Gerakan Feminisme Tak Pernah Pupus di Kalsel


Kaum feminis tak pernah berhenti mengupayakan kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. Berbagai lini kehidupan mereka masuki. Termasuk di Kalsel sendiri upaya itu terus mereka lakukan. 

Seperti dirilis oleh Media Center Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel menggelar seminar Implementasi PUG pada perguruan tinggi dengan menggunakan aplikasi Zoom di Kantor Setempat, Banjarbaru Kamis (11/6/2020). 

Sebelumnya Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi percepatan PUG dan Persiapan Penilaian APE Tahun 2020 di aula kantor DPPPA Prov. Kalsel, Senin (9/3/2020).

Persoalan perempuan dan kesetaraan gender menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas, apalagi pembahasan ini merupakan perpanjangan tangan dari program PBB. 

Beranjak dari fakta banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, maraknya pelecehan seksual dan fakta lain yang mana perempuan selalu menjadi korban. Memang tidak kita pungkiri sangat banyak kasus yang menimpa perempuan sebagai korban. Aktivis feminis melihat persoalan ini terjadi karena adanya budaya patriarki di masyarakat. Di mana Islam sangat kental dengan budaya patriarki tersebut. 

Budaya patriarki memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki. Inilah mengapa dalam pandangan feminis radikal, kejahatan adalah milik laki-laki dan bukan milik perempuan. 

Adapun perkosaan adalah bentuk ekspresi tertinggi dari subordinasi perempuan, karena perkosaan merupakan perilaku agresi yang di dalamnya perempuan sebagai korban diabaikan determinasi dirinya sendiri (Griffin, 1979). 

Di ranah politik juga tidak luput menjadi perhatian feminis. Seperti yang disampaikan oleh seorang dosen prodi sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Varinia Pura Damaiyanti, kepada Kanalkalimantan.com, Rabu (16/9/2020) mengatakan, agar visi maupun misi kepala daerah tidak memihak kepada satu elemen di masyarakat. Sehingga bukan dikatakan ‘pro terhadap kaum wanita’, melainkan saya lebih bersepakat jika visi dan atau misi kepala daerah adalah visi misi yang ‘responsif gender’. Hal ini saya rasa penting untuk di-visi-kan oleh seorang kepala daerah, karena pengarusutamaan gender di masa sekarang sudah menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan khususnya dalam hal pembangunan. 

Pandangan dari feminis ini sama sekali tidak berdasar. Bahwa akar masalah dari persoalan yang menimpa perempuan dan anak karena adanya patriarki. Apalagi klaim mereka bahwa ajaran Islam sangat kental dengan budaya tersebut. Sehingga hal ini harus dihilangkan bahkan akhirnya ajaran Islam dicitraburukkan oleh kalangan feminis. Misalnya hukum Islam berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, poligami,  hukum waris, pakaian dan masih banyak lagi hukum Islam yang mereka anggap mendiskreditkan perempuan atau menomorduakan perempuan. Adanya perbedaan dalam hukum inilah akhirnya menjadikan perempuan menjadi korban.  

Kita ambil contoh kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga. Pemicu permasalahan bisa jadi karena faktor ekonomi keluarga, sehingga suami stres menghadapi beban hidup. Satu sisi penghasilan sedikit sementara di sisi lain harga kebutuhan pokok yang semakin melambung.  Sehingga menghadapi masalah di rumah  langsung main tangan. 

Kalau kita jeli melihat, fakta buruk yang menimpa perempuan di masyarakat terjadi bukan karena hukum Islam yang bias gender. Tetapi karena diterapkannya sistem buruk buatan manusia yang bersumber dari akal yang penuh keterbatasan.  Sistem sekular kapitalislah yang menjadi biang munculnya permasalahan tersebut. Pijakan yang salah dalam memandang akar masalah mengakibatkan solusi yang ditawarkan akhirnya juga salah. Apalagi program-program yang dijalankan oleh kalangan feminis merupakan jebakan kapitalis yang berakibat menyerang syariat Islam. Misalnya hukum Islam berkenaan dengan kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah bentuk ketidakadilan. Sehingga hukum itu harus dihapuskan. Demikian pula poligami, mereka anggap perempuan sebagai pihak yang terzalimi. Hukum waris mereka serang karena perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari laki-laki. Pakaian perempuan yang harus menutup seluruh bagian tubuh juga mereka anggap bentuk diskriminasi. 

Program feminisme yang tak pernah pupus dijalankan sampai ke daerah tentunya tidak berdiri sendiri melainkan kepanjangan tangan dari program PBB. Tahun 2020 merupakan tahun yang penting untuk kesetaraan gender. Salah satunya momentum peringatan ke 25 Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, tepat 10 tahun sejak berdirinya Perempuan PBB, dan peringatan 20 tahun resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. 

Gerakan feminis ini harus kita waspadai sebagai ancaman yang menyerang hukum Islam dan secara perlahan akan menghancurkan institusi terkecil yaitu keluarga. Sedangkan pihak yang mengeruk keuntungan di balik program feminisme tidak lain adalah para kapital yang bermain di dalamnya. Kaum muslimin harus menyadari bahaya dari program ini. Kemudian menyadarkan dengan pemahaman yang benar. 

Dalam Islam sangat jelas bahwa posisi laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba Allah. Walaupun secara fisik berbeda, sehingga aturan yang diterapkan kepada keduanya juga berbeda. Namun tidak menjadikan jenis kelamin yang satu lebih mulia dibandingkan yang lain. Semua ini bukan berarti Islam bias gender dalam pengaturan syariatnya. Tetapi justru menunjukkan bahwa Allah SWT paling tahu aturan yang tepat bagi kedua jenis kelamin yang berbeda ini. Sehingga ketenangan dalam kehidupan akan didapatkan. Inilah yang akan terwujud jika syariat Islam diterapkan secara keseluruhan dalam bingkai Daulah Khilafah ala Minhajin Nubuwah.[]

Oleh: Haryati
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar