Maraton Pinjaman Utang, untuk Siapa?


Tren utang pejabat RI demi berputarnya roda pemerintahan terus berlangsung selama pandemi covid-19. Benarkah semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat?

Indonesia mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang senilai 50 miliar yen, yang mana jika dirupiahkan maka sebesar Rp 6.9 triliun dengan nilai tukar Rp 139 per yen (kompas.com 21/10).

Australia negara tetangga juga ikut andil dalam pinjaman utang, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari pemerintah Australia dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar Australia. Angka tersebut setara dengan Rp 15,45 triliun (kurs Rp 10.300) (kompas.com 12/11).

Terbaru pinjaman utang dari negara Paman Sam AS, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$ 750 juta atau setara dengan Rp 10,5 triliun (asumsi Rp 14.106/US$).
(cnbcindonesia.com 19/11)

Ledakan utang bertubi-tubi dilakukan pemerintah Indonesia , kondisi seperti ini seharusnya menjadi intropeksi bagi pemerintah yang gagal dalam mengelola kekayaan SDA dan kekayaan negeri.

Solusi utang tidak lepas dari jeratan sistem kapitalisme dunia yang memberikan iming-iming dan kemudahan untuk berutang. Inilah sumber permasalahan yang mengakar di semua negara, sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan wahyu yang Maha Kuasa, sehingga akan terjadi ketimpangan di segala aspek kehidupan, termasuk dalam ketahanan ekonomi dalam suatu negara.

Negara seharusnya melindungi rakyatnya dengan memberikan jaminan kesejahteraan nyata, bukan beban utang atas nama kesejahteraan rakyat.

Maraton utang yang terjadi juga tidak terlepas akibat dari pandemi 10 bulan terakhir. Ekonomi kocar-kacir, lagi-lagi ini menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan demokrasi-kapitalistik rapuh, tidak mampu memberikan solusi.

Ketika kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat, justru dikuasai asing. Disisi lain pemerintah tidak bisa berkutik dengan investor asing, para kapital menguasai kekayaan alam untuk kepentingan bisnis semata.

Sungguh dilema kehidupan di sistem kapitalisme, disaat rakyat membutuhkan layanan mendesak, disitu pula justru dijadikan kesempatan penguasa untuk menggencarkan maraton utang kepada negara yang notabenenya penguras kakayaaan alam.

Pemerintah sudah sepatutnya melihat betapa bahayanya jika kondisi ini terus berlangsung. Karena itu, sudah semestinya umat menawarkan solusi atas kerusakan sistemik yang berjalan saat ini, yaitu sistem kapitalisme yang menjerumuskan dalam kehancuran.

Sudah saatnya, umat membutuhkan perubahan yang revolusioner. Disini sistem Islam mampu membetengi dari jebakan utang dari negara imperialis dengan berbagai cara seperti;

Pertama, dengan perubahan revolusioner dengan menerapkan sistem pemerintahan Islam.

Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir  (TQS an-Nisa [4]: 59).

Kedua, mengambil alih pengelolaan kekayaan negeri dan SDA sepenuhnya untuk kepentingan umat.

"Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah)."

Ketiga, memutus hubungan diplomatik dengan negara kafir penjajah, yang menguras kekayaannya negeri.

Kesejahteraan yang nyata akan terwujud jika diterapkan sistem Islam (khilafah), ledakan utang pun tidak akan terjadi karena kekayaan alam sepenuhnya untuk umat.

Bersegera taat kepada hukum Allah dan menerapkan disegala aspek kehidupan adalah solusi atas kerusakan dan jeratan utang yang terjadi dalam kehidupan bernegara saat ini.

“Dan kami telah menurunkan kepadamu Alquran sebagai penjelas atas semua perkara, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim.” (QS Al-Nahl: 89).[]

Oleh: Amah Muna, Sahabat Muslimah Kandal

Posting Komentar

0 Komentar