Membungkam Sikap Kritis Watak Rezim Demokrasi


Lembaga indikator politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Salah satu yang menjadi variabel yakni hak menyatakan pendapat. Direktur eksekutif indicator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya menanyakan setuju tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa warga makin takut dalam menyatakan pendapat. merdeka.com (25/10/20).  

“Hasilnya 21,9 persen sangat setuju; 47,7 persen agak setuju; dan 3,6 persen tidak setuju sama sekali”, tutur Burhanuddin saat diskusi virtual, Minggu (25/10). Pernyataan selanjutnya, apakah responden setuju dengan pendapat bahwa warga makin sulit berdemonstrasi. Hasilnya adalah 20,8 persen sangat setuju; 53 persen agak setuju; 19,6 persen kurang setuju; dan 1,5 persen tidak setuju. 

“Kemudian, setuju tidak bahwa apparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan dengan penguasa. 19,8 persen sangat setuju; 37,9 agak setuju; 31,8 persen kurang setuju; dan 4,7 persen tidak setuju sama sekali,” jelas dia terakhir dikaitkan dengan upaya penanganan pemerintah terhadap penyebaran covid-19. merdeka.com (25/10/20).

Sebanyak 2,5 persen responden menjawab bahwa pemerintah sangat dapat mengendalikan covid-19 51,8 persen menjawab cukup terkendali, 37,7 persen menjawab kurang terkendali, dan 5,3 persen menjawab tidak terkendali. Indicator pun menjumlahkan hasil survei sangat setuju dengan agak setuju. Hasilnya, mayoritas setuju bahwa kebebasan sipil mulai terganggu. 

“Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 76,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena dalam menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen,” terang Burhanuddin. 

Miris sekali bukan melihat fakta yang dipaparkan di atas dan begitu mengerikan bahwa masyarakat jadi takut untuk mengkritik dan kerusakan semakin menjadi-jadi sebab memang sudah dari sistemnya yang rusak serta harus di cabut ke akar-akarnya namun hal ini merupakan butuh perjuangan yang kuat dan visi, misi yang jelas bukan bertujuan pada hukum manusia saja tetapi pada hukum Allah SWT. 

Dan ketidakadilan hukum dengan memandang sebelah mata juga para apparat yang semena-mena menangkap masyarakat yang mengkritik rezim serta memilih politik yang berbeda pula innalillahi inilah bobroknya sistem ini padahal mengkritik adalah mengoreksi agar menuju jalan yang benar serta saling menasehat nasehati. 

Namun Perlu diingat, Mengenai kebebasan berpendapat, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang menjadi pembatas bagi hak tersebut. Pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).  Dalam UU ITE, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur mengenai pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 27 dan Pasal 28. Kedua pasal tersebut membatasi secara khusus isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang diunggah cendekiapos.com (04/11/20).

Dengan UU yang Telah ada, tak sedikit yang tersandung dan terjerat kasus hukum. Kebebasan pendapat seakan kian sulit. Beginilah wajah demokrasi. Membungkam sikap kritis rakyat. Melahirkan negara korporasi dan Negara polisi. Kini Perbedaan sangat sulit untuk diutarakan. sehingga ianya hanya sebatas retorika. Betapa tidak, tak semua rakyat mengetahui dan memahami UU dan ketentuannya. Sikap kritis rakyat terhadap penguasa dibungkam bila mengganggu kepentingan korporasi. Terbukti banyak standar ganda dalam menyikapi kritik rakyat. Dengan ketakutan yang ada. Suara kritis itu terpaksa ditelan sendiri. cendekiapos.com (04/11/20).

Benar-benar niat untuk membungkam sikap kritis ibaratnya tak mendengar suara rakyat dan mendengar para suara pengusaha dan pemilik modal terutama asing, aseng dan acong astagfirullah sudahlah memang tak perlu lagi kita percaya pada sisitem yang berlandaskan hawa nafsu hukum buatan manusia yang penuh tipu daya, merendahkan orang miskin, menginjak, bahkan jauh dari kata mulia. 

Padahal Rasulullah Saw. Bersabda, “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim” (HR Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’I, al-Hakim, dan lainnya). Maka dari itu kita memang harus menyuarakan suara kita baik secara langsung, maupun melalui social media. Serta butuhnya sistem hakiki yaitu khilafah ala minhajin nubuwwah dimana berpendapat diperbolehkan dan malah ada majlis ummat di dalamnya yang memang berperan untuk mengoreksi para khalifah jika melakukan penyimpangan tidak sesuai syariat.   

Suatu ketika Khalifah Umar berpidato/khutbah di hadapan rakyatnya. Dalam khutbahnya Khalifah Umar berkata, “Wahai manusia, siapa pun diantara kalian yang melihat kebengkokan dalam diriku (dalam karakter, kebijakan dan sikap), maka biarkan dia meluruskan kebengkokan itu.”

Seketika itu munculah seseorang dari tengah-tengah masyarakat yang hadir. Orang itu dengan lantang berteriak, “Demi Allah, seandainya kami melihat kebengkokan itu ada padamu maka akan kami luruskan, bahkan dengan pedang kami.”

Mendengar ancaman pedang itu, bagaimana sikap Khalifah Umar ketika itu? Ternyata, Khalifah Umar tidak mengirim polisi dan pengawalnya untuk menangkap orang itu. Membawanya dan mengintrogasinya. Seperti apa yang dialami oleh para aktivis di era demokrasi kini. Mediaumat.news (09/04/20). 

Masyallah Umar bin Khattab adalah contoh khalifah yang tidak anti kritik dan mau dikoreksi bahkan beliau minta dikoreksi sebab kekuasaan itu adalah amanah bagi beliau dan beliau begitu berkorban untuk ummatnya bahkan pada masa panceklik beliau sampai hanya memakan mentega dan roti tidak dengan daging dan susu. Itulah cerminan yang terjadi kalau sistem khilafah bukan sistem yang monarki, berdarah apalagi oligarki tetapi karena ada keimanan, ketakwaan serta hukum yang berlandaskan Al-qur’an dan Haditslah yang mampu membuat efek jera serta menyejahterakan rakyat, menerima pendapat. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]

Oleh: Yafi’ah Nurul Salsabila
(Alumni IPRIJA Dan Aktivis Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar