Democracy Must Die




“Democracy never lasts long. It soon exhausts and murders itself. There never was a democracy yet that didn’t commit suicide. (Demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera aus dan membunuh dirinya sendiri. Tidak pernah ada sebelumnya demokrasi yang tidak bunuh diri).” (John Adams, Presiden kedua Amerika Serikat)

Demokrasi dan kematiannya. Wacana ini ternyata telah berlangsung sejak lama. Hingga hari ini ketika publik memperbincangkan kemungkinan ajalnya. Adalah Gubernur DKI Anies Baswedan yang beberapa hari lalu menyedot perhatian publik. Dalam unggahan foto di Twitter Ahad (22/11/2020), beliau sedang membaca serius buku How Democracies Die besutan duo profesor ilmu pemerintahan Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

Buku setebal 320 halaman itu memaparkan bahwa kematian demokrasi tak disadari terjadi selangkah demi selangkah, dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah dan penindasan total atas oposisi.

Konten buku ini terasa menggelitik diulik di tengah kian nanarnya wajah demokrasi di negeri ini. Banyak kalangan mempertanyakan, benarkah demokrasi adalah corak sejati pemerintahan saat ini? Sementara kehendak rakyat sering diabaikan demi kepentingan segelintir manusia. Bahkan senyaring apapun rakyat berbunyi, bagi penguasa tetaplah nyanyian sunyi. 

Tak hanya itu. Lantangnya suara oposan juga mengalami pembungkaman. Meskipun rezim menolak diksi otoriter, namun gejalanya kian nyata. Di tengah penindasan oligarki bernuansa korporatokrasi, sampai kapan pemuja demokrasi bertahan mengatakannya sebagai harga mati? 


Bagaimana Demokrasi Bisa Mati

Penyebab demokrasi mati sebagaimana dalam buku How Democracies Die yaitu pemimpin otoriter yang menyalahgunakan kekuasaan dan menindas oposisi, sejatiya merupakan keniscayaan. Bukan anomali dalam demokrasi. Mengapa?

Demokrasi “memang” memberikan jalan lapang pada apa yang disebut kedaulatan rakyat. Membuka jalan lebar bagi aspirasi rakyat. Saat rakyat berdaulat, bisa menentukan apa yang terbaik baginya. Secara teori, inilah yang diinginkan dan diangankan oleh pemuja demokrasi. Tetapi secara fakta tidak demikian. 

Ketika demokrasi membuka pintu seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan jalannya negara, mudah ditebak bahwa kelompok yang sangat kaya tak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha meraih kekuasaan untuk menjaga dan mengembangkan kepentingannya. Akhirnya demokrasi berubah total dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan konglomerat.

Dengan kata lain, demokrasi secara alami akan bertransformasi menjadi wajah oligarki. “Of the 1%, by the 1%, for the 1%. (Dari satu persen, oleh satu persen, untuk satu persen orang).” (Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi). Dalam sistim oligarki politik, negara dikelola seperti perusahaan keluarga. “Wajar” jika saat menjadi wakil rakyat atau penguasa, keputusan lebih mengacu pada kehendaknya sendiri. Bukan pada apa yang rakyat inginkan. Cenderung otoriter dan menindas. 

Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena demokrasi memiliki cacat bawaan. Secara prinsip, demokrasi, kapitalisme dan liberalisme adalah sistem anakan yang lahir dari rahim sama, yakni sekularisme yang menafikan peran Tuhan Sang Pemcipta dan Pengatur Kehidupan.

Adapun kredo vox populi vox dei, sejatinya adalah penuhanan pada akal. Menurut demokrasi, rakyat alias akal manusialah sang pemilik kedaulatan. Darinya, hukum dan undang-undang dibuat sebagai aturan dan solusi problem kehidupan. Begitu pun dengan prinsip kekuasaan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” serta teori “kontrak sosial” yang lekat dengan ide demokrasi. 

Prinsip ini sejatinya adalah penyerahan kekuasaan milik rakyat kepada sekelompok minoritas (sebagai penguasa dan wakil rakyat) yang nyatanya terdiri dari pemilik modal. Parahnya, semua prinsip demokrasi ini lantas dikukuhkan oleh konsep pembagian kekuasaan dalam tiga kelembagaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ini disandarkan pada konsep trias politica ala Montesquieu yang berpandangan bahwa kekuasaan tunggal pasti akan memunculkan sikap otoritarian.

Namun masalahnya, penolakan atas peran Tuhan alias agama, justru membuat tiga institusi kekuasaan ini seringkali berperan saling mengukuhkan kerusakan. Menyelingkuhi rakyat. Bahkan satu sama lain menjadi alat legitimasi penyimpangan, hingga akhirnya muncul istilah semacam korupsi berjamaah atau mafia peradilan.

Sementara di sisi lain, penguasa tetap butuh legitimasi alias dukungan rakyat. Meski legitimasi itu harus diperoleh dengan cara paksa (curang). Sebagai pemegang kendali atas sumber-sumber kekuatan, rezim akan mudah melakukan semuanya. Media mainstream, kekuatan militer, polisi, bahkan ormas, semua digerakkan untuk membangun dukungan. Dan di saat sama, digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat terhadap siapapun yang berseberangan.

Inilah fakta kebobrokan demokrasi yang tak mungkin dinafikan. Keberadaan rezim demokrasi yang otoriter, menyalahgunakan kekuasaan dan menindas, memang tak perlu diherankan. Pelan tapi pasti, demokrasi tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Kebebasan tanpa batas yang menjadi ruh ajarannya telah memerangkap pelakunya pada perilaku otoriter. Pun tak lagi berkuasa atas nama rakyat, tapi minoritas manusia.


Campakkan Demokrasi, Ganti dengan Syariat Ilahi

Sayangnya, masih banyak yang memandang realitas buruk demokrasi “hanya” sebagai bentuk penyimpangan penerapan. Mereka beranggapan, pada dasarnya sistem demokrasi baik dan ideal. Pelakunyalah yang membuat demokrasi menjadi nampak buruk dan mengerikan. Yang salah orangnya, bukan sistemnya. Begitu katanya.

Itulah yang membuat mereka masih berharap demokrasi layak dipertahankan. Sehingga proses perubahan yang mereka perjuangkan, hanya bermuara pada tuntutan perubahan rezim atau kepemimpinan personal, bukan perubahan sistemik.

Padahal, andai kaum muslimin memahami hakikat demokrasi, mereka tentu akan menolaknya. Sejatinya, perkara mendasar dalam demokrasi adalah menjadikan kewenangan hukum berada di tangan manusia, bukan Allah Swt, Tuhan Semesta Alam. Hakikatnya, demokrasi hendak menjauhkan umat Islam dari ketundukan terhadap syariat Allah. Padahal Allah telah berfirman, “Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah.” (TQS. Yusuf: 40).

Ingatlah, bahwa demokrasi bukan sekadar bicara tentang pemilihan penguasa sebagaimana dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Pemahaman ini akibat dari gambaran menyesatkan yang digulirkan oleh negara kafir penjajah dan pendukungnya saat menjajakan ide demokrasi. Demi menyembunyikan bagian mendasar demokrasi itu sendiri, yaitu hak membuat hukum dan menetapkan halal-haram berada di tangan manusia, bukan Tuhannya manusia. 

Bagi penganutnya, ketika demokrasi menyerahkan kewenangan membuat hukum sesuai kehendak manusia berdasarkan suara mayoritas, berhak menghalalkan dan mengharamkan, bebas menetapkan status terpuji-tercela, maka mereka bebas berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Bebas meminum khamr, berzina, murtad, mencela hal-hal yang disucikan dalam agama, dengan dalih demokrasi dan kebebasan individual. 

Terlebih, demokrasi juga menetapkan kebebasan berperilaku yang menjadikan lelaki dan perempuan bebas bergaul tanpa peduli halal-haram, berpakaian tanpa menutup aurat berdalih tubuhku otoritasku. Demokrasi juga menjamin kebebasan beragama, di antaranya bebas murtad dan berpindah-pindah agama, bahkan bebas untuk tidak beragama. Pun melegalisasi kebebasan pemilikan yang menjadikan pihak kuat mengeksploitasi yang lemah. 

Demokrasi juga mengagungkan kebebasan berpendapat, bukan kebebasan dalam mengatakan yang haq. Justru memfasilitasi kebebasan dalam menentang berbagai kesucian yang ada di tengah umat Islam. Bahkan mereka menganggap orang yang berani menyerang Islam di bawah slogan kebebasan berpendapat sebagai pahlawan.

Inilah hakikat demokrasi. Lantas, bagaimana bisa seorang muslim yang mengimani Islam mengatakan bahwa demokrasi hukumnya boleh, demokrasi itu sesuai, bahkan berasal dari Islam? Jelas, demokrasi hanya menawarkan kebebasan semu. Dan yang terpenting, ia tidak pernah didesain sebagai jalan perubahan bagi tegaknya syariat Islam.

Maka tak ada pilihan bagi seorang muslim, selain mencampakkan demokrasi, mempercepat kematiannya dan berjuang menggantinya dengan sistem yang menjunjung kedaulatan Allah Swt, Sang Pembuat Hukum. Inilah sistem Islam yang telah terbukti selama berabad-abad memancarkan keunggulan dalam penerapan khilafah ala minhajin nubuwah. Tidakkah kita merindukan hadirnya?


Oleh: Puspita Satyawati
Analis Politik dan Media

Posting Komentar

0 Komentar