Kebutuhan Umat terhadap Perubahan Hakiki



Omnibus Law UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan lewat tanda tangan presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Detik.Com (2/11/2020). Ini berarti UU tersebut siap untuk diterapkan.

Meski sebelumnya banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat baik, akademisi, Guru Besar dan Mahasiswa, buruh, ormas, ulama, aktivis pergerakan dan rakyat pada umumnya. Namun pemerintah seolah tidak bergeming mereka menutup mata, telinga bahkan sudah kehilangan hati nurani terhadap rakyat yang menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Ciptaker tersebut.

Pemerintah malah menuduh demo yang dilakukan dihampir seluruh provinsi di Indonesia itu ada yang menunggangi dan ada yang membiayai. Sebenarnya pemerintah itu bekerja untuk siapa sih? Untuk rakyat atau korporasi? Kalau pemerintah mau jujur harusnya tidak mengkambinghitamkan siapa yang ada dibalik demo tetapi mencari akar permasalahan mengapa demo itu terjadi

Walhasil Omnibus Law UU Ciptaker yang masih disahkan DPR saja pada 5 Oktober 2020 sudah menimbulkan kekacauan karena bab dan beberapa pasal yang ada didalamnya banyak menyengsarakan dan mendzalimi rakyat. Diantaranya pasal tentang rencana pemerintah membuat bank tanah, akan terjadi monopoli lahan bagi pemilik modal, pasal tentang hak orang asing memiliki hunian ditengah WNI yang makin kehilangan kemampuan memiliki rumah, pasal Hak Pengelolaan SDA, investor memiliki hak menguasai lahan hingga 95 tahun. 

Sungguh bahaya mengancam rakyat yang bisa kehilangan hak atas tanah airnya sendiri. Pasal ketenagakerjaan yang banyak mendzalimi buruh dan pegawai kantoran, sertifikat halal yang diserahkan ke produsen dan masih banyak pasal kontroversi yang banyak menguntungkan korporasi. Apalagi ini sudah sah dan ditandatangi oleh presiden. 

Semakin tampaklah kesengsaraan dan keterpurukan rakyat bila UU ini diterapkan. Harusnya UU ini tidak bernama Omnibus Law Cipta Kerja melainkan Omnibus Law Cipta Investasi karena memang antara judul dan isi tidak nyambung. Menguntungkan korporasi dan tidak menguntungkan bahkan mendzalimi rakyat.

Perlu disadari bahwa kedzaliman dan kejahatan regulasi ini lahir dan akan berulang lahir dari rahim sistem demokrasi, yang menumbuhkan model pemerintah korporatokrasi. Maka upaya perubahan yang mendasar akan terwujud bila demokrasi dicampakkan dan dengan mantap elemen bangsa di negeri mayoritas muslim ini mengadopsi Islam sebagai penggantinya. Islam mewajibkan hadirnya pemerintah yang mempraktekkan seluruh syariah secara Kaffah dalam bingkai khilafah. 

Sistem khilafah akan terwujud independensi kebijakan secara nyata . Tidak ada kebijakan berorientasi pekerja dan mendzalimi pengusaha. Juga mustahil ada UU yang mementingkan pengusaha dan berlaku jahat pada rakyat banyak.Mengapa demikian? Karena UU Khilafah tidak bersumber dari akal manusia dan logika manusia yang terbatas dan penuh kepentingan. Namun setiap regulasi yang lahir dari ketaatan manusia untuk mengimplementasikan ketentuan Nya (syariah Nya). Wallahu a'lam bis shawab.[]

Oleh: Faizah Ummu Haqi

Posting Komentar

1 Komentar