Ekonomi ‘Terkapar’ Pariwisata Digelar, Solusikah?



Pandemi yang belum berakhir hingga hari ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar di berbagai negara. Dampak yang paling dirasakan selain makin meningkatnya jumlah kasus terinfeksi virus tiap harinya adalah carut marutnya ekonomi. Pembatasan sosial yang terbukti efektif mengurangi penyebaran virus ternyata menjadi dilema sehingga berdampak pada terpuruknya sektor finansial. Oleh karena itu pemerintah mengambil solusi jalan tengah dengan mulai membuka berbagai sektor yang dianggap vital untuk menggerakkan roda perekonomian.

Salah satu sektor yang saat ini mulai digencarkan sebagai harapan pulihnya laju ekonomi adalah pariwisata. Berbagai daerah mulai dituntut untuk melakukan kesiapan pembukaan tempat wisata bahkan sejak awal Juni lalu ditengah naiknya angka infeksi virus.  Tidak hanya kawasan di zona hijau yang memberlakukan pembukaan sejumlah destinasi wisata, bahkan  di wilayah yang terkategori zona merah pun tetap ‘dipaksakan’. Salah satunya di Jawa Timur yang hingga hari ini tercatat sebagai provinsi dengan angka terinfeksi kedua terbesar di Indonesia bahkan sudah melakukan upaya besar-besaran menggenjot pariwisata. Tercatat 555 tempat wisata di Jawa Timur telah dibuka dan dikunjungi lebih dari 2,7 juta wisatawan (kompas.com, 6/10/2020).

Harapan pemerintah pada pariwisata sebagai langkah yang dianggap efektif mendorong roda ekonomi begitu besar. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu yang harus segera didorong untuk pemulihan. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung, sektor pariwisata juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap tenaga kerja . Bahkan, lanjutnya, jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak tahun 2010 (news.detik.com, 25/9/2020).

Memang diakui sejak ditetapkannya status pandemi di Indonesia awal Maret lalu sektor pariwisata benar-benar terpukul. Menurut ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Hariyadi Sukamdani pandemi telah menyebabkan lebih dari 2000 hotel dan 8000 restoran tutup. Akibatnya potensi pendapatan selama Januari hingga April 2020 hilang sebesar Rp 70 triliun. Begitu juga maskapai penerbangan dan operator tur mengalami penurunan drastis. Sementara lebih dari 13 juta pekerja sektor pariwisata dirumahkan (beritasatu.com, 5/6/2020).

Keuntungan Pariwisata untuk Siapa

Melihat kondisi tersebut pemerintah berupaya keras memberikan berbagai stimulus agar pariwisata terus berjalan. Namun banyak pihak meragukan benarkah sektor ini mampu memulihkan ekonomi rakyat atau justru hanya demi keuntungan bisnis para pengusaha besar. Nyatanya bisnis pariwisata memang lebih banyak dinikmati para kapital dan investor. Banyak terjadi di daerah yang ditetapkan sebagai pusat destinasi wisata justru pebisnis lokal semakin berkurang karena digerus dengan pebisnis kakap bermodal besar. Persaingan yang tidak imbang membuat pengusaha lokal tersingkir. Mereka cukup dengan hanya menjadi penjual asongan dan pegawai yang gajinya tak seberapa. Pemilik  tanah pun harus rela kehilangan tanahnya dengan harga yang rendah. 

Dalam sistem sekuler kapitalis yang diadopsi hampir seluruh negara didunia saat ini, sektor pariwisata menjadi salah satu aspek penyangga ekonomi dan penyumbang pendapatan negara setelah pajak. Padahal fakta pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata hasilnya jauh lebih kecil dibanding hasil pengelolaan Sumber Daya Alam yang berlimpah ruah di negeri ini, jika dikelola secara mandiri oleh negara. Sebagai pembanding, dilansir dari kemenpar.go.id, Menteri Pariwisata periode 2014-2109, Arif Yahya mengatakan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tahun 2018 hingga 2019 Jika dikalkulasikan, devisa sektor pariwisata saat ini meningkat mencapai 19,29 Miliar Dolar AS. Di sisi lain, mari kita tengok eksploitasi tambang dan emas oleh PT Freeport saja, menurut cnbcindonesia.com, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6065 ton konsentrat per hari. “Jadi kami produksi 240 kg lebih emas per hari dari Papua,” kata Tony di Gresik Sabtu (24/8/2019).

Namun amat disayangkan, semua hasil tambang tidak masuk kas negara melainkan hanya sebagian kecil saja. Itu baru penambangan tembaga dan emas, belum jika kita menghitung eksploitasi tambang batu bara di Kalimantan, tambang nikel di Sulawesi, tambang geothermal/panas bumi di Jawa Barat, dan tambang minyak bumi di banyak tempat yang malah dikuasai oleh perusahaan aasing. Ini semua tidak lain lahir karena aturan bentukan sistem kapitalisme yang menjadikan para pemilik modal sebagai pengendali kebijakan. 

Maka wajar akhirnya pembiayaan negara bertumpu pada sektor ‘recehan’ salah satunya pariwisata. Itupun nyatanya masih saja melibatkan para kapitalis dalam pembangunannya, yang ujungnya bermuara pada keuntungan besar bagi pemilik modal sementara rakyat kecil kebagian remah-remahnya.

Pariwisata Dipaksakan, Keselamatan Dipertaruhkan

Pembukaan sektor wisata di tengah kasus Covid-19 yang masih memuncak sebenarnya telah diketahui memiliki risiko besar. Diantaranya bisa membentuk klaster baru penyebaran virus di daerah wisata. Apalagi jika tidak ada aturan ketat, pengunjung dapat membludak dan secara otomatis social distancing tidak akan bisa dilakukan, sehingga kasus Covid-19 dapat kembali melonjak. Eddy Krismeidi Soemawilaga sebagai Ketua Deputy of President ASEAN Tourism Association (ASEANTA) membenarkan tentang hal itu, Beliau mencontohkan kasus Covid-19 di Korea Selatan kembali melonjak seiring dengan pembukaan kembali pariwisatanya, pada akhir mei 2020.

Semestinya hal ini menjadi perhatian pemerintah sebelum memutuskan untuk membuka kembali sektor pariwisata. Harusnya dipastikan bahwa kondisi benar-benar sudah bebas dari pandemi Covid-19. Jika malah dipaksakan seperti saat ini, sungguh tidak bijaksana demi mengejar keuntungan untuk pemulihan ekonomi agar membaik, namun mengambil resiko dengan mengabaikan keselamatan nyawa rakyatnya. 

Mendudukkan Pariwisata dan Ekonomi Saat Pandemi dalam Islam

Islam sebagai sebuah ajaran sekaligus aturan hidup yang sempurna untuk manusia mempunyai konsep yang jelas tentang bagaimana memandang pariwisata juga bagaimana pengelolaan ekonomi yang khas. Syariat memandang berwisata bukan hanya sarana bersenang-senang. Namun yang utama adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dan membangun ikatan kedekatan keluarga dengan tetap berlandaskan hukum syara. 

Saat pandemi seperti ini, negara yang berlandaskan syariat islam akan lebih fokus pada penyelesaian wabah, mengisolasi pasien terinfeksi dan menyembuhkannya. Negara juga akan lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekundernya pada masyarakat terdampak wabah dibanding berwisata yang termasuk kebutuhan tersier. Hal ini dikarenakan tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah mengurusi urusan rakyat dan seluruh kebutuhannya. Disamping itu kegiatan berwisata di daerah umum akan ditutup sampai wabah benar-benar hilang atau selesai.

Islam juga tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Islam tidak akan memaksakan mengambil keuntungan materi dan memperkuat perekonomian negara dengan membuka sektor pariwisata saat wabah belum usai. Akan tetapi Islam punya pengelolaan anggaran yang khas dengan memaksimalkan pendapatan sesuai pos-pos nya. Seperti memaksimalkan pengelolaan sektor strategis yaitu potensi sumber daya alam, industri berat, pembangunan sektor vital negara yang kesemuanya dikelola oleh negara secara mandiri, bukan diserahkan kepada asing. Dibolehkan kerjasama dengan swasta/asing yang terikat perjanjian dengan menggunakan sistem kontrak kerja (swasta sebagai pihak yang dipekerjakan).  Hal ini akan memperkuat dan membuat ekonomi negara stabil. 

Selain itu ada kharaj, jizyah, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pemasukan negara. Sehingga dalam kondisi wabah pun jika dibutuhkan maka semua pos pemasukan tersebut akan dimaksimalkan untuk pembiayaan. Jika tidak mencukupi bisa ditambahkan dari dhoribah yang dipungut dari rakyat yang memiliki kelebihan harta dengan landasan ketaatan dan keimanan kepada Allah. 

Ini semua adalah bukti sejarah tak terbantahkan pengelolaan sistem negara dengan syariat islam yang telah berlangsung lebih dari 1300 tahun dan dicontohkan oleh Rosul dan para generasi setelahnya. Sudah saatnya umat kembali berpikir bahwa tidak ada aturan yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan umat manusia kecuali aturan dari sang Maha Pencipta. Maka apalagi yang kita tunggu selain bersegera untuk memperjuangkan dan mewujudkannya.[]

 
Oleh: Fata Vidari, S.Pd
Penulis dan Aktivis Peduli Generasi
Banyuwangi, Jawa Timur

Posting Komentar

0 Komentar