan kehidupan dan keselamatan masyarakat banyak, tentu dampaknya akan jauh lebih besar.

Inilah Islam sebagai sebagai panduan kehidupan. Ini hanya mungkin diimplementasikan dalam sistem politik global bernama Khilafah Islamiyah. Bukan yang lain.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.” (Al-Anfal: 24). Wallahu a'lam bishshawwab.[]

Oleh: Iffah Ummu Yumna 


Posting Komentar

0 Komentar