Hakim MK Berbintang Tapi Berhati Tumpul?



Apa kata Prof. Suteki? Hakim MK kalau tidak progresif lebih baik berhenti jadi Hakim Negarawan.

Tahun 2019 dulu, terngiang kata- kata: "Buktikan kalau ada pelanggaran TSM dalam Pemilu!" Setelah disodori: semua bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum..!

Kalau tidak dapat dibuktikan secara hukum, kita punya moral yang posisinya leboh tinggi daripada hukum. Makanya hakim konstitusi wajib juga membaca hukum secara moral (moral reading on constitution). Itu penalaran hukumnya. Lagian Law is not only rules and logic, but also behavior even behind behavior. Untuk itulah irah-irahan semua Putusan Hakim berbunyi:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", bukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG". Apalagi pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 (UU KEKUASAAN KEHAKIMAN) ditegaskan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat". Ini artinya hakim tidak boleh pasif, harus aktif menggali, mengikuti dan memahami apa sebenarnya yang dituntut oleh rakyat? Hakim MK harus mau memasang hati dan pendengarannya di tengah masyarakat bukan pasif menunggu "kabar berita" dari pemohon saja. Ini yang kita sebut hakim MK progresif.

Berbeda dengan peradilan lain yang mungkin mudah terkooptasi oleh kekuasaan, secara ideal MK harus menjadi bukan hanya constitutional guardian melainkan harus pula menjadi ideology guardian. Roh moral harus diutamakan dalam penengakan hukum. Namun, patut diduga MK yang seharusnya bisa membaca hukum dengan moral (moral reading) ternyata sama dengan peradilan yang lainnya. Membaca hukum dengan kaca mata kuda. Mengagungkan cara berpikir secara automat mechanistic. Cara berpikir ini mengandalkan bunyi Undang-undang sehingga hakim seolah hanya menjadi corong atau mulut UU (la bouche de la loi). 

Di muka sudah disiinggung bahwa: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ditambah aspek transendental dalam irah-irahan putusan hakim yang berbunyi: demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apa arti semua ini? Hal ini sesungguhnya bermakna bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya berdasarkan bunyi-bunyi pasal UU melainkan diberikan hak untuk berinovasi dalam menyelesaikan perkara.

Berhukum Progresif berarti melakukan langkah progresif dengan melakukan RULE BREAKING melalui tiga cara:

1. Menggunakan kecerdasan spiritual (spiritual quotien) utk tidak terkungkung dengan peraturan apabila penerapannya justru mendatangkan ketidakadilan;

2. Lebih memilih pemaknaan yg dalam ketika menafsirkan suatu UU sehingga tidak terjebak pada makna gramatikal;

3. Menjalankan hukum bukan hanya mengutamakan logika melainkan justru juga mempertimbangkan rasa keberpihakan terhadap orang lemah, miskin dan teraniaya yang dirangkum dalam istilah compassion.

Ketika MK melakukan Judicial Review terhadap Perppu Ormas dan Perppu Corona, jauh dari karakter Rule Breaking tersebut tetapi justru mengutamakan kehebatan mesin automatnya hukum positif dan cenderung melukai perasaan masyarakat pemohon JR atas Perppu Ormas dan Perppu Corona. Bagaimana tidak, sidang JR Perppu Ormas yang sudah dijalankan "berdarah-darah"---yang baru tgl 2 Oktober 2017 saya memberikan keterangan ahli pada sidang JR ini--- ternyata hanya berakhir dengan menyatakan: ditolak permohonan JR lantaran objeknya sudah tidak sesuai lagi. Mengapa? Karena Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dimintakan JR telah berubah di tangan 7 Fraksi DPR menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Terkait dengan Perppu Corona No. 1 Tahun 2020 juga telah menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Padahal, substansi UU sekarang tidak ada bedanya dengan Perppu-nya dulu. Jadi secara substansial tidak ada perubahan sama sekali.

Mengapa hanya karena nama yang berbeda dengan substansi yang sama pemohon harus menggugat lagi Perppu Ormas dengan hanya menggantinya kata perppu menjadi UU? Apakah Indonesia akan runtuh ketika MK memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan JR Perppu Ormas dan Perppu Corona dengan menggantinya dengan kata UU Ormas dan UU Corona? Ini MK bukan pengadilan biasa. Yang duduk pun adalah para "dewa hukum" di Indonesia. Mengapa tidak berani melakukan terobosan dalam menegakkan hukum. Memang benar, diperlukan 2 modal seorang hakim untuk melakukan rule breaking, yaitu:

1. Braveness, keberanian untuk mengutamakan keadilan substantif.

2. Vigilante, yakni jiwa pejuang, pejuang kebenaran atau mujahid.

Bila kedua karakter tersebut tidak dimiliki oleh seorang hakim, termasuk Hakim MK, maka impossible akan melakukan terobosan. Ia akan cenderung mengutamakan zona nyaman (comfort zone) dan menjalankan hukum sebagaimana bunyi teks UU. Jangan berharap ia akan berani membaca Konstitusi dengan menggunakan moral (moral reading on constitution: Ronald Dworkin).

Perppu Corona ternyata mengalami nasib yang sama dengan Perppu Ormas 2017. Hal ini sesuai dengan prediksi saya, yakni sama nasibnya. Namun, para hakim MK yang memeriksa JR Perppu Corona tidak berani untuk bertindak extraordinary, out of the box dengan melakukan langkah berani melanjutkan perkara dengan cukup membuat keputusan sela yang menyatakan bahwa oleh karena Perppu Corona telah disetujui oleh DPR menjadi UU dengan substansi yang sama, maka istilah Perppu dalam permohonan diganti dengan UU beserta nomernya. 

Jadi perubahan nomenklatur itu tidak perlu berpengaruh pada hakikat JR di MK dan oleh karenanya MK tidak perlu menolak permohonan JR atas Perppu Corona tersebut. Sekelas MK yang nota bene hakimnya adalah para begawan hukum, ternyata tidak berani bertindak secara progresif untuk terus memeriksa substansi Perppu tanpa harus menunggu permohonan JR atas nama Perppu yang sudah menjadi UU tersebut. Mengulang dari awal JR hanya dengan penggantian nomenklatur dengan substansi yang sama adalah langkah "REDUNDANSI" dalam praktik berhukum kita. 

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa prinsip negara hukum (Rule of Law) pada awalnya diarahkan untuk melindungi kepentingan para pemilik modal dan sekaligus penguasa dalam arti sedapat mungkin untuk mempertahankan, menyelamatkan investasi dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang legal. Alasan adanya hukum adalah untuk menjamin agar kekuasaan berganti, dialihkan secara teratur, terarah sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah akibat adanya perebutan kekuasaan, misalnya melalui kudeta. ROL memiliki jenis yang berlapis, mulai dari ROL yang paling tipis (the thinnest ROL) yakni ketika hukum hanya dipakai oleh penguasa sebagai tameng (alat legitimasi) kekuasaan, ROL dengan human right dignity hingga ROL yang paling tebal (the thickest ROL) yakni ROL yang berorientasi pada social welfare. Ini yang kita sebut hukum konvensional normatif represif.

Apa pun nama ROL, tampaknya belum mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia yang membentuk Negara Hukum Transendental (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945) dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Maka dari itu, dalam berhukum seharusnya ideologi yang bermuatan moral itu menjadi acuan utama. Dengan kata lain, moral reading harus menjadi ruh pembacaan teks hukum oleh MK.

Saya pun mengamini apa yang dikatakan oleh Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa: there is no law without morality and there is no morality without religion. Dengan demikian hukum di negara hukum tidak akan tegak tanpa moralitas, dan moralitas tidak bisa berdiri tanpa agama, sehingga perbuatan dholim dalam penegakan hukum dihindari, misalnya menegakkan hukum dengan prinsip SSK (Suka-Suka Kami) yang berdalih bahwa tindakannya pun sudah atas nama peraturan hukum yang sengaja dibuat khusus untuk itu. 

SSK adalah simbol yang menunjukkan bahwa negara tidak dijalankan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan kekuasaan yang bengis, tidak punya hati. Dan itu berarti kita tidak sedang berada di negara yang pemerintahannya tidak didasarkan pada welas asih berdasar prinsip religious nation state yang merupkakan hukum progresif, melainkan kita tengah berada di sistem pemerintahan yang represif. Kita sebenarnya masih berharap bintang-bintang yang di selempangkan dan dikalungkan dibahu dan di leher para hakim MK tidak menumpulkan rasa compassion-nya terhadap amanat penderitaan rakyat. Jika bintangnya justru menyurutkan langkah untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat, maka lebih baik bintang itu dikembalikan dan tegakkan diri menjadi pejuang kebenaran dan keadilan (vigilante, mujahid).[]


Oleh: Prof. Dr. Suteki., S.H., M.Hum.,
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar