Impor Demokrasi Buat Kontroversi


Respon terhadap opini penerapan syariat Islam dan Khilafah di Indonesia, salah satunya menganggap bahwa Khilafah adalah ide impor, tidak linear dengan sejarah dan kesepakatan bangsa Indonesia. Ditambah lagi dengan anggapan bahwa Indonesia ini demokrasinya tidak sebagaimana negara yang lainnya karena diwarnai warisan dan budaya khas Indonesia. Inilah narasi yang senantiasa menegasi dikotomi demokrasi dan khilafah.

Khilafah Islam bukan ide impor, pastinya. Meskipun ajaran Islam berkembang pertama kali di tanah Arab, namun Khilafah bukan berasal dari negara Arab atau karya manusia di daerah Arab. Khilafah adalah ide yang berasal dari ajaran Islam, disyiarkan untuk seluruh umat manusia. Ditakdirkan Allah SWT menyebar ajaran tersebut berkat tabligh-nya Baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh ajaran Islam termasuk Khilafah diterima secara sadar dan penuh kebanggaan oleh penduduk di dua pertiga dunia hingga tiga belas abad lamanya. Namun dihentikan oleh penjajahan dan propaganda keji kafir barat. Sehingga berhentilah risalah Islam di bumi Allah ini. Lalu Barat pun menawarkan demokrasi. 

Propagandis demokrasi mestinya membuka dulu buku rujukannya seputar demokrasi. Cukup satu saja. Maka akan tampak jelas siapakah yang mencetuskannya, bagaimana ide tersebut mereka aplikasikan hingga diadopsi dunia hari ini. Jelas buatan manusia. Athena negara demokrasi pertama tahun 508-507 SM di bawah pimpinan Cleisthenes memberikan kewarganegaraan demokratis pada pria elit bebas namun tidak kepada wanita apalagi budak. Pimpinan tentu selamanya ditempati elit, bukan rakyat.

Bangsa Republika Korsika memunculkan kembali demokrasi pada tahun 1755. Di Amerika Serikat mulai di adopsi tahun 1788 namun warga kulit hitam dan wanita tidak memiliki hak politik meskipun katanya menjamin hak dan kebebasan sipil. Kemudian dampak revolusi Eropa Tahun 1848 juga mengabulkan tuntutan pemerintahan yang lebih demokratis. Suburnya adopsi demokrasi mulai tahun 1960 di banyak negara. Hingga PBB ‘menghargai’ dengan hari Demokrasi Internasional tiap 15 September. Dan meletakkan democracy index sejak tahun 2011 dan menilai Indonesia adalah negara demokrasi tidak sempurna. Hingga terjadilah euphoria politik di Indonesia hingga hari ini boros dan rendah sense of crisis karena pandemi pun masih memikirkan kursi kekuasaan.  

Apakah kurang jelas, demokrasi justru yang merupakan produk Impor, tepatnya lagi ide barat yang sama sekali tidak mendatangkan kesejahteraan dan keadilan buat rakyat Indonesia. Sejak demokrasi menjadi sistem atas 229 juta muslim Indonesia hingga hari ini, peraturan perundang-undangannya banyak ditambal dan disulam bahkan pada undang-undang dasarnya. 

Untuk era Jokowi-Ma’rif setahun ini saja sudah tercatat empat revisi UU telah disahkan diantaranya UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan terbaru Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Indikasi kebijakan untuk membayar hutang politik menurut para pengamat ini, telah memancing gerakan tumpah kejalan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang tak mendapat kesempatan berjumpa dengan pemimpinnya. Malah menerima sikap represif dari aparat keamanan. Mengingkari yang harusnya dijamin dalam demokrasi pada hak menyampaikan pendapat dimuka umum. 

Kebijakan non populis periode kedua Jokowi ini berhadapan dengan gerakan oposisi yang perlu ditimbang pula muaranya. Karena yang disuarakan masih amat pragmatis, belum menyentuh akar masalahnya yang sistemik. Tidak cukup mengkritik mekanisme lahirnya perundang-undangan semata atau membongkar pasang substansi dan prosedur saja. Muara penyebab kericuhan semua ini yakni diadopsinya demokrasi bahkan sudah korporatokrasi yang amat matching dengan congkaknya kapitalisme dan liberalisme. Maka demokrasi ini nyatanya butuh kesejahteraan agar bisa hidup dan kesejahteraan tidak memerlukan demokrasi agar terwujud. Meskipun membungkus demokrasi itu dengan istilah Islami misalkan menyamakannya dengan aktivitas syura (musyawarah). 

Dr. Taufiq Muhammad Asy Syawi bersikeras membantah penyamaan demokrasi dengan syura tersebut. Dibukunya ‘Syura bukan Demokrasi’ beliau sebutkan bahwa konsep syura memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam dari makna musyawarah dalam demokrasi. Islam memerintahkan aktivitas syura untuk mewujudkan keadilan dan tujuan serta prinsip syariah. Maka syura merupakan cabang dari syariah yang harus tunduk pada syariah Islam. 

Al Ulama Abdul Qodim Zallum menegaskan dalam buku Ad Dimukratiyah Nizham Al Kufr mengajak kita meresapi firman Allah SWT Surah Al Hasyr ayat 7 yang artinya, “Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah”. Menurut beliau, ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban mengambil semua hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Pemahaman kebalikan (Mafhum Mukhalafah) dari ayat itu adalah bahwa kita tidak boleh mengambil hukum apapun selain hukum yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita. 

Beliau pun menitipkan pesan haramnya kaum muslimin untuk mengambil dan menyebarluaskan demokrasi serta mendirikan partai-partai politik yang berasaskan demokrasi. Terutama lagi menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dan asas konstitusi. Demokrasi tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. 

Demikian kacaunya demokrasi produk impor dari barat ini, tidak layak mengatur kehidupan umat Islam bahkan bagi sekalian alam. Sebaliknya argumentasi definisi syura dalam sistem khilafah Islam, argumentasi empiris hingga historis terkait syariah dan khilafah, tidak menodai sedikitpun kepentingan umatnya hingga berapapun jumlah suku, agama, ras dan bangsanya di alam raya. Karena demokrasi itu cacat sejak lahir, Islam yang bercahaya tidak akan pernah redup. Allahuakbar!

Oleh: Zawanah Filzatun Nafisah
(Muslimah Ideologis Khatulistiwa)

Posting Komentar

0 Komentar