Hutan Papua Membara, Siapa yang Bertanggungjawab?


“Hutan Papua seluas hampir kota Seoul dihancurkan sebuah perusahaan kelapa sawit dan sengaja dibakar untuk kepentingan ekspansi perkebunan”. Demikian cuitan akun twitter @GreenpeaceID pada Kamis (12/11).

Greenpeace International bersama dengan Forensic Architecture melakukan investigasi terkait kebakaran hutan yang terjadi di papua. Hasil dari investigasi visual yang dirilis pada Kamis (12/11) menunjukkan dugaan Korindo Group yang merupakan anak perusahaan Korea Selatan “secara sengaja” membakar hutan untuk kepentingan ekspansi lahan kelapa sawit.

Perusahaan Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektar hutan di provinsi tersebut sejak tahun 2001. Sebuah wilayah yang hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan (bbc.com, 12/11/2020).

Meski pihak Korindo Group membantah dan menyatakan bahwa informasi pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihaknya tidak benar. Namun, tim investigasi menemukan pola kebakaran, arah dan kecepatan perpindahan api dari waktu ke waktu terjadi secara berurutan. Temuan ini berdasarkan data satelit VIIRS dan MODIS NASA (cnnindonesia.com,14/11/2020).

Terkait penemuan ini, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik menilai pemerintah harus meminta pertanggungjawaban Korindo. "Namun persoalannya, rekam jejak pemerintah dalam penegakan hukum lemah dan tidak konsisten apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro-bisnis ketimbang aspek lingkungan," katanya (greenpeace.org, /12/11/2020)

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukanlah tanpa sebab. Pasalnya kebakaran hutan terjadi bukan kali ini saja, melainkan senantiasa terjadi dari tahun ke tahun, dimana pembakaran lahan diantaranya bertujuan untuk perluasan lahan perkebunan sawit.

Dari sini tampak jelas bahwa aksi pembakaran lahan merupakan agenda tahunan yang terencana, terus berulang dan area pembakarannya semakin meluas. Sekalipun masyarakat sudah berulang kali meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, pemerintah seolah mendiamkan bahkan membiarkan terjadinya aksi perusakan alam tersebut.

Maraknya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dan salah satunya di Papua, sejatinya terjadi diterapkannya sistem ekonomi Kapitalisme di negeri ini. Sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada profit/ keuntungan meyakini bahwa roda perekonomian harus semaksimal mungkin diserahkan pada mekanisme pasar.

Sementara itu negara hanya berperan sebagai regulator yang tidak boleh banyak ikut campur dalam perekonomian rakyat. Sistem kapitalis sekuler yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta ataupun asing untuk memiliki harta kepemilikan umum tanpa batas, pada akhirnya memberikan hak konsesi atau izin pembukaan lahan kepada pihak swasta tanpa harus memperhitungkan aspek lingkungan.

Padahal pemberian kebebasan kepemilikan tanpa batas tentu saja akan menimbulkan kerusakan, termasuk di dalamnya kerusakan lingkungan. Pihak swasta yang berorientasi meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya, pasti akan memilih jalan termurah dan tercepat guna membuka lahan sekalipun dengan jalan membakar hutan. Maka bukanlah hal yang mengherankan jika hutan Papua akan menjadi tumbal perekonomian kapitalis.

Lain halnya jika Islam yang diterapkan dalam bingkai khilafah Islamiyah. Khilafah memberikan jaminan kesejahteraan dan penjagaan alam yang tidak dimiliki oleh sistem lain. Di dalam sistem Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum yang dapat dinikmati masyarakat secara bersama sesuai dengan koridor syariat. 

Rasul saw bersabda, “Kaum muslim bersekutu (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah). Maka dari itu, Islam melarang penguasaan harta kepemilikan umum yang jumlahnya tidak terbatas untuk diserahkan kepada individu maupun swasta. 

Di dalam Islam, negara berhak mengelola hutan sebagai harta kepemilikan umum  yang kemudian hasil pengelolaannya didistribusikan untuk kemaslahatan masyarakat.  Sedangkan harta kepemilikan umum yang kemudian diperbolehkan untuk dikelola swasta dan jumlahnya terbatas, akan senantiasa dipantau pengelolaannya oleh negara agar tidak menyalahi syariat.

Selain itu, negara juga memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran hutan seperti, pembakaran hutan, pembalakan liar dan penebangan pohon diluar batas yang bertentangan dengan syariat. Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda, cambuk, penjara, bahkan hukuman mati bergantung pada tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Sistem sanksi Islam yang tegas semacam ini tentu saja akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Dengan demikian, Islam menjamin pengelolaan harta kepemilikan umum yang secara maksimal didistribusikan untuk kemaslahatan umat dan bukan hanya untuk kepentingan kaum kapital. Di sisi lain, Islam mewajibkan negara untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku perusak lingkungan, termasuk pelaku pembakaran hutan. Sehingga tidak ada lagi celah bagi asing maupun swasta untuk menguasai harta kepemilikan umum seperti hutan, apalagi sampai melakukan aksi perusakan lingkungan.[]

Oleh: Trisna AB

Posting Komentar

0 Komentar