How Democracies Die, Prof. Suteki Nilai Sistem Islam Mampu Gantikan Demokrasi

TintaSiyasi.com-- Ramainya media sosial terkait unggahan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang membaca buku berjudul "How Democracies Die" mendapat banyak tanggapan publik. Guru Besar UNDIP (Universitas Negeri Diponegoro), Pakar Hukum-Masyarakat, dan Filsafat Pancasila, Prof.Dr. Suteki, SH.M.Hum menilai bahwa sistem pemerintahan Islam mampu menggantikan demokrasi ketika mati.

"Untuk menghadapi kematian demokrasi, ada sistem yang mampu menggantikan demokrasi yang mati itu. Tidak lain adalah sistem pemerintahan Islam. Mengingat penduduk Indonesia 87,19 persen adalah Muslim, mestinya tidak ada hambatan yang berarti untuk menerapkan sistem tersebut," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (23/11/2020).

Walaupun, menurutnya fakta berbicara lain, yaitu banyak narasi negatif menimpa dakwah Islam. “Oleh karena itu, tugas utama pengemban dakwah adalah menyadarkan umat Islam terkait sistem Islam yg mampu menggantikan sistem demokrasi," tegasnya.

Menurutnya, potensi terhadap matinya demokrasi sangat besar ketika penguasa bersikap otoriter. "dalam hal ini termasuk pemerintah dan DPR berlaku semakin otoritarian menghadapi rakyat dalam menuntut keadilan dan kebenaran, dan membuat konflik bisa makin meluas," terangnya.

"Sebagai umat Islam tentu harus punya agenda tersendiri untuk mengantisipasi ketika suatu saat demokrasi telah mengalami dying, sekarat hingga mati,” ajaknya.

Profesor ini berkisah kesannya saat pertama membaca buku yang berjudul "How Democracies Die", yang ia beli sejak tahun 2018 itu. “Sejak awal saya bertanya dalam hati bagaimana bisa demokrasi dapat mati? Bukankah katanya sistem ini adalah pilihan terbaik bagi semua negara bangsa (nation state) sekarang ini?," tanyanya.

Kemudian ia mencoba untuk mengais-ngais informasi di buku yang bersampul warna hitam bertajuk How Democracies Die itu. Ia mengutip, di bagian pendahuluan Steven Levitsky and Daniel Ziblatt menceritakan bagaimana demokrasi bisa mati. "But there is another way to break a democracy. Siapa pembunuh demokrasi itu? Ternyata pembunuhnya bukan para jenderal tiran, diktator, tetapi penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. It is less dramatic but equally destructive. Yang membunuh demokrasi secara perlahan," ungkapnya.

“Apakah mungkin penguasa Indonesia yang mengaku sebagai penguasa demokratis berdasar Pancasila saat ini termasuk yang sedang membunuh sistem yang dipilih dan diciptakannnya sendiri?," selidiknya.

Ia kembali membongkar isi dari buku itu, menurutnya dari buku tersebut Steven dan Daniel mengatakan tidak semua pemimpin terpilih memiliki track record represif dan otoriter. "Memang ada yang sejak awal tampak otoriter seperti Hitler dan Chávez. Tapi banyak juga yang awalnya berwajah polos dan lugu, pelan tapi pasti lalu menjadi otoriter setelah memimpin dalam rangka mempertahankan kekuasaan," tandasnya.

Ia menjelaskan ada empat indikator otoritarianisme yang disebut dengan "Four Key Indicators of Authoritarian Behavior" untuk mengetes indikator otoritatianisme itu digunakan. Berikut salah satu indikatornya: Readiness to curtail civil liberties of opponent, including media (kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil). 

Ia pun coba mengkaitkan adanya kesamaan dengannya apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan Indonesia saat ini, “Diterbitkannya UU Ormas, RUU HIP, serta berbagai kebijakan penguasa yang melarang pembahasan tema tertentu tentang khilafah misalnya, karena dianggap mengancam Pancasila dan NKRI, sementara khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam tentang Fikih Siyasah yang boleh dipelajari dan didakwahkan sebagaimana sholat, zakat, haji dan lain-lain menjadi bukti adanya parameter indikator keempat ini,” paparnya.

Akibatnya, ia katakan ancaman psikologis terhadap para aktivis pendakwah, ustaz, dan lain-lain dengan narasi terpapar radikalisme cukup menghambat hak politik untuk menyampaikan pendapat. 

"Demikian pula penangkapan dan penahanan para aktivis KAMI pada tanggal 11 atau 12 Oktober 2020 juga sebagai indikasi adanya pembatasan bahkan ancaman terhadap hak menyatakan pendapat dan berkumpul. Fakta ini juga menunjukkan terpenuhinya parameter otoritarianisme indikator ini," pungkasnya. [] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar