Negeri Surga, Mengapa Utangnya Melimpah?


Ironi di negeri yang katanya surga dunia, kekayaan alam yang subur dan melimpah ruah, ternyata memiliki utang yang melimpah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir Oktober 2020, posisi utang pemerintah berada dikisaran Rp5.877,71 triliun atau naik Rp120,84 triliun dari Rp5.756,87 triliun pada posisi September 2020. Angka ini juga naik Rp1.121,58 triliun dari Oktober 2019 sebesar Rp4.756,13 triliun. Dan baru-baru ini Pemerintah mendapatkan pinjaman hutang baru dari Australia sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 15,4 triliun (dilansir kompas.com 12/11/2020).

Tentu Pinjaman utang tersebut semakin memperbesar jumlah utang luar negeri Indonesia. Dan sebagaimana biasanya, utang dalam sistem kapitalis tentu saja pinjaman tersebut tidak gratis. Maka utang luar negeri ini akan berdampak kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan semakin menambah beban pengeluarannya. Yang secara tidak langsung akan berdampak kepada rakyat.

Sebagaimana yang kita ketahui, sumber pemasukan APBN sebagian besar berasal dari utang dan pajak. Maka setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak jauh dari kedua hal tersebut. Seolah tidak bisa nemenukan solusi lain, padahal potensi sumber daya alam sangat melimpah, baik di darat maupun di laut, hutan yang luas, laut serta kekayaan biota alam yang bermacam macam, kandungan gas alam, minyak bumi dan batubara, bahkan indonesia memiliki gunung emas. Lalu kemana perginya semua sumber daya alam yang melimpah tersebut?. 

Sungguh sangat ironi, kekayaan alam yang tiada habisnya justru tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki indonesia ini seharusnya bisa dijadikan sebagai modal dalam mengurus dan mensejahterakan rakyat. Namun faktanya tidak demikian, masih banyak rakyat di negeri ini mengalami kemiskinan. Menurut badan pusat statistik jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 26,42 juta orang, tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit. Masih banyak rakyat yang merasakan kesulitan dan kesempitan hidup di negeri ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah negara salah kelola?

Tidak lain semua ini karena akibat dari sistem kapitalis sekuler yang dianut oleh penguasa negeri ini. Kebijakan ekonomi kapitalis meniscayakan kebebasan dalam hal kepemilikan, sebuah aturan yang dilupakan dan jadi sumber persoalan di sistem kapitalis sekuler. Ketika kepemilikan tidak diatur, akhirnya apapun boleh dijadikan komoditas bisnis. Termasuk sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri kita ini. Inilah awal terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. para kapitalis pemilik modal bisa dengan leluasa memiliki dan mengelola sumber daya alam tersebut sebanyak mereka mau. Sedangkan rakyat kecil yang tidak memiliki modal dibiarkan berjuang mengais remah remah. Sementara negara hanya berlaku sebagai regulator semata.

Andai saja semua dikelola sesuai dengan syariat islam, tentu akan lain ceritanya. Dalam sistem islam sudah pasti semua yang berbentuk ribawi adalah haram dan dosa besar. Begitu juga dengan pajak hanya dipungut ketika kas negara sudah habis dan itu hanya diberlakukan bagi orang kaya saja. Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, negara tidak boleh memberikan kepemilikan tersebut kepada swasta , karena sumber daya alam tersebut adalah kepemilikan negara yang harus dikelola oleh negara dan rakyat dapat merasakan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Bisa berupa pembangunan fasilitas umum,  jaminan kesehatan dan pendidikan yang murah bahkan bisa gratis.

Itu semua sudah diatur sedemikian rupa oleh islam, dibawah kepemimpinan seorang Khalifah atau pemimpin yang fokus bertugas untuk melayani rakyat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya. Maka sang Khalifah akan mengambil kebijakan yang berpihak hanya kepada rakyat dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan aturan syariat islam. Begitu juga dengan kebijakan ekonomi, sang Khalifah akan memastikan seluruh kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi harus sesuai dengan aturan syariat islam. Tidak ada yang namanya riba, tidak akan membiarkan pengelolaan sumber daya alam dikelola oleh swasta baik asing maupun aseng pemilik modal.

Maka sudah jelas bahwa hanya dengan aturan syariat islam, kekayaan sumber daya alam di negeri ini mampu mensejahterakan seluruh rakyat. Tidak akan menjadikan utang ribawi sebagai solusi, namun haram untuk dilakukan. Sehingga mampu menjadikan negara berkah dan selamat seluruh rakyatnya. Menjadi negara yang Baldatun tayyibun warabbun ghofur.[]

Oleh: Robby Vidiansyah Prasetio
(Pegiat Majelis Gaul)

Posting Komentar

0 Komentar