+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Membaca Lawatan Mike Pompeo dengan Perspektif Islam


Lawatan Menlu AS, Mike Pompeo pada 25 - 30 Oktober 2020 ke Asia mendapat banyak komentar dari para ahli. Sebagai negara yang menjadi salah satu destinasi lawatan, Menlu RI, Retno Marsudi menyatakan bahwa AS merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia. Maka dari itu kedua negara secara intensif saling melakukan kunjungan pejabat negara, meski di masa pandemi Covid-19. Selain mengunjungi Menlu RI, Pompeo juga hadir dalam forum Gerakan Pemuda Anshor yang berada dibawah naungan Nahdhatul Ulama.

Agenda Pompeo disambut baik oleh Menlu RI, Retno Marsudi dan Ketum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. Namun di lain sisi, kunjungan Pompeo ini memantik beragam spekulasi dari para analis.

Sukawarsini Djelantik, peneliti di Parahyangan Centre for International Studies, berpendapat AS melihat Indonesia sebagai satu kekuatan besar di ASEAN yang sangat penting untuk didekati, khususnya dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan. (https://www.suara.com/news/2020/10/23/130520/denny-ingatkan-motif-menlu-as-ketemu-ansor-yaqut-kejauhan-analisisnya-bro?page=all)

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kunjungan Pompeo untuk mengharapkan dukungan Indonesia kepada AS dalam konflik Laut Cina Selatan. (https://www.suara.com/news/2020/10/23/164441/kunjungan-pompeo-as-tentunya-berharap-indonesia-berada-di-belakang-mereka)

Teuku Rezasyah, Pengamat Geopolitik Internasional, mengatakan bahwa AS berusaha menahan pengaruh China di berbagai belahan dunia. Terutama banyak kepentingan China yang bertabrakan dengan kepentingan negara lain seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS), perbatasan dengan India, dengan Jepang dan memaksakan kendali di Taiwan. (https://republika.co.id/berita/jurnal-haji/dalam-negeri/qj27c1440/kunjungan-pompeo-as-ingiin-ri-tak-di-bawah-pengaruh-china)

Beragam analisis ini memberi kesan kepada publik bahwa sejatinya kunjungan Menlu AS Mike Pompeo hanya bertujuan untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di tengah menguatnya posisi China di dunia internasional, terutama dalam hal penguasaan Laut China Selatan. 

Dalam hal ini kita tentu perlu mendetili tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Amerika Serikat dan China sehingga kedua negara ini mengalami perseteruan berkepanjangan sejak beberapa tahun terakhir, dan apa langkah-langkah yang dirumuskan AS untuk memberikan perlawanan ditengah menguatnya posisi China hari ini.

Konsolidasi Indo-Pasific Strategy AS

Dalam bukunya, When China Rules The World, Martin Jacques menyebutkan bahwa prasyarat untuk menjadi sebuah kekuatan hegemonik, termasuk kemampuan sebagai pemimpin sebuah imperium formal maupun informal adalah kekuatan ekonomi. Status adikuasa Amerika saat ini adalah hasil dari pertumbuhan pesat ekonominya antara tahun 1870 hingga 1950 dan fakta bahwa selama paruh abad ke-20 ia adalah negara dengan perekonomian terbesar dan sering sangat dinamis, kekuatan ekonomi ini menopang dan memungkinkan tampilnya kekuatan politik, budaya, dan militer mencengangkan Amerika Serikat sejak 1945.

Bahkan, menurut sejarawan ekonomi, Angus Maddison, AS mengalami pelonjakan pertumbuhan ekonomi secara spektakuler sebesar 18,9 persen pada tahun 1913 dan 27,3 persen pada tahun 1950. Namun, seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ini diikuti oleh penurunan lambat tapi pasti ke angka 22,1 persen pada tahun 1973. Hal ini disebabkan dari kebijakan AS yang terus melancarkan invasi militer sekaligus pengeluaran untuk memelihara lebih dari 80 pangkalan militer AS di seluruh dunia. Jacques menilai AS mulai menghadapi problem yang pernah dialami imperium klasik, besar pasak daripada tiang, sehingga lambat laun AS tidak lagi menjadi negara produsen utama atau eksportir utama barang-barang manufaktur, bahkan posisi ini semakin diambil negara-negara Asia Timur.

Dengan adanya fenomena seperti ini, banyak negara berkembang mulai bangkit, dan diantara negara yang paling penting secara ekonomi adalah China. China mulai menjadi penggerak dunia baru, perannya mulai hegemonik, tentakelnya mulai menjangkau seluruh Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Afrika dalan waktu satu dasawarsa lebih sedikit, dan yang perlu difahami, China tidak pernah menjadi negara vasal Amerika Serikat. 

Efek kebangkitan ekonomi China terasa di seluruh dunia. Dengan penduduk empat kali lebih besar dari Amerika Serikat dan laju pertumbuhan dua digit, Goldman Sachs memproyeksikan bahwa pada tahun 2027 China akan menggusur Amerika Serikat sebagai perekonomian terbesar dunia. Terutama yang bisa kita rasakan adalah megaproyek Belt and Road Initiative yang sudah berjalan sejak 2013 lalu.

Sebagaimana yang dikemukakan Paul Kennedy dalam The Rise and Fall of the Great Powers, bahwa kekuatan militer dan politik bertumpu pada kekuatan ekonomi, sehingga kemampuan negara-negara untuk menerapkan dan mempertahankan hegemoni global pada akhirnya bergantung pada kapasitas produktif mereka. 

Posisi China yang semakin menguat secara ekonomi ini, tentu mengkhawatirkan Amerika Serikat, sebab dapat diproyeksikan kedepannya China dapat menjadi kekuatan hegemoni dunia. Sehingga wajar jika AS senantiasa menggariskan berbagai strategi demi menangkal hal tersebut, salah satunya dengan menggeliatkan konsep Indo-Pasifik versi AS yang bernama “The Indo-Pacific Strategy Report” yang dirilis oleh Presiden Donald Trump pada 2017.

Sebagaimana yang dituliskan Berlian Helmy, Direktur Ideologi dan Politik, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, pada 2018 didalam tulisan berjudul Membangun kawasan melalui konsep Indo-Pasifik Indonesia. "Amerika Serikat mulai fokus pada kawasan Indo-Pasifik karena ingin menekan pengaruh atau dominasi China di kawasan. Apa yang menjadi kekhawatiran AS terhadap China? Apakah Indo-Pasifik dibentuk karena ketakutan AS akan China? Belum ada jawaban pasti terkait hal tersebut, namun dapat dipastikan kepentingan AS di kawasan Indo-Pasifik untuk menekan pengaruh China benar adanya, diperkuat dengan munculnya istilah The Quads (Quadrilateral Security Dialogue) kubu AS di Indo-Pasifik yang memiliki kepentingan kurang lebih sama, yaitu sama-sama ingin menekan dominasi China di kawasan." 

Dari sini kita dapat melihat kunjungan Mike Pompeo ke Indonesia kali ini, tampak sekaligus menjadi ajang meneguhkan visi AS-RI akan Indo-Pasifik yang menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China. (https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54729154)

Mengamati hal tersebut, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia memberikan peringatan tentang pentingnya pengambil kebijakan di Indonesia untuk menjaga politik luar negeri bebas aktif baik terhadap China, AS, maupun negara manapun. 

Selanjutnya kita perlu bertanya, benarkah Indonesia dapat benar benar netral dengan polugri bebas aktif nya ditengah gempuran dua kekuatan ekonomi raksasa ini?

Polugri Bebas Aktif: Rentan Intervensi

Membicarakan peran indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas-aktif. ”Bebas” menurut Guru Besar Hukum Internasional Mochtar Kusumaatmadja berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sementara ”aktif” berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian internasionalnya, sebaliknya bersifat aktif. (https://setkab.go.id/esensi-hubungan-internasional-dan-kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia/)

Dengan prinsip bebas aktif ini, diklaim bahwa Indonesia dapat menentukan sikapnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun apakah benar prinsip bebas aktif ini benar-benar mampu membuat Indonesia menjadi negara yang independen? 

Barangkali kita perlu melihat situasi yang terjadi dalam perumusan konsep Indo-Pasific. Negara-negara di Indo-Pasifik menawarkan konsep yang mengarah pada pembangunan, kemakmuran dan juga pertumbuhan ekonomi di kawasan. Namun, dari konsep yang sudah ada tidak terlepas dari kelemahan, tantangan dan juga ancaman. Seperti konsep yang ditawarkan oleh The Quads berdasarkan pada bebas dan terbukanya di kawasan memiliki kelemahan, yaitu tidak mengarah kepada hal yang konstruktif tetapi sebaliknya, justru membatasi masing-masing negara dalam membentuk kebijakannya dalam mendukung kepentingan internasionalnya (kontraproduktif), lebih kepada membatasi peran sentral ASEAN, dan konsep free and open Indo-Pacific yang hanya menguatkan pada negara-negara sekutu AS serta lebih mengedepankan kekuatan militer. (https://www.antaranews.com/berita/779616/membangun-kawasan-melalui-konsep-indo-pasifik-indonesia)

Di sisi lain, coba kita teropong lebih dalam berbagai problem yang tengah melingkupi Indonesia. Dari problem-problem ini dapat diindikasikan kedaulatan Indonesia rentan masuk angin kepentingan negara lain. Misalnya saja terkait hutang Indonesia dalam jumlah yang besar kepada China dan AS (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200717130307-4-173531/ini-daftar-para-juragan-asing-yang-kasih-utang-ke-indonesia), tentunya hal ini turut menjadikan Indonesia mau tidak mau sedikit banyak akan terintervensi dengan kepentingan negara adidaya ini. Sebab, Indonesia dengan politik bebas aktifnya tidak memiliki standar klasifikasi yang jelas dan tegas dalam melakukan hubungan internasional.

Dikutip dari laman setkab.go.id, Enggartias Wahana Putera, S.Sos menuliskan bahwa dalam hubungan internasional terdapat tiga esensi yang membentuk suatu hubungan internasional, yaitu actors, interests, dan power. 

Terkait poin ketiga, yakni power, dapat kita bandingkan antara posisi Amerika Serikat dengan Indonesia yang sangat jauh, dilihat dari segi kekuatan mereka dalam mempengaruhi dunia. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia hari ini tentu memiliki peluang lebih besar dalam mempengaruhi Indonesia. Apalagi, dalam tatanan politik luar negeri sekuler hari ini, dikenal konsep interdependensi yang memungkinkan terjadinya intervensi pada hubungan bilateral atau multilateral sebuah negara oleh aktor state & non-state. 

Sebab, selain mengunjungi Presiden dan Menlu RI, Mike Pompeo juga menghadiri Forum Pemuda Anshor yang berada dibawah naungan Nahdhatul Ulama.

Rocky Gerung sebagai Pengamat Politik, memberikan analisanya terkait hal ini melalui sebuah tayangan berjudul "Menlu AS Ajak Banser Anshor Lawan China dan Komunis"  yang diunggah di Kanal YouTube miliknya pada Jumat (30/10/2020). Ia mengatakan :
"Sebetulnya Amerika menegur Indonesia melalui GP Ansor. Itu pesan diplomatiknya begitu. Itu cara-cara yang kita pahami kalau kita belajar strategi soft power Amerika. Ansor dimanfaatkan dalam pengertian diplomasi dunia oleh Amerika untuk menegur Istana yang condong ke China." (https://kupang.tribunnews.com/amp/2020/11/01/analisa-rocky-gerung-atas-kunjungan-mike-pompeo-amerika-serikat-peringatkan-jokowi-lewat-gp-ansor?page=3)

Berdasarkan hal ini, bagaimanapun Indonesia tetap tidak bisa mempertahankan kenetralannya, sebab pada dasarnya, prinsip bebas-aktif yang selama ini diterapkan memungkinkan Indonesia sedikit banyak akan terpengaruh dan bersikap tidak netral, bergantung pada kepentingan yang melingkupinya.

Polugri Khilafah Islam: Jelas, Tegas dan Independen

Dalam tatanan kehidupan sekuler hari ini, kehidupan bernegara dan aktivitas perpolitikan yang sedang berjalan membuat posisi negeri-negeri muslim dapat dengan mudah dikuasai atau disetir oleh kepentingan kaum kafir penjajah. Padahal Allah Swt tegas menyampaikan dalam al-Qur'an:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 

"Dan Allâh sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." [An-Nisâ’/4:141]

Sebenarnya penguasaan kafir penjajah kepada dunia Islam hari ini berkorelasi dengan ketiadaan institusi pelaksana syari'at bernama Khilafah yang terbukti mampu menangkal hal itu, sehingga aktor state maupun non-state rentan menjadi objek untuk memuluskan kepentingan negara adidaya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani didalam Kitab Ad-Daulah al-Islamiyah, Khilafah Islamiyah sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri Islam memiliki prinsip utama menampilkan Islam dalam sosok negara yang kuat, penerapan hukum-hukumnya baik, serta terus menerus mengemban dakwah ke seluruh dunia.

Mengemban dakwah Islam merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan politik luar negeri, dan atas dasar inilah dibangun hubungan-hubungan dengan negara lain. Sehingga Khilafah menjalankan hubungan dengan negara-negara lain yang ada di dunia berdasarkan 3 kategori yang jelas: pertama, negara-negara yang terikat perjanjian (Mu'ahid) di bidang ekonomi, perdagangan, bertetangga baik, atau perjanjian tsaqofah, maka negara-negara tersebut diperlakukan sesuai dengan isi teks perjanjian, kedua, negara-negara yang antara kita dengan mereka tidak terikat perjanjian termasuk negara-negara imperialis seperti Inggris, Amerika dan Perancis. Begitupula dengan negara-negara yang memiliki Ambisi pada negeri-negeri Islam seperti Rusia maka secara hukum dianggap sebagai negara yang bermusuhan (muhariban hukuman), ketiga, negara-negara yang tengah berperang (muhariban fi'lan) seperti Israel maka terhadap negara tersebut harus diberlakukan sikap dalam keadaan tetap terang sebagai dasar setiap perlakuan dan tindakan baik terdapat perjanjian gencatan senjata atau tidak dan seluruh penduduknya dilarang memasuki wilayah Islam.

Dengan prinsip yang tegas dan kategori yang jelas seperti ini menjadikan Khilafah mampu menjadi pemain tunggal, sehingga menutup celah intervensi dari luar ke dalam Khilafah dan memungkinkan Khilafah mengembangkan pengaruhnya ke dunia internasional.

Khilafah juga akan membatasi hubungan dengan negara asing yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Setiap individu, partai politik, perkumpulan jamaah (organisasi) tidak dibenarkan secara mutlak menjalin hubungan dengan negara asing manapun. Hanya negara yang memiliki hak mengatur urusan umat secara praktis. 

Namun bukan berarti umat dan kelompok-kelompok masyarakat dibiarkan menjadi apolitis, sebaliknya, mereka diwajibkan mengoreksi pelaksanaan hubungan luar negeri oleh negara Khilafah jika melenceng dari ketentuan-ketentuan syariat. Sebab, makna politik dalam Islam adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksanakan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksanaannya. Maka dalam hal ini negara akan membekali rakyatnya dengan pendidikan berkualitas dan pemahaman Islam yang komprehensif, sehingga karakter pemikiran politik Islam terbentuk pada masyarakat. Begitu juga, negara akan menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan berita dalam negeri dan luar negeri melalui Lembaga Penerangan Khilafah, sehingga masyarakat dapat mengakses berita nasional dan internasional, serta mampu menyikapi setiap peristiwa yang menimpa umat berdasarkan sudut pandang Islam.

Dengan demikian, terbukti bahwa hanya Khilafah-lah yang mampu menjadikan negeri-negeri muslim bebas dari belenggu intervensi dan kendali penjajah kafir. Sebaliknya, selama negara negara di dunia, khususnya negeri-negeri muslim hari ini menganut sistem politik luar negeri ala sekuler, maka posisi mereka akan sangat rentan dikuasai kepentingan negara kafir penjajah. Sehingga, mengubah konsep politik luar negeri hari ini dengan konsep politik luar negeri yang berasaskan aqidah Islam dengan mewujudkan Khilafah Islamiyah adalah hal mendesak yang harus menjadi agenda utama umat ini.[]

Oleh: Fahmiyah Tsaqofah Islamiy

Posting Komentar

0 Komentar