Hindari Multitafsir tentang Ujaran Kebencian, Ketua LBH Pelita Umat Tegaskan UU ITE Harus Direvisi Total



TintaSiyasi.com-- Menanggapi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering terjadi multitafsir tentang ujaran kebencian, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M H mengusulkan agar UU ITE yang ada sekarang direvisi total.

"Oleh karena itu, saya berpendapat, UU ITE ini semestinya diubah atau direvisi total untuk mendefenisikan secara konkrit agar tidak multitafsir apa itu ujaran kebencian," ujarnya dalam Islamic Lawyer Forum: Revisi UU ITE, Perlukah?, Jumat (27/11/2020) di kanal Youtube LBH Pelita Umat.

Ia menuturkan, antara hukum dan kekuasaan sekarang ini sangatlah dekat, sehingga menurutnya kekuasaan itu sangat kental untuk mempengaruhi hukum yang diterapkan. "Nah, ini hukum dan kekuasaan itu adalah seperti dua (hal yang) tidak terpisahkan, bahkan lebih dominan di kekuasaan. Termasuk dalam konteks penerapan," tambahnya.

Ia menjelaskan, kekuasaan bisa masuk ke dalam penerapan hukum apabila terdapat celah pada UU atau Hukum yang diterapkan. "Celah itu di mana? Misalnya, yang pertama adalah apa yang dimaksud ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu sampai detik ini celahnya adalah bersifat subjektif," bebernya

Lebih lanjut ia menyatakan bawah slogan-slogan yang menyatakan hukum sebagai panglima tertinggi itu tidak tepat dengan kondisi yang ditunjukkan. "Justru yang menjadi panglima itu adalah kekuasaan dalam konteks politik gitu," ungkapnya.

"Nah, disitulah akhirnya saya berpendapat bahwa celah-celah itulah yang berpotensi besar digunakan oleh kekuasaan. Oleh karena itulah, saran saya adalah karena ini adalah hukum pidana mestinya harus bersifat tegas," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar