Internasionalisasi Kesehatan, Ide Busuk Para Kapital



Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Maka tidak heran jika kita terserang berbagai penyakit, kita akan berusaha untuk berobat demi kesembuhan. Baik berobat di Rumah Sakit didalam kota, luar kota hingga luar negeri.

Terkait dengan kesehatan, negara memiliki peranan penting, yakni menjamin kesehatan bagi masyarakat. Baik fasilitas, maupun biaya kesehatan. Dalam sistem kapitalis, kesehatan adalah lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Tidak heran jika pemerintah yang seharusnya menjamin kesehatan, memanfaatkannya untuk memalak warganya dengan dalih biaya berobat yang harus ditanggung individu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit (RS) asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura. Pernyataan tersebut diungkapkan dengan alasan, bahwa Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600.000 orang, terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat dengan 500.000 orang wisatawan medis di tahun yang sama. Melihat potensi ini, saya bersama jajaran K/L terkait hari ini berkoordinasi tentang rencana pengembangan wisata medis di Indonesia”. Luhut menambahkan memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia. (dilansir cnbcindonesia.com 21/10/2020).

Sejatinya, negara wajib memenuhi pelayanan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Karena kesehatan adalah kebutuhan pokok setiap individu masyarakat. Dengan adanya usulan program Internasionalisasi pelayanan kesehatan, semakin menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalis demokrasi layanan kesehatan adalah ajang bisnis yang dikomersialkan. 

Dalam sistem kapitalis, pelayanan kesehatan termasuk salah satu komoditas ekonomi yang menggiurkan bagi kapital. Dengan adanya program Internasionalisasi pelayanan kesehatan merupakan ancaman besar, karena tenga medis asing akan banyak yang masuk ke negeri ini. Akibatnya, peran SDM lokal akan tergerus dan terpinggirkan.

Ancaman lainnya, hilangnya peran negara untuk mengawasi kualitas layanan kesehatan. Karena yang memiliki dominasi nantinya bisa dipastikan perusahaan asing beserta tenaga medis yang pro dengan kepentingan asing, aseng serta cukong. Yang mana pihak asing disini hanya peduli dan hanya menyelenggarakan layanan kesehatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari warga mampu.

Luhut mengatakan rencana ini dikaji karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah fakta bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan medis sebesar US$3,000-10,000 per orang. Dengan adanya data tersebut maka pemerintah menggunakan berbagai cara supaya meraup keuntungan dari bisnis kesehatan, diharapkan APBN menjadi surplus dengan adanya wisata medis di Indonesia.

Pernyataan pemerintah ini sangat menyesatkan cara pandang masyarakat, alih-alih masyarakat dapat berobat dalam negeri justru sebaliknya biaya berobat akan semakin mahal, dan standar layanan kesehatan tak menentu sebab mengikuti standart Internasional.

Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korban, bagaimana tidak, biaya yang akan dikeluarkan untuk berobat di RS Internasional tentu sangat mahal. Karena mengacu pada standar Internasional. Tanpa mengikuti standar Internasional saja, berobat dalam negeri ini sudah sangat sulit dan mahal. Sehingga timbul spekulasi dalam masyarakat “orang miskin dilarang sakit”. Segmentasi pelanggan RS Internasional dari kalangan yang mampu membayar lebih untuk mendapat layanan dan fasilitas yang dianggap lebih baik. Teknologi, kualitas, standar medis, dan profesionalitas layanan menjadi motif utama pasien untuk lebih mencari layanan kesehatan.

Hal ini memang niscaya, mengingat sistem kapitalis tegak di atas paradigma yang rusak. Akidah sekularisme yang mendasari sistem hidup mengagungkan nilai-nilai material dan kemanfaatan. Sehingga segala lini kehidupan dijadikan komoditas ekonomi, hingga mengabaikan halal haram. Kapitalis melahirkan sistem kepemimpinan dan kekuasaan yang sarat kepentingan. Fungsi mengurus dan menjaga umat justru menjadi alat mencari keuntungan. Bahkan pemimpin saat ini rela menyerahkan harta kekayaan milik umat, berupa sumber daya alam yang melimpah ruah kepada kapital.

Berbeda jauh dengan sistem Islam. Sistem ini tegak diatas aqidah Islam yang meniscayakan kepemilikan umat untuk dikuasai asing. Aqidah Islam, berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dengan mengemban amanat sebagai pengelola kehidupan dalam bentuk ketundukan pada aturan hidup yang diturunkan Allah Ta’ala, yakni syariat Islam.

Ditegaskan Rasulullah Saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Artinya negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan penuh terhadap pelaksanaan kesehatan bagi warga negaranya. Pemerintah/Negara telah diamanahkan Allah SWT sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak hanya bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apa pun warna kulit dan agamanya. Sehingga warga masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri atau bergantung pada standar-standar asing.

Termasuk menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai secara kualitas dan kuantitas, dana yang mencukupi, laboratorium diagnostik, SDM kesehatan, lembaga riset, dan industri alat kedokteran serta farmasi. Tuntutan ini begitu selaras dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki negara.

Pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan berbasis sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam akan melahirkan tenaga terampil dibidangnya. Sehingga permasalahan tenaga medis saat ini mampu diatasi. Serta, dapat dipastikan SDM yang dihasilkan merupakan tenaga professional yang memiliki integritas untuk menjadi bagian yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah umat.

Fasilitas kesehatan dan unit-unit teknis lain yang dimiliki negara berfungsi sebagai perpanjangan fungsi negara. Artinya, harus dikelola di atas prinsip pelayanan dengan pembiayaan dan pengelolaan langsung dari negara. Dengan kata lain, sektor pelayanan kesehatan tidak dibenarkan menjadi lembaga bisnis dan bersifat otonom.

Pada abad ke 9, Ishaq bin Ali Rahawi menulis Adab at-Thabib yang untuk pertama kalinya ditujukan untuk kode etik kedokteran, ada 20 bab dalam buku tersebut. Di antaranya merekomendasikan melakukan peer-review atas setiap pendapat baru yang ditemukan didunia kedokteran. Jika ada pasien yang meninggal maka catatan medis dokter akan diperiksa oleh dewan dokter, untuk menguji apakah sesuai standart atau tidak. Begitu detailnya pelayanan kesehatan dalam naungan khilafah.

Selain itu, jaminan sistem kesehatan dalam Islam juga melibatkan semua komponen masyarakat mulai dari peran individu, keluarga, masyarakat hingga negara. Dalam Khilafah, Negara tidak ambil untung dalam melayani warganya.
Selain ikhtiar yang bersifat fisik ini, pemimpin umat juga wajib mengajak masyarakat untuk berikhtiar spiritual bahwa penyakit yang menyerang warga berasal dari Allah. Maka, warga harus melakukan muhasabah dan kembali kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan.

Walhasil, dukungan penuh Khilafah terhadap sains dan kesehatan akan memacu para peneliti di bidang medis untuk memberikan kontribusinya terbaik kepada umat. Inilah Khilafah Islam, sebuah negara yang menyejahterakan dan membawa kemaslahatan untuk seluruh alam.[]

Oleh: Alfia Purwanti, S.M.

Posting Komentar

0 Komentar