+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Lulusan PKN STAN Ditagih Sumbangsih?




Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) diminta sumbangsih yang terbaik bagi negara oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sri Mulyani yang akrab disapa Ani menyatakan bahwa lulusan PKN STAN memiliki tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang terbaik dan uang negara yang berasal dari pajak, bea dan cukai, penerimaan bukan pajak, serta utang telah diberikan kepada lulusan PKN STAN. Maka, Ani menyampaikan kepada lulusan PKN STAN sebagai salah satu penikmat uang negara untuk memberikan sumbangsihnya, ilmu untuk dunia yaitu Indonesia agar terwujud negara yang adil dan sejahtera.

Lulusan PKN STAN juga diingatkan beberapa hal oleh Ani. Mereka sebagai agen perubahan diingatkan untuk tidak berhenti belajar agar dapat sukses; tidak menjadi orang sombong dan arogan karena dunia yang terus berputar; menjaga integritas dengan jaga hati dan pikiran di lingkungan kerja karena banyaknya godaan yang dapat membuat tergelincir hanya demi uang, (cnnindonesia.com, 14/10/2020).

Negara telah memberikan pendidikan gratis kepada lulusan PKN STAN. Hal ini menjadikan Menkeu Ani menagih sumbangsih kepada lulusan STAN karena telah dibiayainya pendidikan lulusan PKN STAN. Penagihan sumbangsih kepada lulusan PKN STAN menjadikan lulusan PKN STAN yang sebagai warga negara seakan-akan berutang kepada negara dan harus membayarnya melalui sumbangsih dari ilmu pendidikan yang didapat.

Negara yang telah memberikan pendidikan gratis kepada lulusan PKN STAN tampak menginginkan adanya keuntungan dan kemanfaataan bagi negara dari apa yang telah dilakukan, diberikan kepada lulusan PKN STAN. Ilmu yang diperoleh lulusan PKN STAN-pun diminta untuk disumbangsihkan kepada dunia, mewujudkan negara yang adil dan makmur. Lulusan PKN STAN yang telah mendapatkan pendidikan gratis-pun diharapkan menjadi pekerja bagi negara.

PKN STAN merupakan sekolah dengan adanya ikatan dinas. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 188 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 yaitu: (5) Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja bagi Pegawai dalam periode tertentu; (6) Perjanjian Ikatan Dinas adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan Lulusan Prodip yang telah lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memuat syarat-syarat dan ketentuan terkait Ikatan Dinas; (7) Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan, Lulusan Prodip yang mengundurkan diri atau tidak lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan Ikatan Dinas.

Berdasarkan peraturan tersebut, menjadikan lulusan PKN STAN khususnya lulusan CPNS telah terikat dalam kewajiban bekerja kepada negara yang telah membayarnya. Kewajiban pembayaran ganti rugi bagi  yang tidak lulus CPNS maupun pegawai yang tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas menunjukkan pemerintah hanya ingin memperoleh lulusan PKN STAN yang dapat bekerja bagi dan untuk negara, sehingga pemerintah dalam negara tampak hanya menginginkan, mendapatkan keuntungan dan kebermanfaatan dari diperolehnya pekerja bagi negara.

Pemerintah telah menyampaikan perihal pendidikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Berdasarkan pasal ini, pemerintah tampak hanya berkewajiban membiayai pendidikan dasar warga negara atau rakyatnya. 

Pendidikan dasar tersebut ialah pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga pemerintah tidak tampak berkewajiban untuk membiayai pendidikan lanjutan atau pendidikan tinggi warga negaranya.  Hal ini yang dapat menjadikan negara menagih sumbangsih kepada lulusan PKN STAN yang telah dibiayai pendidikan oleh negara, meskipun lulusan PKN STAN juga merupakan warga negara yang berhak mendapat pendidikan.

Pembiayaan pendidikan bagi lulusan PKN STAN yang disebutkan juga ada yang berasal dari warga negara. Pajak merupakan salah satu kontribusi warga negara kepada negara. Maka, sudah seharusnya pemerintah dalam negara mengelola uang negara tersebut dari warga negara untuk warga negara.

Selain itu, lulusan PKN STAN dalam lingkungan pekerjaan tidak cukup dibekali untuk tidak bersikap sombong atau arogan dan menjaga integritas dengan jaga hati dan pikiran, serta ilmu yang hanya didasarkan untuk dunia. Pemerintah dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” 
Pendidikan yang diperoleh lulusan PKN STAN seharusnya juga terikat dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga ilmu yang diperoleh dan sikap serta perilaku yang dihasilkan tidak hanya untuk dunia yang dapat menggoda lulusan PKN STAN di lingkungan kerja hanya demi uang.

Pendidikan dalam Sistem Islam

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi warga negara dalam mengembangkan diri maupun dalam bermasyarakat. Allah subhanahu wa ta’ala dalam surat yang pertama diturunkan yaitu Al-Alaq ayat 1-5 untuk membaca. Firman-Nya dalam surat ini menujukkan, islam menjadikan pendidikan, menuntut ilmu merupakan hal yang penting bagi umatnya.

Pendidikan bagi warga negara dalam sistem islam dibiayai oleh negara, tidak hanya pendidikan dasar, tetapi juga pendidikan tinggi. Negara menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara gratis. Hal ini sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. ”(HR. Al-Bukhari). 

Kebutuhan warga negara yang bukan hanya pendidikan pada sistem islam dijamin dan disediakan oleh negara kepada seluruh warga negaranya. Negara-pun tampak menjadi pelayan bagi umat atau warga negaranya.

Sumber biaya pendidian dalam sistem islam, negara khilafah melalui baitul mal yaitu fai’ yang bersumber dari non-muslim dengan cara damai tanpa peperangan; kharaj yang merupakan hasil tanah atas non-muslim melalui peperangan maupun perjanjian damai; serta milkiyyah ‘amah yang berupa fasilitas umum (air, padang rumput, hutan, api), barang tambang tak terbatas (minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan sebagainya), Sumber Daya Alam (SDA) yang menghalangi untuk dimiliki hanya individu (laut, sungai, danau, jalan umum, lapangan umum, pelabuhan, jembatan, sekolah-sekolah negeri, dan sebagainya).

Pajak tidak akan diminta oleh negara apabila baitul mal benar-benar tidak ada pemasukan, tidak cukup membiayai pendidikan. Sekalipun itu terjadi, maka negara akan meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim, pajak atau dharibah hanya akan diminta kepada warga negara secara selektif, bagi warga negara yang mampu dan berkecukupan saja. Hal ini dikarenakan pajak bukanlah pemasukan utama dalam sistem islam. Pajak akan dipungut hanya apabila keadaan darurat, baitul mal tidak mencukupi untuk pembiayaan.

Selain itu, pendidikan pada sistem islam menjadikan warga negaranya berakidah islamiyah.  Kurikulum pendidikan dalam sistem ini didasarkan sesuai syariah islam. Hal ini akan menghasilkan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dalam penguasaan tsaqofah islamiyah maupun sains teknologi dan berbagai keterampilan. Warga negara pada pendidikan islam mendasarkan diri kepada ketaatan, mengharap ridho-Nya, maka dasar ini akan menjadikan warga negara mampu menjalani hidup dalam mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. 

Maka, warga negara dalam sistem Islam akan dilayani dan dijamin oleh negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga negara dalam berkonstribusi kepada masyarakat hanya mengharap ridho-Nya, dilakukan dengan niat dan cara yang benar, sesuai fitrahnya yaitu beragama, sehingga selalu mengaitkan aturan syariah islam pada setiap langkah kehidupan.[]

Oleh: Dyah Nur Andhari

Posting Komentar

0 Komentar