+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Demokrasi Penuh Kejutan, dari Omnibus Law Kini RUU Minol


Konflik pascadisahkanya Omnibus Law (UU Cipta Kerja), saja belum usai. Kini, publik mulai mengalihkan perhatiannya terhadap wacana RUU Larangan Minuman Beralkohol oleh DPR.

Dikutip dari laman berita BBC News (13/11/2020) bahwa DPR kembali menggulirkan Rancangan Undang Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) yang diusung oleh PPP, PKS, dan Partai Gerindra. Alasannya, untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama. Menurut draf RUU itu, pengonsumsi alkohol yang tak sesuai aturan terancam bui paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sementara pedagang bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak satu miliar.

RUU Larangan Minol ini pertama kali diusung oleh DPR pada tahun 2009, tapi tidak disahkan. Kemudian dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019.

RUU Larangan Minol sendiri baru diusulkan masuk daftar prolegnas 2021, namun mulai menuai penolakan dari berbagai kalangan. Merespons RUU itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus khawatir jika RUU itu disahkan, sama saja membunuh pariwisata Indonesia. Penolakan juga disampaikan Anggota Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo. Menurutnya, konsumsi minol oleh masyarakat cukup dikendalikan saja. Salah satu caranya dengan penambahan edukasi konsumen. Ia menambahkan, pelarangan minol berdampak pada investasi. Pasalnya, cukai minol selama ini menyumbang pendapatan negara. Kemenkeu menunjukkan cukai miras berkontribusi pada perekonomian negara sekitar Rp7,3 triliun tahun lalu. BBC News (13/11/2020)

Miris memang DPR kembali menggulirkan Rancangan Undang Undang Minuman Beralkohol, dengan dalih untuk ketertiban dan menaati ajaran agama. Namun demikian memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual serta mengonsumsi Minuman Beralkohol tidak berlaku untuk beberapa kepentingan, seperti adat ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat tempat yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini tentu menuai pro kontra sebab minuman beralkohol (Minol) merupakan sumber kriminalitas. menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, bahwa Minol menjadi penyebab utama terjadinya kriminalitas, dari tahun 2018 sampai 2020 ada 223 kasus disebabkan Minol.

Dan dengan adanya pengecualian yang ditunjukkan oleh peraturan ini menandakan bahwa pemerintah masih memfasilitasi keberadaan Minol. Hal ini menunjukkan secara nyata bahwa sistem kapitalisme hanya mementingkan keuntungan materi, tanpa mempertimbangkan akibat kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Polemik ini tentu tak kan usai selama standar pembuatan aturan disandarkan pada manusia semata. Sebab, manusia memiliki pemikiran dan kepentingan beragam. Terlebih jika berharap kepada politik demokrasi yang berasaskan sistem kapitalisme saat ini, maka dapat dipastikan regislasi RUU pun hanya ilusi, meskipun telah begitu banyak kasus yang ditimbulkan, serta banyaknya nyawa yang melayang akibat efek konsumsi minol dan sejenisnya yang dapat menghilangkan akal, tak akan merubah kebijakan dalam sistem kapitalis, selama hal itu masih memberi keuntungan profit.

Terlebih ketika kebijakan pun hanya berisikan ancaman kepada siapa yang mengonsumsinya, dan menjualnya, tanpa menindak tegas produsennya.  padahal Indonesia sendiri negeri dengan mayoritas berpenduduk muslim maka seharusnya pemerintah memperlakukan UU yang tegas mengenai siapapun yang terlibat didalamnya, serta menjamin warga negaranya tak terkena imbas minuman haram yang melahirkan banyak kerusakan tersebut.

Bukankah Allah Swt. Mengharamkan khamr dan segala tindakan lainnya yang merugikan umatnya?

Sebagaimana firman Allah. "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras (khamr), berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (Q.S. Al Maidah: 90-91) 

Adanya dalil tersebut, seharusnya negara tidak akan pernah memproduksi khamr atau mengizinkan produksinya, tidak akan mengatur dan mengizinkan distribusinya. Kecuali nonmuslim, dibiarkan sesuai dengan agama mereka, mengupayakan sendiri dan mengonsumsi di tempat pribadi mereka saja.

Di samping itu, kaum muslim disadarkan atas bahaya khamr. Rasul SAW bersabda: “Khamr itu merupakan induk segala keburukan. Siapa saja yang meminum khamr, Allah tidak menerima shalatnya selama 40 hari. Jika peminum khamr mati dan khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dengan kematian jahiliah.” (HR ath-Thabrani, ad-Daraquthni dan al-Qudha’i

Namun dalam sistem kapitalisme liberal yang juga sekuler saat ini menjadikan setiap tindakan bebas dilakukan, sebab tidak adanya pemahaman serta keterikatan akan hukum Allah  didukung tidak adanya sanksi maupun tindak tegas dari pemerintah sendiri, termasuk bebasnya beredar produk haram ketika membawa keuntungan berupa pajak maka hal demikian akan terus ada. Inilah kerusakan yang ditimbulkan ketika kehidupan tak diatur oleh aturan sang pencipta. Sistem kapitalisme saat ini benar-benar telah memandulkan peran negara dan juga peran pemimpin negara sebagai penjamin keamanan. Seorang pemimpin yang amanah pun tak akan mungkin lahir dalam sistem hidup yang memisahkan agama dari kehidupan. 

Karenanya, pembuatan aturan hidup manusia haruslah disandarkan pada aturan Sang Pencipta manusia. Sebab dengan demikian maka legislasi UU yang akan disahkan adalah UU yang memang sesuai dengan syariat Islam bukan sesuai kemauan para kapital. Maka jalan satu-satunya yang mampu mengatasi polemik ini yaitu dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sehingga pengambilan hukum pun berdasar syariat. Ketika Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr. Sebagaimana dalam hadits berikut. Bahwasannya Nabi saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R. Muslim)

Maka menjadi tugas seorang kepala negara untuk mentiadakan barang tersebut beredar ditengah-tengah masyarakat muslim. Islam juga begitu tegas membabat habis minol hingga ke akar-akarnya. Industri minol tidak akan diberi kesempatan untuk berdiri ketika sistem Islam kembali diterapkan dalam institusi negara yang berlantaskan akidah Islam dan mustahil terjadi peredaran bebas atasnya. Sebab Rasulullah Saw dengan keras melaknat dalam hal minol sepuluh pihak, pemerasnya, yang meminta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan,penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan.(HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Hadis di atas sekaligus juga menunjukkan bahwa kesepuluh pihak tersebut telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariah. Peminum khamr, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra menuturkan, “Nabi Muhammad Saw pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali.” (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud.

Begitulah sistem Islam dalam memberi sanksi sehingga dengan cara demikian akan lahir efek jera bagi pelakunya. Dan hal demikian tak dapat kita temui dalam sistem demokrasi saat ini, maka sebuah kesia-siaan berharap pemimpin tegas dan amanah dengan kepepimpinannya dari sistem demokrasi sekuler, sebab Islam dan demokrasi tak akan pernah cocok. Islam agama yang sempurna tidak hanya mengatur agama ritual namun juga mengatur urusan negara maka tidak cukup Islam hanya dijadikan hidangan prasmanan namun Penerapan syariat ini pun harus menyeluruh untuk segala urusan. Pengambilan aturan Allah secara parsial sama saja mengompromikan syariat dengan kepentingan. Hal Ini sama saja tetap sekuler. Selama aturan dibuat berdasarkan sekularisme, maka polemik terus terjadi dan justru berujung pada kekacauan kehidupan. Wallahu A'lam.[]

Oleh: Devita Deandra
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar