Islam Solusi Maraknya PHK



Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) menciptakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi. Berdasarkan survei Jobstreet Indonesia terhadap lebih dari 5.000 pekerja, tercatat 54% di antaranya kena PHK dan juga dirumahkan.

Dari sisi usia, justru yang paling banyak terkena PHK atau dirumahkan adalah usia produktif yakni 18-24 tahun dengan persentase 67%. Lalu, 74% di antaranya ialah pekerja dengan penghasilan rata-rata Rp 2,5 juta per bulan. Sementara, pegawai dengan penghasilan Rp 2,5-4 juta per bulan mencapai 69%, dan Rp 4-8 juta 60%.

Sementara itu, dari data BPS atas hasil survei terhadap 90.967 koresponden, sebanyak 2,52% sudah terkena PHK, dan yang dirumahkan sementara mencapai 18,34%. (detik.com, 7/10/2020)

Selain dihantui pandemi Corona, negeri ini juga dihantui gelombang PHK. Gelombang PHK massal masih terjadi mulai dari perbankan, perusahaan ritel hingga bisnis hotel dan pariwisata tak luput dari terjangan tsunami PHK.

Di antara alasan yang dikemukakan perusahaan mengapa melakukan PHK massal adalah daya beli masyarakat yang menurun, aturan pembatasan sosial yang mengharuskan perusahaan mengurangi mobilitas pekerja di luar rumah, dan efisiensi pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

Ekonomi melambat berimbas pada produksi, sehingga dengan mengurangi jumlah pekerja diharapkan dapat mengefisiensi biaya operasional perusahaan. Lebih lanjut fenomena tsunami PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan disebabkan beberapa faktor;

Pertama, kalah daya saing. Kedua, efisiensi pengeluaran. Menggaji karyawan dianggap hal yang paling membebani pembiayaan perusahaan. Oleh karenanya, tak mengherankan bila banyak perusahaan lebih memilih merumahkan pekerja untuk menekan biaya produksi.

Ketiga, perkembangan teknologi 4.0. Revolusi industri 4.0 telah menjadikan tenaga manusia mulai tergantikan dengan tenaga mesin. Badan usaha apapun harus mampu berevolusi agar tak dianggap ketinggalan zaman.

Keempat, kapitalisasi dan liberalisasi industri. Wajah rimba begitu kentara dalam ekonomi kapitalis, yang bermodal besar akan mengalahkan pemodal kecil sehingga kekayaan dan kepemilikan berbagai sektor industri hanya berputar pada pemilik modal besar.

Pasar bebas adalah satu di antara penerapan liberalisasi ekonomi di berbagai bidang. Akibat penerapan kapitalisme liberal perusahaan nasional di Indonesia kalah pamor dan berujung gulung tikar. Hal ini  menunjukkan bahwa sistem kapitalisme  menjamin kesejahteraan dan keadilan.

Berbeda dengan sistem kenegaraan yang menerapkan syariah Islam. Khilafah akan menjamin keadilan dan kesejahteraan sampai pada level individu. Khalifah berkewajiban membuka lapangan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam.

Rasulullah Saw bersabda, "Imam atau khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya."
(HR al-Bukhari dan Muslim)

“Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak menunaikan hak rakyatnya), kecuali Allah akan haramkan dia (langsung masuk) surga.” (HR. Muslim)

Islam pada dasarnya mewajibkan individu laki-laki untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

Dalam Islam, sumber daya alam yakni air, padang rumput dan api adalah kepemilikan umum atau rakyat yang pengelolaannya wajib dilakukan negara bukan swasta demi kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam ini akan membuka industri-industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, dalam iklim investasi dan usaha, khalifah juga akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. 

Negara juga wajib menanggung kebutuhan pokok rakyatnya saat rakyat tersebut sudah tidak mampu bekerja, dan kerabatnya juga hidupnya tidak melebihi standard.

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin yg tak mampu), maka itu menjadi tanggunganku kepadaku” (H.R. Bukhari).

Dengan mekanisme aturan Allah dalam ekonomi itu, khilafah berhasil meratakan sejahteraan selama berabad-abad.[]


Oleh: Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar