Minol Haram Dijadikan Sumber Uang?




Saat ini Badan Legislasi DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol (minol) yang telah mengalami penundaan sejak tahun 2015. Namun hal ini menuai pro dan kontra pendapat dan respon masyarakat. Ada pihak yang menginginkan RUU tersebut disahkan ada pula yang menginginkan RUU tersebut tidak diloloskan dan tidak disahkan. Maka, ini akan membuat keputusan yang diambil pun menjadi tidak tegas. Dengan dalih harus menampung pendapat semua pihak, sehingga pemerintah menginginkan agar minol tak dilarang tapi cukup diatur dan diawasi.
Seperti yang dilansir pada laman bbcindonesia.com (13 November 2020), Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu pengusung RUU larangan minuman beralkohol, Illiza Sa’aduddin Djamal, berpendapat aturan ini penting demi menjaga ketertiban. “Minuman beralkohol bisa merusak kesehatan dan berakibat fatal terhadap hilangnya akal dan sebagainya. Dalam kondisi mabuk, kan banyak kasus pemerkosaan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kasus-kasus lainnya yang berakibat fatal. Yang kita inginkan adalah melindungi masyarakat dari dampak negative minuman keras tersebut, jadi biar lebih tertib, dan ada ketentraman,” ujar Illiza.

Di sisi lain, dalam merespon RUU itu, ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APMBI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos, dan berpendapat jika disahkan sama saja membunuh pariwisata Indonesia. Stefanus juga menyampaikan bahwa minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dikenakan cukai. Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai Negara tahun 2019.

Sementara, tahun lalu DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan produsen bir, PT. Delta Djakarta, mendapatkan lebih dari 100 miliar dari deviden perusahaan itu. Stefanus berpendapat minuman beralkohol memang perlu diatur dan diawasi, misalnya mengenai usia orang yang diijinkan mengkonsumsi, tapi tidak dilarang.

Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, akan tetap menjadi polemik. Karena landasan dalam mengambil keputusan adalah dengan musyawarah dan suara terbanyak. Inilah ciri khas Negara dalam sistem kapitalis demokrasi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Negara senantiasa melegalisasi perundang-undangan yang bersumber dari pemikiran manusia dan hanya berasaskan manfaat materi. Apapun aktivitas manusia selama yang dilakukan itu mendatangkan manfaat maka itu dianggap baik dan harus didukung dan diapresiasi. Meskipun agama menyatakan haram sekalipun, selama argumentasinya atas nama uang maka akan menjadi prioritas dalam mengambil keputusan.

Senada dengan yang diinginkan pemerintah saat ini bahwa RUU yang disahkan nanti adalah agar minol tidak dilarang tapi cukup diatur dan diawasi. Bisa kita pahami bahwasannya pernyataan tersebut sama halnya dengan melegalkan minol. Begitulah kapitalis sekuler dalam menyelesaikan permasalahan rakyat, selalu mengambang dan melanggar syariat. Agama hanya dianggap pelengkap dari sisi kebutuhan manusia, akan tetapi peranan agama senantiasa di marginalkan. 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual saja, tapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Semua aturan yang dibangun terpancar dari akidahnya. Dan dalam menghukumi setiap permasalahan kehidupan, dihukumi dengan aturan yang tegas dan tidak kondisional. Karena hukum bersumber dari wahyu Allah, bukan dari kecerdasan manusia. Sehingga hukum dalam Islam tidak mengalami perubahan dikarenakan tempat dan waktu, apalagi berdasarkan kepentingan. Bersifat konsisten dan hanya berpihak pada kebenaran semata. 

Maka dari itu, ketika Negara melegalisasi undang-undang pasti steril dari kepentingan-kepentingan. Seperti halnya dalam menghukum permasalaan minuman beralkohol, tentunya tidak akan terjadi polemik pro kontra di tengah masyarakat. Karena terkait minuman yang memabukkan Islam telah tegas mengharamkan. Allah berfirman : 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Majauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al Maidah : 90)

Dalam sistem Islam semua permasalahan yang sudah jelas ada syariatnya jelas hukumnya, tidak akan dibahas atau di musyawarahkan lagi. Ketika khamr atau minuman beralkohol itu haram menurut syariat Allah, maka tidak akan ada lagi pembahasan terkait pruduksi atau distribusinya. Masyarakat pun akan merasa tenang terayomi, tidak ada kekhawatiran akan rusaknya akal sehat generasi muda. Karena penerapan syariat Islam terjaga dengan adanya penerapan oleh Negara, kontrol masyarakat dan ketakwaan individu. Dan majelis umat hanya bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan tehnis saja. Karena kepentingan tertinggi dalam Islam adalah bagaimana Negara mampu menerapkan syariat Islam secara kaffah di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya melayani kepentingan para pemilih modal serta menelantarkan urusan rakyat. 

Lantas masih yakinkan bahwa sistem kapitalis mampu membawa kesejahteraan, padahal kita semua sudah mengetahui dan melihat di depan mata kerusakan yang nyata akibat penerapan kapitalisme. Hendaknya kita segera move on, sistem alternative yang sangat menjanjikan sudah siap memimpim dunia. Bukti-bukti keberhasilannya pun tidak seorangpun bisa memungkirinya. Ya, keberhasilan sistem Islam dengan tegaknya daulah khilafah telah membuktikan pada dunia di sepanjang kurun waktu hingga belasan abad lamanya. Wallahu a’lam bishowab.[]

Oleh: Sri Kayati, S.Pd. 
(Anggota Komunitas Setajam Pena)

Posting Komentar

0 Komentar