+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

HRS Center Tegaskan Maulid Nabi dan Pernikahan Putri HRS yang Diselidiki Polisi Bukan Perbuatan Pidana



TintaSiyasi.com-- Direktur HRS Center Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M. H., menegaskan penyelidikan yang dilakukan kepolisian terhadap acara maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq Syihab (HRS) atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan bukan perbuatan pidana.

"Proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan maulid Nabi Muhammad saw dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizieq Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa perbuatan pidana,"ujarnya dalam konferensi pers HRS Center, Kamis (19/11/2020) di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa penanganan pandemi covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah adalah PSBB, bukan sistem karantina wilayah yang dasar hukumnya merujuk pada PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB.

Ia mengungkapkan, peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB didasarkan pada UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ia menambahkan bahwa pemberlakuan PSBB hanya merujuk pada UU Nomor tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

"UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tidak menyebutkan norma hukum larangan dan sankai pidana PSBB. Norma Hukum pasal 9 jo pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berlaku dalam hal pelanggaran kekarantinaan bukan PSBB," jelasnya.

Ia menilai penerapan pasal 216 KUHP tidak tepat dalam hal kepentingam penyelidikan perkara a quo (tersebut). Ia menegaskan pasal 216 KUHP tidak ada relevansinya dengan peyelenggaraan PSBB, sehingga tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan pidana dalam PSBB.

Adapun terkait penjatuhan denda sebesar 50 juta kepada Habib Rizieq Syihab oleh pemprov DKI Jakarta, menurutnya bukanlah pelanggaran hukum pidana namun hanya sekedar denda administratif. "Denda administratif yang telah dibayarkan Imam Besar Habib Rizieq Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana," jelasnya

"Maka, terhadap gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizieq Syihab dan pihak-pihak lainnya, tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar