Konflik Pendidikan Saat Pandemi



Pro-kontra, apakah pendidikan (sekolah) akan di buka atau masih PJJ (pembelajaran jarak jauh). Namun sebagai bagian dari masyarakat saat melihat berbagai peristiwa yang terjadi sedikit banyak dapat memprediksi keputusan pembelajaran tatap muka akan meraih banyan dukungan. Lantas, pihak mana yang masuk dalam kategori kontra? Merekalah para tenaga medis, ahli pandemi dan sebagian kecil masyarakat lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang H. Agus Wahidin melalui Kabid Sarana Prasarana Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, sebagaimana arahan dari Kepala Dinas, Disdik kata Eka bakal melakukan kajian-kajian dan analisa terkait rencana pembelajaran tatap muka.

“Kata Pak Kadis target yang paling dekat, seandainya situasi dan kondisi memungkinkan, mungkin di bulan Januari itu menjadi salah satu pertimbangan. Akan tetapi ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi sekarang,” kata Eka saat dikonfirmasi Radar Sumedang, Senin (2/11).

Dikatakan, jika kondisinya (Covid-19. Red) menunjukkan ‘stabil’. Maka akan dipertimbangkan untuk pembelajaran tatap muka.

Pelajar (6 th) Kec Situraja dan pelajar (9 th) dari Kec Sumedang Utara tertular pedagang Pasar Situraja, saat perjalanan ke/dari sekolah.

Klaster sekolah muncul di sejumlah wilayah di Jawa Tengah saat pandemi virus Covid-19, yaitu di Tegal, Pati dan Rembang.

Di salah satu pesantren di Pati, sekitar 35 santri terkonfirmasi positif Covid-19 usai jalani test swab.

Lalu, di Kabupaten Tegal, salah satu siswa dinyatakan positif Covid-19, dan 29 orang di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah, diduga kontak erat dengan pasien.

Sementara itu, di Rembang, 11 guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Gunem, terinfeksi virus corona.

"Total ada 11 guru positif Covid-19 di SMKN I Gunem dan ini klaster. Meski demikian hingga saat ini 11 guru sudah dinyatakan negatif Covid-19. 11 guru ini sudah diberikan surat keterangan bebas Covid-19," kata Humas Gugus Tugas Percepatan Pembangunan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Rembang, Arief Dwi Sulistya, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghentikan pembelajaran tatap muka.

"Dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah, tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban," kata Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, Jumat (14/8/).

Zona hijau belum jaminan virus corona tidak menular. Apalagi penerapan protokol kesehatan di wilayah tersebut tidak ketat.

Sementara itu, menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, munculnya klaster sekolah diduga karena ada syarat-syarat protokol yang belum dijalankan dengan baik.

Banyak kendala dan permasalahan yang terjadi di Indonesia, semuanya perlu di tangani dan diberikan solusi termasuk masalah pendidikan saat pandemi ini. Namun apa jadinya bila pemimpin negara justeru memakluminya, mengabaikannya dan hanya menjadikannya sebagai alasan atas kelalaian, sebab sudah terlalu pelik dan rumitnya permasalahan, sedangkan ia berpaling dan kembali fokus pada kenyamanan kursi kekuasaannya dan hanya bersikap untuk menyenangkan para cukong-cukong pengusungnya.

Kesalahan Fundamental

Kitapun belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika sekolah telah benar-benar dibuka, sedangkan kita sebagai masyarakat umum bagainamapun tetap harus memahami dan mengikuti pendapat para ahli dibidang pandemi ini dan tidak semena-mena mengambil dan mengikuti pendapat pribadi atau tokoh masyarakat yang tidak ahli di bidangnya.

Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu kurang lebih selama tiga bulan. Hasil yang ada kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan soal kebijakan pembukaan sekolah tatap muka.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo juga mengatakan perizinan untuk membuka sekolah dengan proses belajar tatap muka berpotensi menambah kasus Covid-19 hingga memunculkan klaster sekolah. (cnnindonesia.com, 22/11/2020)

Konflik pendidikan dimasa pandemi ini tidak lepas dari permaslahan utama bangsa ini. Yaitu, diterapkannya sistem Demokrasi Kapitalistik, dimana semua kebijakan selalu di standarkan pada manfaat dan keuntungan materi semata.

Andai sejak awal mengambil solusi Islam tentu permasalahan pandemi ini tidak akan pernah sampai sepelik ini. Kehidupan akan berjalan dengan normal dengan dilakukannya lockdown total untuk wilayah terdampak wabah.

Pun jika konflik hari ini terjadi atas simpang-siurnya informasi, itu sebab pemimpin negeri ini tidak punya kepekaan, kepedulian dan ketegasan dalam kebijakan media sebagai corong informasi masyarakat. Pemimpin-pemimpin zalim jelas hanya lahir dari sistem hidup yang zalim.

Andai sejak awal menerapka aturan Islam, sebab sedari awal Islam telah Allah SWT turunkan sebagai satu-satunya solusi kehidupan, Islam juga berani memjamin keadilan dan kesejahteraan hidup bagi seluruh umat yang ada di muka bumi ini.

Permasalahan pendidikan adalah permasalahan cabang atas permasalahan pokok, yaitu diterapkannya sistem Demokrasi Kapitalisme yang selalu syarat dengan kepentingannya yang merusak, jauh dari nilai-nilai keruhanian, akhlak dan kemanusiaan. Wallahualam bi showab.[]

Oleh: Muthi Nidaul Fitriyah

Posting Komentar

0 Komentar