Meneropong Masa Depan Umat Islam Pasca Pilpres AS



Dalam pilpres AS, Joe Biden dari Partai Demokrat mengantongi kemenangan suara dibanding Donald Trump. 290 electoral votes diraih Biden. Di Pennsylvania, Biden unggul tipis. Biden meraih 45,9 persen, Trump meraih 45,2 persen (www.detiknews.com, 8 Nopember 2020). Tentunya bisa ditebak, kursi kepresidenan AS akan dijabat oleh Joe Biden. 

Joe Biden sendiri bukanlah pemain baru dalam bursa pilpres AS. Sebelumnya Biden pernah menjabat wapres di era Presiden Obama. Artinya sedikit banyak warna kebijakan politik Biden diperolehnya dari menjabat wapres. Biden menerapkan soft power guna memenangkan pilpres 2020 ini. Sekitar 69 persen suara muslim AS dikantonginya. Bahkan Wail al-Zayat direktur Engage of Action, organisasi komunitas muslim terbesar menargetkan meraup 150 ribu pendaftar pemilih muslim di Michigan. Pada tahun 2016, Michigan menjadi kantong pemilih muslim untuk Trump sekitar 11 ribu suara.

Pada saat kampanye, Biden menjanjikan akan memperhatikan keadilan bagi komunitas muslim. Kebijakan rasialis di masa Trump akan dicabut. Sudah maklum bahwa Trump di kampanye tahun 2015 melarang adanya imigran muslim masuk ke AS. Alasannya untuk menghindarkan AS dari masuknya kelompok ekstrimis. Sementara Biden akan membuka pintu lebar-lebar bagi imigran muslim khususnya dari Iran dan Suriah. Bahkan Biden menyatakan bahwa muslim akan diberikan porsi di pemerintahan Biden. Oleh karenanya, peran muslim sangat berharga bagi kemajuan pembangunan bangsa Amerika. Artinya suara muslim sangat menentukan untuk memilihnya guna perbaikan Amerika.

Pertanyaannya, apakah keadaan umat Islam akan menjadi lebih baik di era pemerintahan Joe Biden nantinya?

Yang patut untuk diketahui, umat Islam dalam demokrasi tidak lebih hanya diperlukan didulangnya suara mereka di perhelatan pemilu. Sebagaimana Emmanuel Macron yang mampu mengantongi sekitar 92 persen suara umat Islam, akan tetapi kebijakannya terhadap Islam masih subyektif. Apa yang disebutnya sebagai radikalis maupun ekstrimis akan disematkan kepada upaya penentangan atas nilai-nilai dan ideologi barat. Contohnya kasus penghinaan kepada Nabi Muhammad Saw. Macron menyatakan hal itu yakni karikatur Nabi adalah bentuk kebebasan berpendapat. Yang menentang nilai tersebut dipandang Radikalis Islam yang harus dimusuhi.

Tidak jauh berbeda dengan kebijakan Joe Biden terhadap umat Islam. Tidak akan ada keadilan dalam skala luas bagi umat Islam, selain sesuai dengan batasan-batasan nilai yang diusung AS.

Dalam kasus penghinaan kepada Rasulullah Saw oleh Perancis, Biden tidak mengeluarkan pernyataannya mengecam. Sementara di satu sisi, beberapa negara Eropa justru berada di pihak Perancis. Tentu saja AS tidak akan mengambil langkah politik yang tidak menguntungkannya. Oleh karena itu, AS memilih abstain dalam membicarakannya. 

AS mengetahui bahwa radikalisme Islam juga menjadi common enemiy-nya bersama Eropa. Oleh karena itu, PBB melegitimasinya dengan menyatakan bahwa karikatur Nabi umat Islam telah memicu kekerasan terhadap sipil. Bukankah Samuel Paty itu seorang sipil yang mendapat 'kekerasan' dari pemuda muslim yang 'radikalis' lantaran sebuah karikatur?

Dalam persoalan konflik Palestina dan Israel. Joe Biden menyatakan akan berusaha mewujudkan kestabilan di Timur Tengah. Biden akan melaksanakan solusi 2 negara yang damai berdampingan. Sedangkan Trump sendiri memang cenderung lebih agresif menginvasi wilayah Palestina. Sementara itu, Biden masih melanjutkan kebijakan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dataran tinggi Gholan masih diakuinya sebagai kedaulatan Israel. Jika seperti ini, sebenarnya bukanlah keuntungan dan keadilan bagi umat Islam. Jika Biden serius ingin mewujudkan keadilan bagi umat Islam, mestinya AS menekan Israel dan mengusir Israel dari tanah Palestina. Bukankah Israel itu datang dan merampas tanah Palestina? Jadi kebijakan AS pasca pilpres 2020 tidak akan berubah terhadap konflik Palestina-Israel. Di samping itu, Joe Biden sendiri bersahabat dekat dengan Benyamin Netanyahu.

Masih terkait kestabilan di Timur Tengah. Biden akan mengembalikan keikutsertaan AS dalam perjanjian nuklir Iran. Sebelumnya Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian. Alasannya ia tidak percaya dengan Iran. Trump lebih memilih melakukan tindakan embargo ekonomi bagi Iran. Tentunya menurut Biden, hal ini hanya memanaskan eskalasi hubungan AS dengan dunia Islam. Walaupun Biden sadar bahwa Iran bisa dijadikan mainan bagi perpecahan dunia Islam khususnya dengan isu Sunni-Syiah. Harapannya AS bisa tetap mengontrol pengembangan nuklir Iran di Natanz dan Fordow untuk 15 tahun mendatang. Pertanyaannya, sampai sejauh mana AS akan mampu mengontrol Iran sementara menstabilkan Timur Tengah? Padahal Arab Saudi sendiri setuju dengan langkah Trump untuk keluar dari perjanjian Iran. Akan tetapi AS mengerti dengan kembalinya AS akan mendinginkan eskalasi dengan Iran dan diarahkan sesuai kepentingannya. Begitu pula akan dibuatlah keadaan seolah-olah kembalinya AS ke perjanjian Iran akan memanaskan konfrontasi Iran-Israel.

Adapun kebijakannya di kawasan Laut China Selatan. Biden akan memperkuat kerjasama pertahanan dengan Korsel, Jepang, Australia dan Indonesia. Biden akan memperkecil dominasi China di kawasan. Negara mitranya tersebut akan melanjutkan misi perang dagang dengan China. Terkhusus Indonesia. Potensi kebangkitan Islam cukup besar. Maka guna menstabilkan Indonesia, Australia sebagai satelit AS difungsikan untuk tujuan tersebut. Artinya Indonesia dipastikan masih dalam orbit kepentingan AS, baik dalam maupun luar negerinya. 

Jadi kebijakan di dunia Islam tidak akan keluar dari rule of game yang sudah fix di dalam Ideologi Kapitalisme yang diembannya. Penjajahan akan tetap dilakukannya. Hanya saja di masa Biden ini lebih cenderung soft power yang akan digunakannya.

Sedangkan di dalam negeri, Biden memberikan perhatian utama. Kestabilan politik dalam negeri akan tetap mendapat porsi utama. Apalagi di masa pandemi ini. Biden harus segera memulihkan keadaan dalam negeri. Di samping hal tersebut akan mengembalikan Citra AS sebagai The Globe Cop. Tapi yang lebih penting lagi adalah penyelamatan reputasi Kapitalisme yang di ujung tanduk. 

Biden menggelontorkan dana besar sekitar 775 miliar dollar AS setara dengan 11,36 kuadrilliun rupiah. 1 kuadrilliun setara dengan Rp 1000 trilyun. Artinya Biden akan menggelontorkan dana sebesar Rp 11.360 trilyun. Dengan dana sebesar itu, Biden akan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru dan membantu ekonomi keluarga tidak mampu di AS, di samping pemulihan kesehatan. Jadi meskipun Biden tetap mengembalikan pajak 28 persen untuk perusahaan, kemenangannya tidak signifikan mempengaruhi saham di Wall Street. Berbeda dengan Trump, benar ia memangkas pajak bagi perusahaan, akan tetapi para pengusaha di masanya merasa kebijakan Trump tidak populis bagi korporasinya.

Dari paparan tersebut, AS berusaha semaksimalnya mengembalikan kedigdayaan Kapitalisme globalnya. Dapat dipahami bahwa dunia hanya akan dijadikan alat guna memperkaya bagi kepentingan AS sendiri, khususnya perlakuan AS kepada dunia Islam. Nasib umat Islam tidak banyak berubah. Mereka hanya beralih dari satu keadaan Kapitalisme menuju keadaan Kapitalisme lainnya. Umat Islam tetap terjajah dalam semua lini kehidupannya. Oleh karena itu penting bagi umat ini merenungkan Firman Allah yang menyatakan:

ياايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم

Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan RasulNya, tatkala menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian (Al-Anfal ayat 24).

Sesuatu yang menghidupkan tersebut adalah ajaran Islam. Dengan mengambil Islam sebagai ideologi kehidupan, umat Islam akan menghidupkan bumi dengan memakmurkannya bagi kesejahteraan manusia. Dengan Islam, umat Islam akan menjadi subyek yang mampu mengubah keadaan dunia menuju kehidupan dari kematiannya karena penjajahan Kapitalisme.

Sudah saatnya umat Islam mempunyai agenda sendiri yakni mengembalikan penerapan Islam dalam bingkai sistem Khilafah. Saat itulah umat Islam akan mampu menandingi permainan dan hegemoni AS. Umat Islam akan dapat menyelamatkan manusia dari rakusnya Kapitalisme global.[]


Oleh: Ainul Mizan
Peneliti LANSKAP

Posting Komentar

0 Komentar