Dr. Abdul Choir Ramadhan Sebut UU ITE Menegasikan Nilai Keadilan




TintaSiyasi.com--Terkait dengan penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur HRS Center Dr. Abdul Choir Ramadhan menilai pemberlakuan UU ini menegasikan aspek penting dalam hukum pidana nilai keadilan.

"Pemberlakuan UU ini sangat posivistik baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaannya. Demikian pengaruh posivistik itu sangat kuat sehingga menegasikan aspek-aspek penting dalam hukum pidana yang terkait dengan nilai keadilan," tuturnya dalam acara Islamic Lawyers Forum "Revisi Total UU ITE, Perlukah?" (ILF) #26 pada Jumat, (26/11/2020) di kanal Youtube LBH Pelita Umat.

Menurutnya, pembentukan UU ini tidak dimaksudkan untuk penerapan hukum pidana terhadap ujaran kebencian atau hate speech. Tetapi menurutnya, pemberlakuannya ini sangat posivistik baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaannya. "Kita pahami UU ini demikian elastis, bersifat seperti karet. Tidak jelas rumusannya dan juga tidak jelas penerapannya," ujarnya.

Ia memahami bahwa penerapan hukum dalam UU ITE yang berparadigma posivistik ini semuanya mengacu pada penalaran metode deduktif, akan tetapi dalam UU ini semua fakta ditampung dalam norma. Padahal fakta itu belum tentu sebagai suatu perbuatan melawan hukum. "Jadi, disini ada interpretasi dalam silogisme bagaikan cakar besi," imbuhnya.

Ia menduga, ada rekayasa terhadap para tokoh, ulama dan aktivis yang terjerat UU ITE. "Karena rekayasa, terjadilah itu. Sehingga jawaban konklusi secara diam-diam sebenarnya memang sudah ditentukan dan disediakan dalam premis mayornya. Nah ini yang tidak boleh. Dan itulah yang dialami sejumlah ulama, tokoh dan aktivis. Yang kekinian ada Jumhur Hidayat, Anton Permana, Syahganda Nainggolan dan Gus Nur itu terjerat UU ITE. Kemarin ada, Ali Baharsyah dan Despianoor," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar