Janji Politik Calon Kepala Daerah, Akankah Terealisasi?



Musim kampanye pilkada serentak sudah dimulai. Buaian janji-janji politik saat kampanye pun dilakukan untuk mengambil hati rakyat. Dari janji manis untuk mensejahterakan rakyat sampai janji palsu berbalut kamuflase. Banyaknya  janji politik para kandidat membuat rakyat skeptis,  apakah janji akan dipenuhi semudah mengucapkan janji ataukah lupa dengan janji?

Buaian janji politik memang asyik dikumandangkan, dan terdengar Indah  di telinga. Janji manis seperti "jika saya terpilih saya akan memakmurkan, mensejahterakan dan membuat rakyat sentosa, akan menyediakan layanan dan  sarana ini dan itu serta membangun ini termasuk yang itu".

Untuk memenangkan pertarungan politik untuk  menjadi kepala daerah. Masa kampanye dimanfaatkan  untuk rajin menyapa, berkunjung ke wilayah pemilihan, silaturahim dan bertemu rakyat dengan jumlah terbatas. Tak peduli siang ataupun malam hari walaupun ditengah pandemi Covid-19.
 
Kampanye tatap muka ditimbang paling efektif untuk melihat dan mengetahui retorika komitmen calon kepala daerah tersampaikan atau tidak. Saat bertemu rakyat akan bisa dilihat kondisinya secara nyata. Begitpun aspirasi dan harapan rakyat bisa tersampaikan secara terbuka kepada calon kepala daerah. Ini menjadi momok tersendiri, berpotensi adanya klaster baru penyebaran Covid-19.
 
Bagi sebagian rakyat, tahapan kampanye memang menjadi hal yang dianggap penting bagi rakyat. Melalui kampanye para calon kepala daerah memberitahukan kepada rakyat tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih. Bagi sebagian rakyat, informasi ini menjadi sangat penting sebagai referensi dalam menentukan pilihan, memilih atau tidak.

Topik pembicaraan calon kepala daerah dengan rakyat relatif sama, setiap kali berkampanye dari satu pilkada ke pilkada berikutnya. Paling diandalkan, terutama bagi kandidat petahana adalah komitmen melanjutkan program yang sudah dianggap sukses. Dengan terus melanjutkan program yang sudah ada akan  lebih nyata hasilnya. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas begitu janjinya.
 
Yang sering dibahas diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga dan emak-emak seperti halnya meningkatkan usaha kecil untuk tambahan penghasilan keluarga. Selain itu terkait pelayanan publik seperti, jaminan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Selebihnya, lebih kasuistik dan spesifik terkait permasalahan yang dialami rakyat di wilayahnya. Tanggung jawab moral kandidat petahana tentunya lebih berat karena sudah pernah dijanjikan sebelumnya. 
 
Cara berkomunikasi secantik mungkin akan mendatangkan simpati publik. Sehingga terjebak pencitraan diri yang berlebihan. Artinya, mau tak mau calon kepala daerah akan disibukkan dengan janji-janji politik yang sejatinya adalah hutang pada rakyat.
 
Rakyat tidak gampang lupa dengan apa yang sudah dijanjikan menbawa harapan dan aspirasi mereka. Jika rakyat masih punya harapan sama, sejatinya mereka masih percaya dan menitipkan harapan besar akan nasib rakyat pada calon pemimpinnya. Kepercayaan yang tentu menjadi amanah yang harus ditunaikan. Apalagi semua janji akan dimintai pertanggungjawaban oleh Penguasa alam semesta, Allah SWT. 

Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 91: 
“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Haruskah lagi dan lagi menjanjikan sesuatu yang baru untuk menarik simpati rakyat? Atau, memenuhi janji dan komitmen yang tak kunjung belum berwujud? Ini adalah pilihan bagi kepala daerah. Lebih baiknya mengurangi berjanji, dan akan lebih bijak lagi tidak mengingkarkan apapun yang sudah dijanjikan. 

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 120: 

“Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.” 

Dalam sistem demokrasi, politik adalah kepentingan. Tidak ada kawan abadi dalam berpolitik. Janji-janji politik para pemimpin tak lekang waktu, tetap menjadi jawaban pemenuhan harapan dan aspirasi publik. Akhirnya hanya menjadi 'dosa-dosa politik' yang selalu tergadaikan, berpindah satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. 
 
Kenyataannya, sebagian besar rakyat tidak lagi memandang penting kampanye bahkan pilkada itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan rakyat. Terjadinya penurunan secara beruntun partisipasi rakyat dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Bahkan, dalam konteks pilkada, di beberapa daerah jumlah suara golput justru lebih besar daripada suara kemenangan pasangan calon. 

Alasan mendasar yang melatarbelakangi munculnya kekecewaan rakyat tersebut akibat janji politik yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.

Ingkar janji dalam politik demokrasi bukanlah fenomena aneh. Di beberapa negara pun hal ini juga terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Susan C. Stokes (2001), seorang guru besar Ilmu Politik Universitas Chicago terhadap 44 kasus pemilihan presiden di 15 Negara Amerika Latin selama kurun waktu 1982-1995 menunjukkan adanya kecenderungan pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-janji kampanye. Ada gejala bahwa para politisi memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi segera setelah mereka terpilih mereka menentukan kebijakan semau mereka tanpa mempedulikan preferensi para pemilihnya (news.detik.com, 4/12/2018).

Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang keniscayaan. Demokrasi hanya memberikan pemimpin janji manis. Rakyat hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih kekuasaan. Inilah wajah demokrasi buatan manusia. Saat merenungkan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 50 :

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Dalam Islam, hukum berjanji adalah boleh (jaiz) atau disebut juga dengan mubah. Tetapi hukum memenuhi atau menepatinya adalah wajib. Melanggar atau tidak memenuhi janji dalah haram dan berdosa. Berdosanya itu bukan sekadar hanya kepada rakyat yang dijanjikan tetapi juga kepada Allah swt. Menunaikan janji adalah ciri orang beriman, sebagaimana diungkapkan Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 8. Salah satunya yang paling utama orang-orang beriman adalah mereka yang memelihara amanat dan janji yang pernah diucapkannya. 

Allah SWT berfirman : 
 “Telah beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.” Wallahu a'lam bishoab.[]


Oleh: Alin FM 
Praktisi Multimedia dan Penulis

Posting Komentar

0 Komentar